DAELPOS.com – Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya didampingi Sekjen LHK, Bambang Hendroyono, Plt Dirjen Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (DASHL) Hudoyo, dan Kepala Badan P2SDM Helmi Basalamah, bersama anggota Komisi IV DPR RI, Sutrisno, melakukan kunjungan lapangan ke Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Majalengka, Resor Pemangkuan Hutan (RPH) Pancur, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, Sabtu (4/7). Kunjungan ini merupakan peninjauan sekaligus supervisi kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) pada kawasan tersebut.
“Saya sangat mengapresiasi program-program KLHK yang memberdayakan masyarakat. Program KLHK sangat baik dan direspon masyarakat. Dan saya menyaksikan bahwa program KLHK dimasa Covid -19 telah berjalan di masyarakat, seperti Bank Pesona yang memberdayakan masyarakat. Jika rakyat diberdayakan, saya yakin hutan akan dijaga masyarakat, saya mendukung program Bank Pesona untuk diperluas,” papar Sutrisno. Menteri dan Anggota DPR Komisi IV tersebut menerima laporan tentang pelaksanaan program RHL di lapangan.
Sutrisno menambahkan, jika selama 10 tahun menjadi Bupati Majalengka sebelum menjadi Anggota DPR RI, dirinya mengenal kawasan di sekitar lokasi kunjungan ini terkenal wilayah yang berbatu dan belum tertata secara baik. Bahkan sebagai hutan lindung masyarakat tidak dapat menyentuh.
“Majalengka secara umum mempunyai lokasi-lokasi yang strategis dikembangkan untuk wisata alam. Dia mengapresiasi kebijakan Presiden Jokowi yang memberikan akses kepada masyarakat untuk pemanfaatan hutan,” tambah Sutrisno.
Menteri LHK Siti Nurbaya menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas dukungan komisi IV DPR untuk kerja KLHK. Menteri Siti pun meminta kepada jajarannya agar semakin meningkatkan keberhasilan upaya rehabilitasi lahan dengan melibatkan masyarakat. “Masyarakat harus diberikan keuntungan secara ekonomi dari menanam pohon,” ujarnya.
Menteri Siti Nurbaya menjelaskan, saat ini pemerintah sedang menyelesaikan peraturan terkait Nilai Ekonomi Karbon dengan beberapa kementerian/lembaga lainnya. “Kegiatan RHL ini ada aspek ekonominya, yaitu dari karbon. Masyarakat harus diberi tahu menanam pohon bisa mendapat keuntungan ekonomi dari karbon, KLHK harus selalu hadir untuk masyarakat di dalam dan sekitar hutan”, tegasnya.
Apalagi di masa pandemi Covid-19 ini, hingga masa transisi menuju akhir Covid-19, kegiatan RHL dapat menjadi sarana kerja masyarakat, sehingga bisa mendapatkan penghasilan. RHL yang dilakukan melalui vegetatif, penanaman pohon atau melalui kegiatan konstruksi sederhana bangunan konservasi tanah dan air, seperti dam penahan juga gully plug sebagai penjagaan tebing dari longsor dan erosi besar.
Atasi Lahan Kritis Plt. Direktur Jenderal PDASHL Hudoyo menyatakan bahwa upaya RHL terus dilakukan oleh KLHK. Upaya RHL di Pulau Jawa yang telah dilaksanakan selama kurun waktu tahun 2015-2019 adalah seluas 354.183 Ha, yang terdiri dari RHL di dalam kawasan hutan (lindung dan konservasi) seluas 79.667 Ha, dan RHL insentif di luar kawasan hutan seluas 274.515 Ha, melalui kegiatan KBR sebanyak 2.407 unit (78,8 juta batang), KBD sebanyak 57 unit (3,4 juta batang), serta bibit dari persemaian permanen sebanyak 60,4 juta batang, dan bibit produktif sebanyak 5,1juta batang.
Upaya menangani lahan kritis ini akan sangat berpengaruh terhadap menguatnya daya dukung DAS dan mengurangi kejadian bencana hidrometeorologi. Sedangkan upaya pemulihan lahan kritis di Pulau Jawa mendesak untuk dilaksanakan, baik dilakukan secara fisik melalui kegiatan RHL dan pembuatan bangunan sipil teknis, maupun dengan membangun kesadaran dan peran masyarakat, pemerintah daerah dan swasta.
“Upaya RHL ini juga terbukti dapat menyerap tenaga kerja. Kegiatan-kegiatan dalam upaya pemulihan lahan kritis tahun 2020 di BPDASHL se-Jawa akan menyerap sebanyak 1,38 juta HOK dengan nilai sebesar Rp.110,9 miliar. Nilai tersebut akan menjadi penerimaan langsung bagi masyarakat sekitar lokasi kegiatan,” ujar Hudoyo.
Beberapa kegiatan RHL KLHK juga dilakukan untuk mendukung program pembangunan prioritas diantaranya seperti penghijauan di Destinasi wisata Borobudur dan New Yogya Airport International, Kulonprogo.
Kemudian terkait potensi ekowisata di Kabupaten Majalengka seperti yang diminta oleh Anggota DPR RI Sutrisno dalam paparannya, agar lebih dikembangkan lagi. Menteri Siti menyatakan dirinya sangat setuju, bahkan di saat masa transisi PSBB ini dirinya telah menyetujui untuk pembukaan 29 kawasan wisata konservasi (taman nasional, taman suaka alam, dan suaka margasatwa) secara bertahap di seluruh Indonesia dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan bagi para wisatawan yang berkunjung.
Dalam kunjungan kerja tersebut, hadir Sekjen KLHK, Kepala BP2SDM, Plt Dirjen PDASHL, Kepala Biro Humas KLHK, Direktur Perbenihan, Kepala BPDAS se-Jawa, Kepala BBKSDA Jabar, perwakilan Dinas Kehutanan Jabar, perwakilan Perum Perhutani, dan perwakilan kelompok tani hutan (*)
