oleh @mardanialisera
DAELPOS.com – Mendikbud Nadiem Makarim telah mengumumkan diperbolehkannya kegiatan belajar tatap muka pada Januari 2021 mendatang. Setidaknya ada beberapa catatan dari kebijakan yang diambil melalui 4 menteri ini;
Pertama, tidak pas jika beban infrastruktur pembelajaran tatap muka di sekolah diserahkan ke Pemda. Pemerintah pusat juga harus ikut turun dan fokus pada upaya sosialisasi protokol kesehatan, penyiapan infrastruktur sampai kerja sama dinas pendidikan dan Satgas Covid-19, juga penerapan hukum yg berkeadilan.
Jangan sampai pemerintah pusat dianggap lepas tanggung jawab karena menyerahkan begitu saja kpd Pemda. Terlebih tidak diiringi dengan pemetaan daerah maupun sekolah yang dapat dikategorikan siap atau belum siap. Sebaiknya ditunda jika sekolah belum bisa memenuhi infrastruktur maupun SOP nya.
Contoh tantangan yang akan dihadapi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) atau Sekolah Luar Biasa (SLB). Jika pembelajaran tatap muka dilakukan, menerapkan protokol kesehatan akan jauh lebih berat karena mereka bermain secara bergerombol dan sulit menjaga jarak
Hal lain, apakah pemberian izin pembelajaran tatap muka kepada pemda sudah berdasarkan data epidemologi? Mengingat berdasarkan panduan dari WHO, ada beberapa hal yang perlu dipenuhi seperti melihat jumlah kasus baru yang dilaporkan selama periode waktu tertentu di lingkungan sekolah (1 per 100rb)
Kemudian rasio kasus positif harus kurang dari 5% dalam waktu dua minggu secara berturut-turut. Jika sekolah tetap dibuka ketika kasus Covid-19 masih tinggi, anak2 sampai guru berpotensi saling menularkan. Tentu kita tidak ingin adanya klaster sekolah dari keputusan ini
Berbagai epidemiolog sudah menyatakan jika suatu daerah menunjukkan tingkat risiko penularan tinggi, maka perlu dilakukan pembatasan aktivitas masyarakat. Keputusan membuka sekolah tatap muka bisa jadi blunder bagi pemerintah karena dianggap mengesampingkan faktor kesehatan masyarakat di masa pandemi
Terakhir, pastikan pemerintah belajar dari kesalahan yang ada dalam penanganan pandemi ini, terlambat, menyepelekan, abai pendapat ahli, minim koordinasi, salah diagnosis hingga kontra produktif kebijakan. Ayo, benahi diri hadapai pandemi ini.
