Menjaga Keberlanjutan MPP Blora untuk Tingkatkan Daya Saing Nasional

Thursday, 3 June 2021

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

DAELPOS.com – Resminya Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Blora jangan hanya menjadi kegiatan selebrasi. Sistem pelayanan yang inovatif dan adaptif harus dilakukan Pemkab Blora agar pelayanan di MPP bisa meningkat serta berkelanjutan. MPP Kabupaten Blora menjadi pengungkit untuk meningkatkan daya saing secara nasional maupun global.

“Jangan sampai setelah diresmikan tidak bisa aktif lagi, tapi harus ditingkatkan kualitasnya, khususnya kualitas pelayanan kepada masyarakat dan masyarakat puas,” tegas Menteri PANRB Tjahjo Kumolo saat memberikan sambutannya secara virtual dalam peresmian MPP Blora, Kamis (03/06).

Wilayah Kabupaten Blora yang berbatasan dengan Kabupaten Rembang dan Bojonegoro, membuatnya menjadi daerah yang cukup strategis. Pembangunan Bandara Ngloram di Cepu, Kabupaten Blora semakin memperkuat posisinya sebagai daerah transit. Titik sentral Blora harus terus ditingkatkan, salah satu caranya dengan mendirikan MPP. Layanan publik tersebut mampu mempercepat peran serta masyarakat untuk ikut menggerakan perekonomian di Kabupaten Blora.

Pembangunan MPP pun tidak perlu membebani anggaran daerah karena pemerintah dapat memanfaatkan gedung yang sudah ada tanpa membangun gedung baru. Syarat utamanya adalah mampu memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat dalam satu atap. Pimpinan daerah serta jajarannya memiliki tanggung jawab untuk mengontrol kualitas pelayanan.

Peningkatan ekonomi yang menjadi dasar kesejahteraan masyarakat, bisa terwujud dengan perizinan usaha dan investasi bisa dilakukan dengan cepat di MPP. “Supaya perekonomian di daerah bisa tumbuh, bisa sejajar dengan pertumbuhan secara nasional,” imbuh Menteri Tjahjo.

Lebih lanjut dijelaskan, Presiden RI Joko Widodo dan Wakil Presiden Maruf Amin pada periode 2019-2024 memiliki program skala prioritas menyangkut reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Reformasi birokrasi menjadi tugas bagi Kementerian PARNB untuk segera dituntaskan.

See also  Hari Terakhir Penjaringan Golkar, Tiga Balon Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Kembalikan Berkas

Salah satu upaya perwujudannya adalah memastikan aparatur pemerintah pusat hingga daerah memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan cepat.
Oleh karena itu, komitmen dan respon cepat pemerintah daerah dalam merealisasikan program MPP patut diapresiasi, terutama di tengah pandemi Covid-19, karena turut mendorong keberhasilan reformasi birokrasi.

Percepatan peningkatan kualitas layanan didukung penuh oleh Bupati Blora Arif Rohman. Menurutnya, perwujudan MPP sebagai bentuk inovasi aplikatif diharapkan mampu memperkuat daya saing Kabupaten Blora baik dalam skala domestik maupun global.

Berdasarkan data dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), pada tahun 2020 Kabupaten Blora mempunyai Indeks Daya Saing Daerah Wilayah Kabupaten/Kota sebesar 2,80 atau masuk Zona Hijau (kategori tinggi). Sedangkan, berdasarkan Data Ekosistem Inovasi Wilayah tahun 2020 Kabupaten Blora berada pada angka 2,70 (kategori inovatif).

“Dengan hadirnya MPP semakin membuktikan bahwa Kabupaten Blora layak bersaing dengan daerah lainnya karena memiliki iklim usaha dan investasi yang tumbuh dengan baik,” jelas Arif.

Arif menegaskan, target akhir dari pendirian MPP tidak hanya berhenti pada kemudahan dan kenyamanan akses layanan publik. Namun dalam cakupan yang lebih luas, diharapkan MPP dapat mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Blora. “Mengingat Kabupaten Blora memiliki potensi yang sangat ideal untuk dikembangkan, termasuk di dalamnya adalah potensi UMKM berbasis komoditas unggulan lokal,” ungkapnya.

Per saat ini, MPP Blora melayani 261 jenis layanan, terdiri dari 29 instansi. Sebanyak 14 instansi daerah, tujuh instansi vertikal, serta delapan BUMN/D tergabung dalam MPP ini. (clr/don/HUMAS MENPANRB)

Instansi yang Bergabung dalam MPP Kab. Blora:
Instansi Daerah

  1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Blora
  2. Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Blora
  3. Dinas Pendidikan Kab. Blora
  4. Dinas Kepemudaan, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Blora
  5. Dinas Kesehatan Kab. Blora
  6. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Blora
  7. Dinas Perumahan, Permukiman Dan Perhubungan Kab. Blora
  8. Dinas Pertanian Kab. Blora
  9. Dinas Peternakan dan Perikanan Kab. Blora
  10. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kab. Blora
  11. Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kab. Blora
  12. Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Blora
  13. Dinas Lingkungan Hidup Kab. Blora
  14. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Blora
See also  Satgas Serahkan Data Pendukung Pada OJK Untuk Analisis Koperasi Bermasalah

Instansi Vertikal:

  1. KPP Pratama
  2. Kementerian Agama Kab. Blora
  3. Polres Kab. Blora
  4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi
  5. Badan Pendapatan Daerah Provinsi
  6. Imigrasi
  7. Kejaksaan

BUMN/BUMD:

  1. PT. BPD Jateng Cabang Kab. Blora
  2. PT Pos Indonesia
  3. PLN Kab. Blora
  4. PDAM
  5. BPJS Kesehatan
  6. BPJS Ketenagakerjaan
  7. BRI Kab. Blora
  8. Perusahaan Daerah Wirausaha

Berita Terkait

Pdt. Penrad Siagian Salurkan 1.000 Paket Bantuan untuk Korban Banjir Tapanuli Selatan
2. Penrad dan Kajari Sepakat: Netralitas Pilkada dan Konflik Lahan Perlu Penyelesaian Tegas
PT Jasamarga Bali Tol Pertahankan Penghargaan “Gold” pada BUMN CSR Award 2024 Provinsi Bali
Jalin Komunikasi dan Sinergi, Pemberitaan dan Media DPD RI Sambangi Media di Banten
Senator Mirah Kawal Aspirasi Ulama NTB Terkait Kantor MUI Provinsi NTB
Bantuan Listrik Gratis, Terangi Hidup Nelayan Ikan Banta di Kalimantan Tengah
Komite I DPD RI Desak Pemerintah Terbitkan Peraturan Pemerintah tentang Penataan Daerah dan Desain Besar Penataan Daerah
Teh Aanya: Banjir Bandang Sukabumi dan Cianjur Selatan Perlu Tindakan Cepat dan Evaluasi Tata Ruang

Berita Terkait

Sunday, 22 December 2024 - 17:41 WIB

Pdt. Penrad Siagian Salurkan 1.000 Paket Bantuan untuk Korban Banjir Tapanuli Selatan

Thursday, 19 December 2024 - 16:04 WIB

2. Penrad dan Kajari Sepakat: Netralitas Pilkada dan Konflik Lahan Perlu Penyelesaian Tegas

Thursday, 19 December 2024 - 14:59 WIB

PT Jasamarga Bali Tol Pertahankan Penghargaan “Gold” pada BUMN CSR Award 2024 Provinsi Bali

Wednesday, 18 December 2024 - 17:18 WIB

Jalin Komunikasi dan Sinergi, Pemberitaan dan Media DPD RI Sambangi Media di Banten

Monday, 16 December 2024 - 17:02 WIB

Senator Mirah Kawal Aspirasi Ulama NTB Terkait Kantor MUI Provinsi NTB

Berita Terbaru

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid / foto ist

Nasional

Pemerintah Siapkan Lima Prioritas Strategi AI Indonesia

Sunday, 22 Dec 2024 - 21:21 WIB

ilustrasi / foto ist

Ekonomi - Bisnis

Hingga Akhir 2024, Total Nilai Ekspor UMKM Binaan BCA Capai Rp37 Miliar

Sunday, 22 Dec 2024 - 18:55 WIB