DAELPOS.com – Presiden Jokowi mengumpulkan secara hybrid (luring dan daring) lebih dari 300 orang yang terdiri dari Menteri dan Kepala Lembaga, Gubernur dan Bupati/Walikota wilayah Rawan Karhutla beserta Pangdam/Danrem, Dandim, Kapolda, Kapolres, dan para pelaksana teknis lapangan BPBD, Kepala UPT lingkup KLHK serta Koordinator dan Kepala Daerah Operasi Manggala Agni untuk memberikan arahan pengendalian karhutla tahun 2021, dari Istana Negara, Jakarta, (22/02/2021).
Dalam arahannya Presiden meminta para Menteri/Pimpinan lembaga, Pimpinan daerah dan penegak hukum untuk memprioritaskan upaya pencegahan karhutla, melalui deteksi dini, monitoring areal rawan hotspot, dan pemantauan kondisi harian di lapangan.
“Semua harus digerakkan untuk melakukan deteksi dini, monitoring di area-area yang rawan hotspot, kita pasti sudah tahu mana sih area yang rawan, mana yang harus diwaspadai. Update informasi setiap hari sehingga kondisi harian dilapangan itu terpantau setiap hari. Manfaatkan teknologi untuk monitoring ini dan pengawasan dengan sistem dashboard. Hati-hati, begitu kebakaran meluas itu kerugian tidak hanya juta, atau milyar tapi saya pastikan larinya pasti ke angka triliun, hati-hati, belum kerusakan ekologi dan ekosistem kita,” jelas Presiden Jokowi.
Selanjutnya Presiden juga meminta agar infrastruktur monitoring dan pengawasan karhutla harus sampai bawah. “Libatkan Babinsa, Bhabinkamtibmas, Kepala d
Desa dalam penanganan karhutla. Ajak tokoh agama dan tokoh masyarakat untuk memberikan edukasi terus menerus kepada masyarakat,” ujar Presiden.
Kemudian Presiden juga meminta para menteri/pimpinan lembaga, pimpinan daerah dan penegak hukum untuk mencari solusi yang permanen agar korporasi dan masyarakat tidak membuka lahan dengan cara membakar.
“Kita perlu mencari solusi yang permanen untuk mencegah dan menangani karhutla untuk tahan-tahun mendatang karena 99% karhutla adalah ulah manusia baik yang disengaja maupun tidak disengaja karena kelalaian. Dan motif utamanya selalu satu, ekonomi. Karena saya tahu bahwa pembersihan lahan lewat pembakaran itu adalah cara yang paling murah, jadi ini harus mulai diberikan edukasi kepada masyarakat dan perusahaan korporasi untuk tidak melakukan hal tersebut,” tegas Presiden.
Lebih lanjut Presiden juga meminta agar penataan ekosistem gambut dalam Kawasan Hidrologi Gambut (KHG) harus terus dilanjutkan.
“Di Areal KHG harus dipastikan permukaan air gambut dalam posisi yang tinggi. Buat banyak embung, buat banyak sekat kanal, buat sumur bor dan bebagai teknik pembasahan lainnya agar lahan gambut tetap basah,” ujarnya.
Lalu Presiden juga menekankan agar pada penanggulangan karhutla jangan membiarkan api membesar, harus tanggap dan jangan terlambat, sehingga api sulit dikendalikan.
“Kita semuanya harus tanggap, Gubernur, Bupati, Walikota harus tanggap, Pangdam, Danrem, Dandim tanggap, Kapolda, Kapolres tanggap. Ini sebetulnya hanya masalah respon yang cepat saja kok, kalau kita merespon ketika api baru kecil, Rampung,” tegasnya.
Terakhir Presiden juga meminta agar langkah penegakan hukum dilakukan tanpa kompromi, berikan sanksi yang tegas terhadap siapapun yang melakukan pembakaran hutan dan lahan, baik itu di konsesi milik korporasi, milik perusahaan, maupun di masyarakat sehingga timbul efek jera.
“Terapkan sanksi yang tegas bagi pembakar hutan dan lahan, baik sanksi administrasi, perdata, maupun pidana,” tegasnya lagi.
Presiden berpesan agar jangan sampai kejadian karhutla berulang membuat malu Indonesia di ASEAN Summit. Dijelaskan olehnya jika dalam lima tahun terakhir ini sudah tidak ada negara yang membicarakan karhutla di Indonesia. “Jangan sampai dibuat ada lagi. Saya titip itu, malu kita. Dipikir kita enggak bisa menyelesaikan masalah ini. Bisa. Tadi sudah disampaikan Pak Menko Polhukam sudah turun 88 persen. Kalau bisa ditingkatkan lagi dari angka itu,” tandasnya.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md. dalam laporannya menyebut telah terjadi penurunan karhutla secara signifikan pada tahun 2020. Pada tahun 2019 tercatat luas kebakaran yang cukup tinggi dibandingkan tahun 2016, 2017, dan 2018, yakni seluas 1.649.258 hektare. Meskipun ini masih jauh lebih kecil jika dibandingkan luas kebakaran hutan dan lahan pada tahun 2015 yang mencapai 2,61 juta hektare.
“Pada tahun 2020, luas kebakaran hutan dan lahan tercatat hanya 296.942 hektare. Menurun sangat signifikan jika dibandingkan tahun 2019, artinya (menurun) 82 persen. Jika dibandingkan dengan kebakaran hutan tahun 2015 berarti menurun sebesar 88,63 persen,” kata Mahfud.
Menurut informasi dari BMKG, pada tahun 2021 sebagian besar wilayah Indonesia diperkirakan masih berpotensi mendapatkan curah hujan menengah – tinggi hingga April 2021. La Nina masih akan bertahan diperkirakan hingga semester I tahun 2021. Secara umum, bulan Mei 2021 diprakirakan sebagai fase transisi dari musim hujan ke musim kemarau. Namun harus tetap waspada potensi karhutla di Pulau Sumatera pada bulan Februari, dan Mei hingga Juli 2021. Sebagian Kalimantan dan Sulawesi juga dilaporkan sudah terjadi kebakaran, waspadai puncaknya pada bulan Agustus dan September.
Pada Pengarahan Presiden hari ini hadir secara langsung Wakil Presiden Ma’ruf Amin, Menkopolhukam Mahfud MD, Panglima TNI Hadi Tjahjanto, Kapolri Listyo Sigit, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri LHK Siti Nurbaya, Wakil Menteri LHK Alue Dohong, serta jajaran Eselon I KLHK.
Selain itu secara khusus diundang untuk hadir di Istana Negara para kepala daerah di wilayah rawan karhutla, baik tingkat provinsi maupun kabupaten antara lain: Gubernur Riau, Gubernur Sumatera Selatan, Gubernur Kalimantan Barat, Gubernur Kalimantan Tengah, Bupati Siak, Bupati Ogan Komering Ilir, Bupati Sanggau dan Bupati Pulang Pisau.
(*)
