Kritisi Target Pajak 2019 yang Tak Tercapai

Tuesday, 11 February 2020

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

DAELPOS.com – Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Bertu Merlas mengeluhkan target pajak tahun 2019 yang tak sesuai dengan rencana. Padahal menurutnya, DPR RI telah memberikan banyak cara untuk peningkatan pajak kepada Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, namun tetap saja penerimaan negara dari pajak masih saja di bawah target.

Penerimaan pajak hingga 31 Desember 2019 hanya mampu terkumpul Rp 1.332,1 triliun atau hanya 84,4 persen dari target di APBN 2019 sebesar Rp 1.577,6 triliun. Dengan realisasi ini maka penerimaan pajak hanya tumbuh 1,4 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2018. Selain itu, ada kekurangan penerimaan (shortfall) pajak sebesar Rp 245,5 triliun di 2019.  

“Alasannya banyak, seperti tahun 2019 kemarin alasannya perang dagang. Ada alasannya lagi ekonomi global, sehingga target pajak tidak tercapai,” keluh Bertu saat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Banggar DPR RI dengan Pakar Ekonomi, di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Senin (10/2/2020).

Menurutnya Dirjen Pajak selalu berkilah terkait dengan melesatnya target pajak. Padahal tax amnesty telah digulirkan, Automatic Exchange of Information (AEOI) untuk bisa melihat rekening wajib pajak WNI yang di atas satu miliar di luar negeri juga telah dilakukan.

“Semua kita kasih lah, tapi pajak tak tercapai-capai.  Selama saya lima tahun saya di Komisi XI, tak pernah tercapai sampai 90 persen, cuma berkutat di 82, 84 persen. Saya kira itu angka-angka mepet dari target minimal, 80 persen dipaksa jadi 82 persen,” ungkap Bertu.


Dalam RDPU tersebut, Banggar bersama Direktur Eksekutif CITA, Yustinus Prastowo dan Diretur Eksekutif Tax Center Danny Darussalam, membahas soal Prospek Penerimaan Sektor Perpajakan Tahun 2020 Pasca Tidak Terpenuhinya Target Tahun 2019.[]

See also  Tarif Tol Jakarta-Tangerang Naik Mulai 19 Oktober 2024

Berita Terkait

Penasihat Hukum Global Sumud Flotilla Soroti Lemahnya Hukum Internasional
Bekali Mahasiswa Keahlian Industri, ITPLN Gandeng Enerflow
TelkomGroup Perkuat Kedaulatan Digital Nasional, Dorong Indonesia Jadi Indo-Pacific Digital Hub
Mendes Yandri Paparkan 5 Isu Termasuk Penanganan Karhutla untuk Masyarakat Desa
Investasi FreeNow di Morowali Buka Peluang Kerja bagi Masyarakat Lokal
Kementerian PU dan BUJT Bangun Rest Area Pertama di Tol Cisumdawu, Siap Fungsional saat Nataru 2026/2027
Belajar dari Chongqing, Iftitah: Desa Harus Jadi Tempat Mencari Penghidupan, Bukan Sekadar Tempat Ditinggalkan
Mendes Yandri Ajak Keluarga Besar Al-Khairiyah Bangun Desa Lewat Ekonomi

Berita Terkait

Tuesday, 20 October 2026 - 13:18 WIB

Penasihat Hukum Global Sumud Flotilla Soroti Lemahnya Hukum Internasional

Tuesday, 20 October 2026 - 13:15 WIB

Bekali Mahasiswa Keahlian Industri, ITPLN Gandeng Enerflow

Monday, 19 October 2026 - 16:28 WIB

TelkomGroup Perkuat Kedaulatan Digital Nasional, Dorong Indonesia Jadi Indo-Pacific Digital Hub

Monday, 19 October 2026 - 16:19 WIB

Mendes Yandri Paparkan 5 Isu Termasuk Penanganan Karhutla untuk Masyarakat Desa

Monday, 19 October 2026 - 13:37 WIB

Investasi FreeNow di Morowali Buka Peluang Kerja bagi Masyarakat Lokal

Berita Terbaru

News

Perkuat Kompetensi Nuklir, ITPLN Sambangi BRIN

Wednesday, 21 Oct 2026 - 09:09 WIB