Menteri LHK Instruksikan Jajaran Perbaiki Diri, Bangun Institusi yang Bersih

Tuesday, 13 April 2021

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

DAELPOS.com – Menteri LHK Siti Nurbaya mengintruksikan jajarannya untuk terus berupaya memperbaiki diri untuk menjadikan KLHK sebagai sosok institusi yang bersih dari kolusi, korupsi dan nepotisme. Hal ini disampaikan Menteri Siti pada Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwas) Triwulan I Tahun 2021 KLHK, yang digelar virtual, Selasa (13/4).

“Saya meminta keteguhan kita dalam etos kerja lembaga, etos kerja individual pejabat dan refleksinya dalam aktualisasi pelaksanaan tugas yang harus semakin baik hingga paripurna. Masyarakat membutuhkan jajaran birokrasi yang lebih ideal saat ini, dengan pijakan prinsip-prinsip public-life. Tidak semua hal bisa kita selesaikan sekaligus, saya percaya itu; tetapi dengan sinergi yang kuat dan berjalan pada koridor kebenaran, kita akan terus melangkah dibimbing oleh moral dan ilmu pengetahuan,” tutur Menteri Siti.

Lebih lanjut, Menteri Siti mengatakan pada periode triwulan pertama saat ini, KLHK juga sedang dalam masa audit kinerja dan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Menteri Siti mengingatkan pentingnya proses ini sebagai proses yang wajib dilalui dengan menunjukkan semua capaian-capaian yang bersifat akuntabel, dapat dipertanggungjawabkan, dan memenuhi semua kriteria manfaat dari perspektif pengawasan eksternal.

Ada tiga dimensi arti penting pemeriksaan BPK RI, yakni untuk tidak terjadi perbuatan melawan hukum, untuk tidak ada transaksi tersembunyi, dan untuk pelaksanaan tertib anggaran dan tertib admininstrasi.

“Saya ingin berpesan dan meminta betul untuk kita tetap memelihara etos kerja, tidak mengeluh, bahkan sebaliknya menggunakan kesempatan audit ini untuk melakukan introspeksi guna perbaikan dalam kegiatan selanjutnya. Saya juga perlu mengingatkan kembali seperti setiap tahun saya sampaikan, bahwa Audit BPK mengandung arti sangat penting dalam kita menegakkan nilai-nilai public life yang tadi telah saya utarakan,” katanya.

See also  Kemendes PDTT Gandeng FKUB Malut dalam Pemberdayaan Desa Inklusif di Malut

Peran Inspektorat Jenderal diperlukan dalam membantu seluruh satker pada proses ini, dengan cara menggunakan pendekatan yang sistematis dan teratur untuk menilai dan meningkatkan efektivitas dari proses manajemen risiko, pengendalian, dan tata kelola (sektor publik). Hal ini juga sesuai dengan Piagam Audit Intern yang telah ditandatangani Menteri Siti bersama Inspektur Jenderal dan Para Eselon I sebelumnya.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri LHK Alue Dohong menyampaikan pengawasan internal memiliki peran yang sangat strategis untuk mengawal pencapaian kinerja KLHK. Kinerja yang dikawal oleh Inspektorat Jenderal meliputi Kinerja Tugas dan Fungsi, ketertiban administrasi dan pengelolaan keuangan yang efektif, efisien dan ekonomis serta akuntabel.

“Kita memerlukan sistem pengendalian intern yang dapat memberi keyakinan memadai pada organisasi. Pengendalian intern dilandasi pemikiran bahwa pengendalian intern itu melekat sepanjang kegiatan, dipengaruhi oleh SDM dan dilakukan secara komprehensif. Jadi, pengendalian intern bukan cuma urusan Inspektorat Jenderal. Pengendalian intern bukan cuma terkait dengan audit dan temuan-temuan. Pengendalian intern adalah concerns kita semua. Urusan seluruh tingkatan pimpinan dalam menyelenggarakan kegiatan di satker masing-masing,” tegasnya.

Penguatan sistem internal tersebut tidak akan terwujud tanpa adanya sharing informasi antar semua lini. Pencapaian seluruh program harus dimulai dengan keterbukaan informasi yang membuka kran saling mengisi dan berbagi dalam memecahkan berbagai masalah dan tantangan zaman.

Adapun beberapa isu strategis KLHK yang perlu mendapat perhatian antara lain Pemulihan Ekonomi Nasional PEN, pemulihan kualitas lingkungan hidup dan hutan Indonesia, pelaksanaan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dan pelaksanaan reformasi struktural birokrasi pemerintahan. Penanganan isu tersebut dilaksanakan melalui 13 program yang merupakan tugas dan fungsi dari unit eselon I lingkup KLHK.

See also  Promosikan Ekonomi Hijau, Pertamina Gelar “Rumpun Bambu” di KTT ASEAN 2023

Acara ini diikuti oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama KLHK, seluruh Kepala UPT KLHK, serta pejabat pengela DIPA seluruh satker KLHK secara virtual.

Berita Terkait

Mendes PDT Panen Melon di Desa Sambilawang Dan Harap Jadi Produk Unggulan
Kementerian PU Siap Dukung Fasos-Fasum Huntap dan Huntara Warga Terdampak Bencana Letusan Gunung Lewotobi Laki – Laki di NTT
Tak Berani Serang Prabowo, PDIP Jadikan Jokowi dan Polri Sasaran Kampanye Hitam Pilkada Serentak 2024
Wujudkan Swasembada Pangan 2027, Zulhas Akan Optimalikan Sumber Daya Alam
Tingkatkan Bantuan Pengamanan dan Hukum, PTPN IV Teken MoU dengan Polda Sumut
BULD DPD RI Evaluasi Tata Kelola Desa Hadapi Tantangan Global
Menteri PANRB Paparkan Progres Penataan Organisasi KMP Hingga SAKP
Menteri Dody Tinjau Modernisasi Daerah Irigasi Siman di Jombang

Berita Terkait

Monday, 25 November 2024 - 10:44 WIB

Mendes PDT Panen Melon di Desa Sambilawang Dan Harap Jadi Produk Unggulan

Sunday, 24 November 2024 - 22:28 WIB

Kementerian PU Siap Dukung Fasos-Fasum Huntap dan Huntara Warga Terdampak Bencana Letusan Gunung Lewotobi Laki – Laki di NTT

Sunday, 24 November 2024 - 17:07 WIB

Tak Berani Serang Prabowo, PDIP Jadikan Jokowi dan Polri Sasaran Kampanye Hitam Pilkada Serentak 2024

Sunday, 24 November 2024 - 11:15 WIB

Wujudkan Swasembada Pangan 2027, Zulhas Akan Optimalikan Sumber Daya Alam

Sunday, 24 November 2024 - 11:13 WIB

Tingkatkan Bantuan Pengamanan dan Hukum, PTPN IV Teken MoU dengan Polda Sumut

Berita Terbaru

Berita Utama

Mentan Ajak Pemuda Wanam Bertani Modern Agar Kian Sejahtera

Monday, 25 Nov 2024 - 12:55 WIB

Berita Utama

Mardani Kupas Aglomerasi Jakarta di UPN Veteran

Monday, 25 Nov 2024 - 12:45 WIB