DAELPOS.com – Beberapa hari terkahir kinerja Gubernur di Provinsi Jawa dan DKI tengah disorot oleh berbagai pihak. Hal tersebut dikarenakan pemda dianggap gagal dalam menekan lonjakan kasus baru Covid-19.
Demikian komentar anggota DPR RI @mardanialisera dalam kulwitnya yang diterima redaksi (2/9). Dalam kulwitnya tersebut @mardanialisera menyampaikan beberapa tanggapan berdasarkan pengamatan dari berbagai informasi yang berkembang selama ini.
Pertama, sejak awal, Indonesia memang salah dalam menerapkan konsep. PSBB yang sudah diperpanjang berkali-kali terbukti tidak dapat 100% menekan kerumunan dan mencegah penularan. Klasternya bahkan menyebar tidak hanya di kerumunan temporer seperti pasar, tempat ibadah dan lain lain. Juga sudah merambah ke perkantoran , perumahan, bahkan klaster libur panjang.
Kemudian pendekatan institusi yang juga keliru. membuat institusi baru seperti Gugus Tugas tidak akan optimal karena tidak memiliki jangkauan hingga level terbawah. Mestinya optimalkan kementerian yang ada, seperti Kemendagri dengan aparat desa dan kelurahan yang berjumlah lebih dari 250 ribu an, jika dihitung minimal 3 orang kader per desa.
Lalu Kemenkes dapat menggerakkan infrastruktur kesehatannya hingga level puskesmas karena selama ini, penguatan di hulu tidak terlihat. Tanpa itu, kita bisa kedodoran. Hanya masker yang menjadi proteksi kita saat ini. Semua digerakkan untuk menyadarkan masyarakat karena Covid-19 ini tentang bagaimana kita mengokestrasi masyarakat dan tatanannya.
Terakhir terkait anggaran yang ‘terbatas’. Seharusnya ada dropping jelas ke Pemda dari Pemerintah Pusat. Dengan gabungan strategi yang tidak tepat-institusi terbatas, anggaran yang kurang
sementara wilayah dihadapkan pada beban kerja demikian besar, kondisi Covid-19 akan sulit dikontrol, diprediksi, bahkan ditangani.
Semua ini bukan salah para Gubernur, karena sekuat apapun mereka dalam menjaga daerah, rembesan dari luar akan selalu ada. Pemerintah Pusat yg bertanggung jawab penuh.
