Jokowi Minta Para Menteri Fokus Realisasikan Anggaran di Akhir 2020 dan di Awal 2021

Tuesday, 1 December 2020

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Presiden Joko Widodo (kiri) menyampaikan pengarahan disaksikan Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Agung Firman Sampurna seusai menerima Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LHP LKPP) Tahun 2019,  di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/7/2020). BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2019. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/POOL/hp.

Presiden Joko Widodo (kiri) menyampaikan pengarahan disaksikan Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Agung Firman Sampurna seusai menerima Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LHP LKPP) Tahun 2019, di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/7/2020). BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2019. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/POOL/hp.

DAELPOS.com – Presiden Joko Widodo meminta seluruh jajarannya untuk berkonsentrasi pada realisasi anggaran tahun 2020 yang tinggal kurang lebih tiga minggu. Hal tersebut disampaikan Presiden dalam arahannya pada sidang kabinet paripurna yang digelar di Istana Negara, Jakarta, pada Selasa, 1 Desember 2020.

“Kemudian yang kedua, yang berkaitan dengan realisasi anggaran tahun 2020. Ini tinggal kurang lebih tiga minggu, hanya tinggal tiga minggu, praktis tinggal tiga minggu. Jadi, semuanya saya minta konsentrasi kepada yang namanya realisasi belanja 2020,” ujar Presiden.

Adapun mengenai anggaran tahun 2021, Kepala Negara meminta kementerian/lembaga, terutama yang memiliki anggaran besar, agar segera membelanjakannya di awal tahun atau di Januari. Presiden tidak ingin jika kementerian/lembaga baru berbelanja di bulan Februari.

“Saya ingatkan sekali lagi, belanja-belanja semuanya bisa segera direalisasikan di awal Januari, di awal tahun, sehingga mestinya lelang dimulai sekarang karena DIPA-nya sudah kemarin dibagikan bisa dilelangkan segera,” jelasnya.

See also  Pemerintah Harus Segera Angkat Honorer K-2 Jadi CPNS

Berita Terkait

Sidak Pangkalan LPG di Pekanbaru, Menteri ESDM Pastikan Distribusi dan Harga Terkendali
Sepanjang 2024, 3,4 Juta Ton FABA dari PLN Dimanfaatkan Jadi Berbagai Bahan Pendukung Infrastruktur Masyarakat
Percepat Evakuasi, Jasa Marga Fokus Amankan Pengguna Jalan Akibat Kecelakaan Beruntun di Tol Jagorawi
Kementerian PANRB Dukung Langkah Penguatan Penanganan Kekerasan Berbasis Gender Online
PGN Genjot Jargas Tahun 2025, Kejar 1 Juta Sambungan
Penataan Distribusi LPG 3 Kg Pengecer Berperan Menjadi Sub Pangkalan
DPR: Pemerintah Tetapkan Judi Online sebagai Darurat Nasional
Daerah Padat Penduduk Jadi Sasaran Temuan Kasus TBC

Berita Terkait

Wednesday, 5 February 2025 - 13:26 WIB

Sidak Pangkalan LPG di Pekanbaru, Menteri ESDM Pastikan Distribusi dan Harga Terkendali

Wednesday, 5 February 2025 - 13:19 WIB

Sepanjang 2024, 3,4 Juta Ton FABA dari PLN Dimanfaatkan Jadi Berbagai Bahan Pendukung Infrastruktur Masyarakat

Wednesday, 5 February 2025 - 13:11 WIB

Percepat Evakuasi, Jasa Marga Fokus Amankan Pengguna Jalan Akibat Kecelakaan Beruntun di Tol Jagorawi

Tuesday, 4 February 2025 - 17:51 WIB

Kementerian PANRB Dukung Langkah Penguatan Penanganan Kekerasan Berbasis Gender Online

Tuesday, 4 February 2025 - 10:14 WIB

PGN Genjot Jargas Tahun 2025, Kejar 1 Juta Sambungan

Berita Terbaru

ilustrasi / foto ist

Berita Utama

Masyarakat Kesulitan Gas LPG 3, Polri Turun Tangan

Wednesday, 5 Feb 2025 - 13:42 WIB

News

Menteri Bahlil Pastikan UMKM Tetap Dapat LPG 3 Kg

Wednesday, 5 Feb 2025 - 13:29 WIB