daelpos.com – Kantor Staf Presiden (KSP) bersama PT Hutama Karya (Persero) (Hutama Karya), Pemerintah Provinsi Sumatra Utara, Kementerian Pekerjaan Umum, serta Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) membahas penyelesaian sejumlah kendala dalam pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) Ruas Binjai–Langsa pada Senin (21/09). Pertemuan ini bertujuan memastikan pembangunan berjalan sesuai ketentuan serta mendukung kesiapan operasional ruas tol tersebut. Upaya ini sejalan dengan Asta Cita pemerintah dalam melanjutkan pembangunan infrastruktur dan memperkuat konektivitas antardaerah.
Pertemuan dihadiri oleh Kepala Staf Kepresidenan RI Dudung Abdurachman; Gubernur Sumatra Utara Bobby Nasution; Plt. Deputi IV Kepala Staf Kepresidenan Fadjar Dwi Wishnuwardhani; Tenaga Ahli Utama Bidang Infrastruktur dan Agraria/Pertanahan Armindo Dos Santos Soares; Plt. Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur sekaligus Direktur Jalan Bebas Hambatan Kementerian Pekerjaan Umum Dedy Gunawan; Direktur Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan Trias Wiriahadi; serta Direktur Operasi III Hutama Karya Iwan Hermawan.
Salah satu pembahasan utama ialah penyelesaian pengadaan tanah pada koridor Binjai–Pangkalan Brandan, khususnya di lokasi akses Pangkalan Brandan. Penyelesaian aspek tersebut perlu segera ditindaklanjuti agar pekerjaan konstruksi dapat dilaksanakan secara optimal sesuai kaidah teknis dan ketentuan yang berlaku.
Dalam kesempatan tersebut, Kepala Staf Kepresidenan RI Dudung Abdurachman mendorong agar JTTS Ruas Binjai–Langsa, khususnya koridor Binjai–Pangkalan Brandan, dapat memenuhi seluruh kaidah teknis jalan tol sebelum periode libur Natal 2026 dan Tahun Baru 2027. Hal ini penting untuk
memastikan keamanan, keselamatan, kenyamanan, dan kelancaran perjalanan pengguna jalan.
Selain membahas koridor Binjai–Pangkalan Brandan, Kementerian Pekerjaan Umum melalui Plt. Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur turut memohon dukungan Kepala Staf Kepresidenan
terhadap kelanjutan pembangunan ruas Pangkalan Brandan–Langsa. Dukungan lintas kementerian dan
lembaga diperlukan agar berbagai aspek pembangunan dapat ditindaklanjuti secara terpadu.
Direktur Operasi III Hutama Karya Iwan Hermawan, menyampaikan bahwa Hutama Karya terus berkoordinasi dengan pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan untuk menangani berbagai kendala di lapangan, termasuk aspek administrasi dan pengadaan tanah. “Terkait kondisi di lokasi akses Pangkalan Brandan, kami terus berkoordinasi dengan seluruh pihak
terkait. Dukungan dan sinergi antar-pemangku kepentingan diperlukan agar penyelesaian konstruksi di
lokasi tersebut dapat kami laksanakan sesuai kaidah teknis dan ketentuan yang berlaku,” ujar Iwan.
Jalan Tol Binjai–Langsa direncanakan memiliki panjang sekitar 130,7 kilometer dan terbagi menjadi lima seksi, yakni Seksi 1 Binjai–Stabat, Seksi 2 Stabat–Tanjung Pura, Seksi 3 Tanjung Pura–Pangkalan Brandan, Seksi 4 Pangkalan Brandan–Kuala Simpang, serta Seksi 5 Kuala Simpang–Langsa. Dari keseluruhan koridor tersebut, sekitar 57,5 kilometer hingga Pangkalan Brandan telah beroperasi.
Sementara itu, pembangunan menuju Kuala Simpang dan Langsa terus dipersiapkan untuk melanjutkan konektivitas JTTS dari Sumatra Utara menuju Aceh. Apabila telah tersambung hingga Langsa, jalan tol ini akan memperkuat integrasi jaringan transportasi di wilayah utara Pulau Sumatera. Kehadirannya diharapkan dapat meningkatkan efisiensi waktu
perjalanan, memperlancar mobilitas masyarakat dan distribusi barang serta jasa, sekaligus membuka akses yang lebih luas menuju pusat-pusat kegiatan ekonomi di sepanjang koridor Sumatera Utara–Aceh. Kelanjutan pembangunan ruas ini turut mendukung Asta Cita pemerintah untuk mendorong pemerataan ekonomi antardaerah.
