Namanya Disebut di Persidangan Djoko Tjandra, Kabareskrim : Aneh dan Tak Mendasar

Thursday, 26 November 2020

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

DAELPOS.com – Kabareskrim Polri Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo merespon pernyataan Irjen Napoleon Bonaparte dalam sidang dalam kesaksiannya dalam persidangan perkara suap terkait pengurusan red notice Interpol atas nama Joko Soegiarto Tjandra alias Djoko Tjandra.

Sigit mengaku heran dan merasa aneh namanya dibawa-bawa dalam persidangan tersebut. Sebelumnya, nama Kabareskrim disebut-sebut Napoleon dalam sidang tersebut.

Awalnya Napoleon menyebut soal Kabareskrim dan Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin ketika bertemu dengan Tommy Sumardi. Selain itu juga disebut-sebut nama Bambang Soesatyo. Tommy Sumardi dalam persidangan duduk sebagai terdakwa karena diduga menjadi perantara suap Djoko Tjandra ke Napoleon.

“Faktanya saya tak pernah ragu usut tuntas kasus Djoko Tjandra. Siapapun yang terlibat kami usut tanpa pandang bulu. Kalau kita terlibat kan logikanya sederhana, tak mungkin kita usut sampai ke akar-akarnya,” kata Komjen Listyo Sigit Prabowo dalam keterangan tertulisnya, Kamis (26/11/2020).

Sigit mengatakan, logikanya bila nama ia disebut saat itu, Napoleon harus melalukan crosscheck terlebih dahulu. Sebab, Napoleon kala itu menjabat sebagai Kadiv Hubinter Polri yang mana pejabat utama di Mabes Polri.

“Kan dia jenderal bintang dua dan pejabat utama seharusnya yang bersangkutan crosscheck apakah betul TS memang dapat restu dari saya. Agak aneh kalau ada orang yang membawa nama kita dan orang itu langsung percaya begitu saja kalau mereka dekat dan mewakili orang itu,” jelasnya.

Sigit melempar Pernyataan Napoleon kepada publik. Ia yakin hakim akan melihat fakta sebenarnya. Toh, Tommy Sumardi yang menyebut namanya telah membantah pernyataan Napoleon.

“Pihak TS juga sudah membantah pengakuan dari NB. Kami meyakini Majelis Hakim pasti akan melihat fakta yang sesungguhnya. Mana yang suatu kebenaran dan mana hal yang mengada-ada,” ungkapnya.

See also  Menteri ESDM Launching Pelaksanaan Survei Seismik 2D Terbesar di Indonesia

“Bareskrim tidak punya kewenangan memerintah Kadiv Hubinter menghapus Red Notice karena yang mengajukan Red Notice Kejaksaan, alasan yang tidak masuk akal pernyataan itu,” sambung dia.

Berita Terkait

Menteri Dody Instruksikan Seluruh Jajaran Siaga Bencana Menghadapi Musim Hujan
Jelajahi Kuliner Blok M, Nikmati Kemudahan Transaksi dan Promo Bank Mandiri
Kementerian PU Percepat Penanganan Longsor dan Perkuat Jalan Tapan–Batas Jambi
Melalui Program KPP, Mendes Dorong Penguatan Ekonomi Desa Terintegrasi
BRI Perkuat Sinergi BUMN dalam Penanganan Bencana Nasional
Kementerian PU Pulihkan Jaringan Air Baku Pascagempa di Maluku Tenggara
Hutama Karya Teken Kontrak Rehab Total SMKN 36 Jakarta dan Pembangunan Sekolah Baru (USB) SDN dan SMPN Kelurahan Koja
Sejalan dengan Arahan Presiden soal Energi Terbarukan, Ekspedisi Patriot Dampingi Petani Yapsi Olah Limbah Kakao Jadi Briket

Berita Terkait

Saturday, 21 November 2026 - 13:09 WIB

Menteri Dody Instruksikan Seluruh Jajaran Siaga Bencana Menghadapi Musim Hujan

Friday, 20 November 2026 - 19:04 WIB

Jelajahi Kuliner Blok M, Nikmati Kemudahan Transaksi dan Promo Bank Mandiri

Friday, 20 November 2026 - 18:47 WIB

Kementerian PU Percepat Penanganan Longsor dan Perkuat Jalan Tapan–Batas Jambi

Friday, 20 November 2026 - 18:40 WIB

Melalui Program KPP, Mendes Dorong Penguatan Ekonomi Desa Terintegrasi

Thursday, 19 November 2026 - 16:18 WIB

BRI Perkuat Sinergi BUMN dalam Penanganan Bencana Nasional

Berita Terbaru

Ekonomi - Bisnis

Kesepakatan Bisnis RI-Tiongkok di Shenzhen Tembus Rp274 Triliun

Saturday, 21 Nov 2026 - 00:31 WIB