Hadiri Pelantikan KADIN, Bahlil: KADIN Mampu Dorong Perekonomian Nasional dan Lokal

Wednesday, 31 March 2021

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

 Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia / Net

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia / Net

DAELPOS.com – Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia tiba di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara (30/3) dalam rangka menghadiri Pelantikan Anton Timbang sebagai Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Provinsi Sulawesi Tenggara masa bakti 2021-2026. Pelaksanaan pelantikan ini sekaligus mengukuhkan 145 orang pengurus KADIN Provinsi Sulawesi Utara dengan tetap menerapkan protokol kesehatan.

Dalam kesempatan tersebut, Bahlil menyampaikan bahwa KADIN merupakan salah satu mitra strategis pemerintah dalam mendorong pertumbuhan perekonomian Indonesia. Para pengusaha sebagai investor merupakan pencipta lapangan kerja dan pemerintah berupaya untuk terus menciptakan iklim investasi yang kondusif.

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 atau biasa dikenal dengan UU Cipta Kerja (UU CK) ditegaskan bahwa pemerintah pusat dan daerah berkewajiban memfasilitasi pengusaha dalam mengurus perizinan investasi. Dan dalam Pasal 90 UU CK dinyatakan kewajiban  agar setiap investor yang masuk ke daerah berkolaborasi dengan pengusaha yang ada di daerah dan UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) 

“Kalau tidak, izinnya kita pertimbangkan untuk diberikan. Ini tidak bisa main-main, dan saya tidak bisa kompromi kalau urusan daerah. Harus kita dorong. Sudah saatnya orang daerah merasakan kekayaan di daerahnya sendiri. Dan karena itu, saya merasa KADIN adalah bagian mitra strategis pemerintah. Secara Undang-Undang (UU),  institusi, organisasi bisnis yang punya UU hanya KADIN. Kita minta rekomendasi KADIN, mana yang terbaik,” ujar Bahlil.

Dalam kesempatan tersebut, Bahlil juga menyampaikan rencana pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) aspal buton. Hal ini sudah dilaporkan dan dibahas langsung kepada Presiden RI Joko Widodo.

“Satu bulan lalu saya datang ke Buton dan Gubernur minta saya clear-kan. Alhamdulillah 2 minggu saya kerjakan, sudah keluar Keputusan Menteri untuk pemakaian aspal buton sebagai komoditas nasional untuk dipakai seluruh Indonesia. Jadi berapapun produksi aspal buton, sekarang negara yang akan menjadi pembelinya,” tegas Bahlil.

See also  OJK dan MES Sinergi Tingkatkan Literasi dan Inklusi Keuangan Para Santri

Dalam konteks pengelolaan sumber daya alam, potensi investasi di provinsi Sulawesi Tenggara dibagi menjadi 3 (tiga) sektor, yaitu pertambangan, perikanan, dan kehutanan. Bahlil menekankan agar pemerintah daerah segera melakukan evaluasi atas perizinan investasi, khususnya sektor pertambangan, yang tidak memiliki dampak ekonomi bagi daerah.

Selanjutnya, Bahlil menyampaikan bahwa bulan April mendatang akan diselenggarakan rapat koordinasi (rakor) evaluasi perizinan antara Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dalam rangka evaluasi perizinan yang ada di Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Tenggara.

“Jangan lagi surat-surat izin itu dipakai untuk dijual kesana kemari, kemudian daerah tidak mendapat bagian apa-apa. Ini adalah bentuk afirmatif kita. Dan saya yakin calon Ketua Umum KADIN ke depan yang bisa kita pilih yang punya komitmen dengan daerah dalam bersinergi membangun ekonomi daerah,” ujar Bahlil. 

Menurut catatan BKPM, realisasi investasi Provinsi Sulawesi Tenggara di masa pandemi sepanjang tahun 2020 mencapai Rp21,13 triliun, naik  13,1% dibandingkan capaian tahun 2019 sebesar Rp18,65 triliun. Pencapaian ini merupakan sinyal positif bagi pertumbuhan investasi dan pemerataan ekonomi di Provinsi Sulawesi Tenggara. 

Pada sebaran realisasi investasi di Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Tenggara selama periode tahun 2016-2020, posisi pertama ditempati oleh Kabupaten Konawe dengan nilai investasi sebesar Rp51,26 triliun, disusul Kabupaten Bombana sebesar Rp5,77 triliun; Kota Kendari sebesar Rp4,11 triliun; Kabupaten Kolaka sebesar Rp3,95 triliun; dan Kabupaten Konawe Selatan sebesar Rp2,05 triliun. (*)

Berita Terkait

Pastikan Pelayanan Prima kepada Konsumen, Pertamina Patra Niaga Tingkatkan Inspeksi ke SPBU
Gandeng Investor, Pertamina Tetapkan Pemenang Pertamuda Seed and Scale 2024
Di Electricity Connect 2024, PLN Galang Kolaborasi Global Wujudkan Transisi Energi di Indonesia
Dukung Kemenangan Bersejarah, PLN Sukses Hadirkan Listrik Tanpa Kedip di Match Indonesia – Arab Saudi
Cerita Sukses Pelaku Usaha Berkembang Bersama Rumah BUMN Binaan BRI
Jasa Marga Raih Empat Penghargaan dalam Ajang Stellar Workplace Awards 2024
Electricity Connect 2024 Siap Digelar, Momentum Kolaborasi untuk Transisi Energi
Pulihkan Hutan Bekas Tambang, Aksi Nyata Kelompok Tani Selamatkan Lingkungan Bersama BRI

Berita Terkait

Saturday, 23 November 2024 - 13:22 WIB

Pastikan Pelayanan Prima kepada Konsumen, Pertamina Patra Niaga Tingkatkan Inspeksi ke SPBU

Thursday, 21 November 2024 - 17:48 WIB

Gandeng Investor, Pertamina Tetapkan Pemenang Pertamuda Seed and Scale 2024

Thursday, 21 November 2024 - 09:09 WIB

Di Electricity Connect 2024, PLN Galang Kolaborasi Global Wujudkan Transisi Energi di Indonesia

Wednesday, 20 November 2024 - 17:36 WIB

Dukung Kemenangan Bersejarah, PLN Sukses Hadirkan Listrik Tanpa Kedip di Match Indonesia – Arab Saudi

Wednesday, 20 November 2024 - 14:12 WIB

Cerita Sukses Pelaku Usaha Berkembang Bersama Rumah BUMN Binaan BRI

Berita Terbaru

Berita Terbaru

Komite II DPD Undang Kementerian/ Lembaga Lakukan Pengawasan UU Pangan

Sunday, 24 Nov 2024 - 09:34 WIB

Berita Utama

LavAni Navy Juara Livoli Divisi Utama 2024

Sunday, 24 Nov 2024 - 07:01 WIB