DAELPOS.com – Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia meninjau secara langsung perkembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Palu dalam kunjungan kerjanya ke Sulawesi Tengah siang ini (19/5). Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) terus mendorong investasi melalui sektor-sektor prioritas yang memiliki nilai tambah dan hilirisasi industri salah satunya melalui pembangunan KEK.
Dalam kunjungannya kali ini, Bahlil mengungkapkan bahwa dirinya diberi perintah khusus oleh Presiden RI Joko Widodo untuk mengunjungi 15 KEK, termasuk KEK Palu di Sulawesi Tengah, untuk melihat secara langsung kondisi KEK Palu dan membuat formulasi yang diperlukan untuk mendorong percepatan pengisian tenant. Menurut Bahlil, permasalahan yang dihadapi oleh KEK Palu saat ini yaitu terkait infrastruktur dan tenant.
“KEK jangan menjadi kawasan industri tanah. Perlu ada formulasi kebijakan untuk menarik tenant ke KEK Palu. Ini harus kita selesaikan. Bila perlu kita akan membuat kebijakan investasi yang memberikan insentif lebih dibandingkan KEK lain. Karena KEK Palu ini masuk dalam PSN (Proyek Strategis Nasional) dan strategi pengembangan kawasan timur yang menjadi perhatian khusus pemerintah pusat,” ujar Menteri Investasi dalam keterangannya.
KEK Palu di Provinsi Sulawesi Tengah merupakan kawasan pertama yang didesain pemerintah sebagai pusat logistik terpadu dan industri pengolahan pertambangan di koridor ekonomi Sulawesi. Saat ini, telah ada 6 tenant yang menempati 400 hektare, dari total 1.500 hektare lahan yang tersedia. Adapun 6 tenant tersebut bergerak di sektor industri aspal, keramik, furnitur, pertanian dan pengolahannya.
Bahlil menegaskan bahwa tujuan dari pembangunan KEK dan Kawasan Industri lainnya adalah mempermudah investor dari sisi perizinan dan implementasi sehingga belanja modal (capital expenditure/Capex) tidak mahal, dan pada akhirnya menarik minat investor untuk melakukan hilirisasi industri. Bahlil optimis pengembangan KEK Palu ini dapat berjalan baik seperti Kawasan Industri Terpadu (KIT) Batang di Jawa Tengah. Salah satu formulasi yang digunakan yaitu dengan tidak meninggikan harga lahan dan memberikan insentif kepada investor.
“Jangan sampai kita berpikir menjadi kontraktor properti. Kalau kita buat kesepakatan, maka proses promosinya ditarik oleh negara, jadi tidak lagi KEK jalan sendiri. Caranya, tanahnya jangan dibuat mahal, izinnya diurus oleh negara, insentifnya kita kasih. Jadi jangan investor datang merasa takut duluan,” ucap Bahlil.
Andi Mulhanan Tombolotutu selaku Direktur Utama PT Bangun Palu Sulawesi Tengah yang merupakan Badan Usaha Pengelola (BUP) KEK Palu, mengungkapkan terima kasih atas kedatangan Menteri Investasi untuk terjun langsung melihat kondisi KEK Palu.
Andi mengungkapkan salah satu kendala yang dihadapi dalam pembangunan KEK Palu yaitu infrastruktur dalam kawasan. Hal tersebut dikarenakan adanya kesulitan pendanaan akibat pengalihan pendanaan untuk pemulihan bencana yang terjadi 2018 lalu, dan adanya pandemi COVID-19 yang berlangsung sejak 2019 akhir. Sehingga saat ini pihak pengelola bekerja keras mencari mitra untuk membangun infrastruktur di dalam kawasan, seperti jalan, drainase, air, gas, listrik, dan sarana penunjang lainnya.
“Mudah-mudahan dengan kehadiran Pak Menteri, kita bisa didukung dalam pembangunan infrastruktur dalam kawasan dan menghadirkan ‘anchor tenant’ untuk membantu kami membangun dan mengelola KEK Palu. Seperti yang di Batang dan Kendal, Jawa Tengah. Dua poin itu saja. Kalau dari sisi geostrategis dan geoekonomis, KEK Palu ini sangat unggul dari yang lain-lain,” jelas Mulhanan.
Adapun rencana pembangunan KEK Palu ini mencapai Rp8,7 triliun, dengan rencana investasi yang masuk sebesar Rp92,4 triliun. Ke depan, KEK Palu ini diproyeksikan dapat menyerap sebanyak 97.500 Tenaga Kerja Indonesia (TKI).
Pemerintah telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Investasi melalui Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2021. Dalam keputusan tersebut dicantumkan bahwa setiap investasi yang masuk ke daerah wajib berkolaborasi dengan pengusaha daerah dan UMKM daerah. Ini sejalan dengan investasi yaitu menciptakan pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja sehingga masyarakat sekitar dapat merasakan manfaat masuknya investasi ke daerahnya.
Berdasarkan catatan Kementerian Investasi/BKPM, pada periode triwulan I (Januari-Maret) 2021 provinsi Sulawesi Tengah menjadi salah satu tujuan investasi PMA terbesar ke-3 setelah provinsi Jawa Barat dan DKI Jakarta. Total realisasi investasi di provinsi Sulawesi Tengah untuk PMA yaitu mencapai USD577,4 juta, sedangkan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp854,1 miliar. (*)
