daelpos.com – Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menegaskan pentingnya integrasi data korporasi untuk memperkuat kepastian hukum, meningkatkan pelayanan publik, serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.
Hal tersebut disampaikan Yusril saat menjadi keynote speaker dalam Forum Nasional Sinergi dan Penguatan Data Korporasi Terintegrasi untuk Mendukung Pelayanan Publik dan Ekosistem Investasi Tahun 2026 di Ballroom The Ritz-Carlton, Mega Kuningan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Yusril mengatakan, pelayanan administrasi hukum harus mengedepankan kecepatan, ketepatan, transparansi, dan akuntabilitas. Hal ini penting agar masyarakat maupun dunia usaha mendapatkan pelayanan yang mudah sekaligus kepastian hukum.
“Pelayanan administrasi hukum membutuhkan kecepatan dan ketepatan. Karena itu, kita harus membangun sistem pelayanan yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan dunia usaha secara cepat, sekaligus memberikan kepastian hukum,” ujar Yusril.
Ia menjelaskan, transformasi pelayanan administrasi hukum telah berlangsung sejak 1998 dan terus berkembang melalui sistem AHU Online. Namun, perkembangan teknologi menuntut pemerintah untuk tidak hanya menyediakan layanan pendaftaran badan usaha, tetapi juga menghadirkan informasi akurat mengenai status hukum, pengurus, hingga pihak yang mengendalikan suatu korporasi.
Saat ini, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kementerian Hukum telah mengelola lebih dari 3,9 juta entitas korporasi. Menurut Yusril, jumlah tersebut menunjukkan besarnya peran administrasi hukum dalam mendukung aktivitas ekonomi dan penyelenggaraan pemerintahan.
Ia menegaskan, data korporasi yang akurat dan terintegrasi menjadi bagian penting dari infrastruktur ekonomi nasional karena dapat membantu pemerintah mengambil keputusan strategis serta menciptakan iklim investasi yang lebih baik.
“Kepastian hukum merupakan bagian penting dari infrastruktur ekonomi nasional. Dengan data korporasi yang terintegrasi, pemerintah dapat memperoleh informasi yang lebih akurat untuk mendukung pengambilan keputusan strategis,” ungkapnya.
Yusril juga mengingatkan bahwa keberhasilan integrasi data tidak cukup diukur dari jumlah instansi yang terhubung atau transaksi pertukaran data. Lebih dari itu, data yang dikelola harus akurat, mutakhir, dapat dipertanggungjawabkan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Sementara itu, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan, pengembangan integrasi data korporasi merupakan kelanjutan dari fondasi administrasi badan hukum yang telah dibangun sejak Yusril menjabat sebagai Menteri Kehakiman.
Menurut Supratman, sistem tersebut terus dikembangkan agar informasi administrasi badan hukum dapat dimanfaatkan secara real time oleh kementerian dan lembaga.
“Cikal bakal yang kami bangun ini merupakan hasil buah karya Prof. Yusril ketika menjabat sebagai Menteri Kehakiman. Atas dasar itu, kemudian kami kembangkan agar pengintegrasian administrasi badan hukum dapat dimanfaatkan secara real time oleh kementerian dan lembaga,” kata Supratman.
Ia berharap penguatan integrasi data korporasi dapat mendukung visi Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan keterpaduan layanan pemerintahan.
Forum nasional ini diharapkan menjadi langkah strategis dalam memperkuat sinergi antarkementerian dan lembaga, sekaligus mendorong tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, pelayanan publik berkualitas, serta iklim investasi yang semakin kondusif di Indonesia.
