DAELPOS.com – Indonesia masih menghadapi ancaman yang diakibatkan oleh virus Covid-19, baik dari aspek kesehatan maupun dampak terhadap sosial dan ekonomi. Karenanya, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021 dirancang untuk penanganan pemulihan ekonomi nasional dari dampak pandemi Covid-19, juga berisikan program reformasi di berbagai bidang dalam mempersiapkan fondasi yang kokoh untuk mempercepat kemajuan Indonesia.
“Sesuai dengan amanat UU APBN Tahun Anggaran 2021, maka pemerintah agar memastikan APBN dilaksanakan secara efisien dan memberikan manfaat yang efektif bagi peningkatan kesejahteraan rakyat,” ungkap Ketua DPR RI Dr (H.C) Puan Maharani saat Rapat Paripurna pembukaan masa Persidangan II, Tahun Sidang 2020-2021, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (9/11/2020).
Politisi PDI Perjuangan ini menyampaikan, pada tahun 2021, dana Otonomi Khusus Papua dan Papua Barat akan berakhir. Oleh karena itu, DPR RI dan pemerintah secara bersama perlu menemukan kebijakan baru dalam memperkuat pembangunan di Papua dan Papua Barat.
Di sisi lain, dalam menjaga komitmen untuk tetap menjalankan fungsi diplomasi parlemen, pada masa pandemi ini, DPR RI akan tetap berpartisipasi aktif dalam menugaskan delegasi untuk mengikuti beberapa pertemuan kerja sama antar parlemen maupun forum kerja sama internasional lainnya secara virtual.
Di antaranya, delegasi DPR RI berencana menghadiri secara virtual The IISS Manama Dialogue pada 4-6 Desember untuk membahas dampak global pandemi dan isu-isu penting di Timur Tengah. Delegasi untuk The 6th MIKTA Speakers Consultation pada 17 Desember dengan tema ‘Complex Challenges and Parliamentary Leadership in a Pandemic Era’.
“Perlu juga kami sampaikan bahwa pada the 206th Session of the Governing Council pada 1-4 November lalu, Ketua DPR RI telah menjadi anggota dari Preparatory Committee (Prepcom) untuk sidang IPU the 5th World Speaker’s Conference tahun 2021, mewakili Asia Pacific Geopolitical Group (APG),” katanya
