Bakamla: Jika Perang Terbuka Terjadi di Laut China Selatan, Wilayah Natuna Hancur

Saturday, 27 June 2020

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

DAELPOS.com – Sengketa di Luat China Selatan kembali memanas belakangan ini. Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) Laksamana Madya (Laksdya) TNI Aan Kurnia mengatakan jika terjadi peningkatan konflik sampai mengarah kepada perang terbuka, maka banyak risiko besar yang akan berdampak ke wilayah lain.

Indonesia, menurut dia, salah satu negara yang berpotensi mengalami dampak langsung atau spill over. “Secara langsung ada potensi terjadi kerusakan dan kehancuran wilayah Natuna akibat salah sasaran dari negara yang terlibat perang terbuka,” kata Aan dalam diskusi DPP GMNI tentang ‘Bung Karno dan Geopolitik Asia Pasifik: Menakar Dinamika Laut Cina Selatan’ di Jakarta, Jumat (26/6/2020) malam.

Kondisi tersebut, dia menyebutkan, akan berdampak pada ekploitasi dan eksplorasi laut di wilayah menjadi terhenti karena wilayah Natuna berpotensi terlokalisasi. Selain itu, akan berdampak buruk kepada kehidupan masyarakat di wilayah Natuna Utara.

Kondisi berikutnya juga berdampak dengan memaksa keterlibatan Indonesia dalam rangka membela kedaulatannya akibat konflik tersebut. Alasannya karena terganggu dan terisolasinya penduduk di wilayah Natuna.

“Dan tentu saja dampak lain yang berpotensi adalah krisis ekonomi karena terhentinya aktivitas ekonomi kelautan yang terkait langsung dengan Laut China Selatan,” ujarnya.

Melihat akan ada dampaknya atas konflik China-Amerika Serikat, Bakamla mencoba menawarkan suatu strategi dalam menghadapi situasi tersebut. Pertama, Indonesia harus selalu menggelar operasi paduan bersama antara TNI khususnya TNI AL, Bakamla, dan juga Kementerian KKP. Mengingat, KKP mempunyai kewenangan untuk sampai Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE).

“Jadi di sana simbol-simbol negara harus selalu hadir. Jadi kehadiran di laut secara terus menerus, selektif, ini menunjukkan atensi langsung atau tidak langsung. Tapi yang penting simbol-simbol negara harus hadir di sana,” katanya.

See also  Percepat RAM Etika AI, Indonesia Siap Gandeng ASEAN dan Asia Pasifik

Kedua, Indonesia juga harus bisa memanfaatkan laut sendiri. Jadi,tidak hanya mengklaim saja perairan Natuna milik Indonesia, tetapi juga harusnya hadir di sana.

“Berikutnya ini peran-peran dari teman-teman kita di Kementerian Luar Negeri. Harus adanya trust building by sea. Gimana? Ya kita bina hubungan baik dengan semua pihak yang terlibat konflik, dan jalin kerja sama secara selektif,” ujarnya. []

Berita Terkait

Hadiri Koordinasi Lintas Sektor, Hutama Karya Bantu Pulihkan Akses Terdampak di Sumatra Barat
Kementerian PU Tuntaskan Normalisasi Sungai dan Perbaikan Infrastruktur di Tapanuli-Sibolga
DKD Garda Prabowo Riau Bikin Posko Penggalangan Bantuan Kemanusiaan Korban Banjir
DPR: Tindak Tegas Pelaku Pembalakan Liar di Kalbar
Ketua DPD RI: Status Bencana Penting, Namun Penanganan Cepat Lebih Utama
Mendes Yandri Ajak Perbankan Gempur Desa
Presiden Prabowo dan Presiden Zardari Gelar Pertemuan di Aiwan-e-Sadr
Komisi XI DPR RI Setujui Pencairan PMN pada APBN 2025

Berita Terkait

Friday, 12 December 2025 - 11:37 WIB

Hadiri Koordinasi Lintas Sektor, Hutama Karya Bantu Pulihkan Akses Terdampak di Sumatra Barat

Thursday, 11 December 2025 - 16:08 WIB

Kementerian PU Tuntaskan Normalisasi Sungai dan Perbaikan Infrastruktur di Tapanuli-Sibolga

Thursday, 11 December 2025 - 13:06 WIB

DKD Garda Prabowo Riau Bikin Posko Penggalangan Bantuan Kemanusiaan Korban Banjir

Thursday, 11 December 2025 - 12:36 WIB

DPR: Tindak Tegas Pelaku Pembalakan Liar di Kalbar

Wednesday, 10 December 2025 - 16:54 WIB

Ketua DPD RI: Status Bencana Penting, Namun Penanganan Cepat Lebih Utama

Berita Terbaru

News

BRI Akses 3T: Layanan Perbankan Tanpa Batas

Friday, 12 Dec 2025 - 11:48 WIB