DAELPOS.com – Rencana impor beras yang akan pemerintah lakukan kian mendapat penolakan. Terakhir dari beberapa kepala daerah seperti Jabar, Jatim sampai Sumsel.
Bagi Mardani Ali Sera, di tengah produksi melimpah dan kualitas gabah/beras yang menurun, rencana impor menghianati usaha petani yang menunggu momentum panen raya.
“Data produksi beras nasional kita memperlihatkan angka surplus. BPS memproyeksikan produksi beras sepanjang Januari-April 2021 akan mencapai 14,54 juta ton. Angka ini naik 26,84% jika disandingkan dengan periode yg sama di 2020 (11,46 juta ton),” katanya melalui @mardanialisera, Kamis (25/3).
Terlebih, tambah Ketua DPP PKS ini, jika mrlihat pengalaman puluhan tahun, alur tanam padi sudah menghasilkan alur yang ‘tetap’.
Panen raya di Februari-Mei (60-65% daritotal produksi), panen gadu Juni-September (25-30% dr total produksi) & paceklik Oktober-Januari. Kemandirian pangan mestinya jadi program utama di negeri agraris ini
“Memang impor terkadang bisa memenuhi kebutuhan kualitas maupun harga tertentu. Namun jangan korbankan petani, kedua kepentingan tersebut mesti diakomodasi secara adil,” sarannya
Menurutnya, pemerintah harus bisa menyeimbangkan antara ekonomi, efisiensi teknis sampai aspek sosial.
“Ingat pengalaman 2018, dari 1,785 jt ton beras yanh diimpor, saat ini masih tersisa 106.642 ton. Bulog menyatakan beras tsb sudah turun mutunya. Impor bukan solusi atas persoalan kesenjangan stok beras antar daerah,” jelas dia.
Disaat panen mestinya distribusi diperkuat sampai stok bisa disalurkan ke daerah yang defisit
Dari rencana impor beras, anjur Mardani, kita bisa belajar, audit produksi, konsumsi sampai kebutuhan komoditas yang akan diimpor diperlukan.
“Lakukan secara transparan tiap tahunnya, diiringi evaluasi kebijakan perdagangan kita. Dari data audit tersebut, strategi perdagangan bisa disusun untuk menghasilkan surplus di kemudian hari,” ucapnya.
Dengan APBN yang semakin berat di masa pandemi, bagaimana menyediakan dana untuk impor? First thing first, jika bukan hal utama, untuk apa dilakukan.
Pak @Jokowi juga kerap mengungkapkan, “Jangan buat kegaduhan baru.” Impor beras adalah bagian noice tanpa voice yang berarti jika melihat kondisi saat ini.
“Berbagai gelombang penolakan rencana impor yang datang mulai dari kalangan petani, organisasi kemasyarakatan, beberapa kepala daerah sampai akademisi, timbul satu pertanyaan sederhana. Berpihak kepada siapa sebenarnya pemerintah?,” tanya Mardani.
