daelpos.com – Pemerintah memutuskan memperpanjang kebijakan work from home (WFH) setelah hasil evaluasi menunjukkan kebijakan tersebut efektif menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM), khususnya jenis Pertalite. Langkah ini dinilai menjadi strategi yang tidak hanya menjaga efisiensi energi nasional, tetapi juga membantu mengurangi kepadatan lalu lintas di berbagai kota besar.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, hasil evaluasi pelaksanaan WFH pada April 2026 menunjukkan adanya penurunan konsumsi BBM yang cukup signifikan.
“Berdasarkan evaluasi pemerintah, penggunaan BBM jenis Pertalite turun hingga mendekati 9 persen selama kebijakan WFH diterapkan,” ujar Airlangga dalam keterangannya, Selasa (26/5).
Menurut Airlangga, angka tersebut menjadi indikator bahwa pengurangan mobilitas harian masyarakat mampu memberikan dampak nyata terhadap konsumsi energi nasional. Penurunan aktivitas perjalanan, terutama di kawasan perkotaan dan wilayah penyangga ibu kota, dinilai berhasil menekan penggunaan kendaraan pribadi pada jam-jam sibuk.
Ia menjelaskan, kebijakan fleksibilitas kerja selama ini bukan semata-mata untuk mengurangi kemacetan, tetapi juga menjadi bagian dari langkah pemerintah mendorong efisiensi operasional dan penghematan energi di tengah tingginya mobilitas masyarakat.
“WFH terbukti membantu mengurangi tekanan lalu lintas, memperbaiki efisiensi perjalanan masyarakat, sekaligus menekan konsumsi BBM harian,” katanya.
Selain berdampak pada konsumsi energi, pemerintah juga mencatat adanya perbaikan kualitas lalu lintas selama penerapan WFH. Tingkat kepadatan kendaraan di sejumlah ruas utama mengalami penurunan, terutama pada jam berangkat dan pulang kerja.
Pemerintah menilai pola kerja fleksibel mulai menunjukkan efektivitas dalam mendukung transformasi budaya kerja modern yang lebih adaptif dan berbasis hasil kerja. Karena itu, kebijakan WFH akan terus dievaluasi dan diterapkan secara terukur agar tidak mengganggu pelayanan publik maupun aktivitas ekonomi nasional.
Airlangga menegaskan, produktivitas aparatur dan pekerja tetap menjadi perhatian utama pemerintah. Karena itu, implementasi WFH dilakukan dengan pengawasan berbasis kinerja serta pemanfaatan teknologi digital untuk memastikan pelayanan tetap berjalan optimal.
“Kita ingin memastikan fleksibilitas kerja tetap sejalan dengan target produktivitas dan kualitas layanan kepada masyarakat,” ujarnya.
Ia menambahkan, pemerintah juga melihat kebijakan ini memiliki dampak positif terhadap pengurangan emisi karbon dan kualitas lingkungan perkotaan. Dengan berkurangnya kendaraan yang beroperasi setiap hari, emisi gas buang dinilai ikut menurun.
Dalam jangka panjang, pemerintah akan terus mengkaji kemungkinan penerapan pola kerja hybrid sebagai bagian dari transformasi birokrasi dan sistem kerja nasional yang lebih efisien.
“Ke depan, pola kerja yang fleksibel dan berbasis digital akan menjadi salah satu arah transformasi tata kelola pemerintahan dan dunia kerja Indonesia,” tutur Airlangga.
Pemerintah memastikan evaluasi terhadap kebijakan WFH akan dilakukan secara berkala dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi, kebutuhan pelayanan publik, tingkat mobilitas masyarakat, hingga efektivitas penghematan energi nasional.
