Dihadapan KBIHU, Ace Hasan Jelaskan Peran DPR RI Dalam Penyelenggaraan Haji

Friday, 23 October 2020

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

DAELPOS.com – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Ace Hasan Syadzily menjelaskan peran DPR RI dalam penyelengaraan haji yang meliputi peran pengawasan dan penyusunan anggaran biaya haji. Hal itu disampaikan pada acara Pembinaan Kelompok Bimbingan Haji dan Umrah (KBIHU) Provinsi Jawa Barat 2020, Bandung, (23/10/2020).

“Peran kami di DPR dalam penyelenggaraan haji adalah memastikan agar pelaksanaan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya”, kata Ace.

“Kami selalu berusaha mendorong peningkatan kualitas penyelenggaraan haji. Dan kami selalu mendorong supaya kita menyediakan makanan dipuncak haji. Itu desakan kami di Komisi VIII”, sambung Ace.

Ace Hasan menyontohkan peran DPR RI adalah juga dalam bentuk pembagian zonasi jamaah haji Inndonesia.

“Termasuk juga tentang zonasi. Saya waktu 2017 melakukan kunjungan ke Maktab Bandung Barat. Tempatnya di Maqbaz. Sebelumnya di Isfalah. Itu kan jauh. Makanya tahun 2019 saya dorong dilakukan embarkasi zonasi. Dengan zonasi ini mempermudah”, kata Ace menceritakan pengalaman hajinya.

Dalam hal penyusunan anggaran penyelenggaraan haji, politisi Partai Golkar ini mengatakan jika hal itu harus dibahas dan mendapat persetujuan DPR. Ia juga menjelaskan biaya perjalanan haji hingga pengelolaan dana haji oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).

“Bahwa BPIH itu diputuskan di Komisi VIII. Yang perlu saya sampaikan biaya haji tahun 2018 per jamaah Rp. 66.254.923. Setoran jamaah haji Rp. 35 juta. Lalu dari mana menutupi sisanya. Itulah yang kita sebut, dari nilai manfaat dana haji yang dikelola BPKH”, katanya.

“Jadi uang haji itu bukan dipakai bikin jalan sebagaimana hoaks yang muncul. Katanya Pak Jokowi pakai uang haji bikin tol”, tegas Ace.

“Saat ini uang haji yang dikelolah BPKH Rp. 139 triliun. Dimana uangnya? Ada. Pertama ditempatkan di bank-bank syariah Rp. 32,2 triliun. Kemudian di Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Nah kami minta dari SBSN ini untuk pembangunan Kantor KUA, termasuk embarkasi termegah se Asia Tenggara yaitu di Jabar (Indramayu)”, pungkas Ace.(*)

See also  Wakil Ketua MPR Kecam Teror Bom Gereja Katedral Makasar

Berita Terkait

Hutama Karya Teken Kontrak Rehab Total SMKN 36 Jakarta dan Pembangunan Sekolah Baru (USB) SDN dan SMPN Kelurahan Koja
Sejalan dengan Arahan Presiden soal Energi Terbarukan, Ekspedisi Patriot Dampingi Petani Yapsi Olah Limbah Kakao Jadi Briket
Jelang Nataru 2026/2027, Hutama Karya Siagakan 3.865 Personel dan 518 Armada Layanan Jalan Tol
Dewan Komisaris Hutama Karya Perkuat Pengawasan Mutu dan Tata Kelola di Tiga Lokasi Strategis
Kementerian PU Pulihkan Akses Takengon–Gayo Lues, Jalan Kembali Bisa Dilalui
Warga Kampung Weri Sulap Limbah Pala Jadi Briket Bernilai Jual
Kementerian PU Percepat Pemulihan Akses Jalan Nasional Takengon–Gayo Lues, Aceh Tengah
Implementasi Strategi Astra & Aspirasi Pertumbuhan Menuju 2030

Berita Terkait

Wednesday, 18 November 2026 - 22:24 WIB

Hutama Karya Teken Kontrak Rehab Total SMKN 36 Jakarta dan Pembangunan Sekolah Baru (USB) SDN dan SMPN Kelurahan Koja

Wednesday, 18 November 2026 - 21:40 WIB

Sejalan dengan Arahan Presiden soal Energi Terbarukan, Ekspedisi Patriot Dampingi Petani Yapsi Olah Limbah Kakao Jadi Briket

Tuesday, 17 November 2026 - 16:37 WIB

Jelang Nataru 2026/2027, Hutama Karya Siagakan 3.865 Personel dan 518 Armada Layanan Jalan Tol

Tuesday, 17 November 2026 - 13:51 WIB

Dewan Komisaris Hutama Karya Perkuat Pengawasan Mutu dan Tata Kelola di Tiga Lokasi Strategis

Tuesday, 17 November 2026 - 09:36 WIB

Kementerian PU Pulihkan Akses Takengon–Gayo Lues, Jalan Kembali Bisa Dilalui

Berita Terbaru