Bakamla: Jika Perang Terbuka Terjadi di Laut China Selatan, Wilayah Natuna Hancur

Saturday, 27 June 2020

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

DAELPOS.com – Sengketa di Luat China Selatan kembali memanas belakangan ini. Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) Laksamana Madya (Laksdya) TNI Aan Kurnia mengatakan jika terjadi peningkatan konflik sampai mengarah kepada perang terbuka, maka banyak risiko besar yang akan berdampak ke wilayah lain.

Indonesia, menurut dia, salah satu negara yang berpotensi mengalami dampak langsung atau spill over. “Secara langsung ada potensi terjadi kerusakan dan kehancuran wilayah Natuna akibat salah sasaran dari negara yang terlibat perang terbuka,” kata Aan dalam diskusi DPP GMNI tentang ‘Bung Karno dan Geopolitik Asia Pasifik: Menakar Dinamika Laut Cina Selatan’ di Jakarta, Jumat (26/6/2020) malam.

Kondisi tersebut, dia menyebutkan, akan berdampak pada ekploitasi dan eksplorasi laut di wilayah menjadi terhenti karena wilayah Natuna berpotensi terlokalisasi. Selain itu, akan berdampak buruk kepada kehidupan masyarakat di wilayah Natuna Utara.

Kondisi berikutnya juga berdampak dengan memaksa keterlibatan Indonesia dalam rangka membela kedaulatannya akibat konflik tersebut. Alasannya karena terganggu dan terisolasinya penduduk di wilayah Natuna.

“Dan tentu saja dampak lain yang berpotensi adalah krisis ekonomi karena terhentinya aktivitas ekonomi kelautan yang terkait langsung dengan Laut China Selatan,” ujarnya.

Melihat akan ada dampaknya atas konflik China-Amerika Serikat, Bakamla mencoba menawarkan suatu strategi dalam menghadapi situasi tersebut. Pertama, Indonesia harus selalu menggelar operasi paduan bersama antara TNI khususnya TNI AL, Bakamla, dan juga Kementerian KKP. Mengingat, KKP mempunyai kewenangan untuk sampai Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE).

“Jadi di sana simbol-simbol negara harus selalu hadir. Jadi kehadiran di laut secara terus menerus, selektif, ini menunjukkan atensi langsung atau tidak langsung. Tapi yang penting simbol-simbol negara harus hadir di sana,” katanya.

See also  Tak Terapkan Lockdown, Donald Trump Tuduh Swedia Pasang Strategi Herd Immunity

Kedua, Indonesia juga harus bisa memanfaatkan laut sendiri. Jadi,tidak hanya mengklaim saja perairan Natuna milik Indonesia, tetapi juga harusnya hadir di sana.

“Berikutnya ini peran-peran dari teman-teman kita di Kementerian Luar Negeri. Harus adanya trust building by sea. Gimana? Ya kita bina hubungan baik dengan semua pihak yang terlibat konflik, dan jalin kerja sama secara selektif,” ujarnya. []

Berita Terkait

Kementerian PU Normalisasi Sungai Deket, Siapkan Pasokan Air untuk 440 Hektare Sawah di Lamongan
Menteri Dody Pastikan Penanganan Gempa Flores: Akses dan Kebutuhan Dasar Jadi Prioritas
Hutama Karya Gratiskan Uji Lab Gizi, Dorong 50 UMKM Jabodetabek Naik Kelas
Prabowo: Pendidikan Jadi Jalan Putus Kemiskinan, Kementerian PU Bangun 93 Sekolah Rakyat
Kementerian PU Pulihkan Konektivitas Aceh, 13 Ruas Jalan Nasional dan 14 Jembatan Kini Fungsional
Kadin: Ekonomi Digital Harus Jadi Mesin Pertumbuhan Baru
Kemenag Siapkan Dewan Pengawas Baznas, Cegah Monopoli Peran
Telkom Hadirkan Inovasi OCA Berbasis AI di DTI-CX 2026

Berita Terkait

Sunday, 16 August 2026 - 22:33 WIB

Kementerian PU Normalisasi Sungai Deket, Siapkan Pasokan Air untuk 440 Hektare Sawah di Lamongan

Sunday, 16 August 2026 - 13:12 WIB

Menteri Dody Pastikan Penanganan Gempa Flores: Akses dan Kebutuhan Dasar Jadi Prioritas

Friday, 14 August 2026 - 17:44 WIB

Hutama Karya Gratiskan Uji Lab Gizi, Dorong 50 UMKM Jabodetabek Naik Kelas

Friday, 14 August 2026 - 17:41 WIB

Prabowo: Pendidikan Jadi Jalan Putus Kemiskinan, Kementerian PU Bangun 93 Sekolah Rakyat

Thursday, 13 August 2026 - 18:02 WIB

Kementerian PU Pulihkan Konektivitas Aceh, 13 Ruas Jalan Nasional dan 14 Jembatan Kini Fungsional

Berita Terbaru

foto istimewa

Energy

Pertalite Berpotensi Dibatasi, Ini Wacananya

Sunday, 16 Aug 2026 - 18:38 WIB