Mendagri Minta Kepala Daerah Dukung Sinergitas Pengelolaan Bersama MCP

Tuesday, 31 August 2021

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

DAELPOS.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta para kepala daerah agar mendukung sistem pengelolaan bersama Monitoring Centre for Prevention (MCP). Dukungan tersebut dapat dilakukan dengan menugaskan para inspektur daerahnya masing-masing agar terhubung dengan sistem tersebut.

“Karena ada sebagian besar sudah mengkonek (terhubung) dengan sistem MCP ini, tapi ada beberapa daerah yang masih belum dihubungkan tersambung dengan sistem ini,” ujar Mendagri saat memberi arahan sekaligus membuka secara resmi Rapat Koordinasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah secara Nasional (Rakorwasdanas), dan Launching Pengelolaan Bersama MCP secara virtual, Selasa (31/8/2021).

MCP ini merupakan bentuk kerja sama antara Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam mendukung pencegahan tindak pidana korupsi. Mendagri menyampaikan rasa terima kasihnya, karena baik KPK maupun BKPK telah bersedia menjalin kerja sama dengan Kemendagri.

Mendagri menilai, sistem yang berasal dari inisiatif KPK tersebut lebih mengedepankan upaya pencegahan. Di samping KPK juga tetap melakukan upaya penindakan terhadap tindak pidana korupsi. “Ini saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang sangat tinggi kepada Bapak Ketua KPK dengan adanya inisiatif MCP ini, karena mengedepankan pencegahan dan kami kira pencegahan itu jauh lebih baik daripada pengobatan,” ungkap Mendagri.

Selain meluncurkan MCP, pada kesempatan tersebut Mendagri juga me-launching Aplikasi Sistem Infomasi Pengawasan Inspektorat Jenderal (SIWASIAT). Aplikasi ini merupakan sistem informasi pengawasan yang dibangun oleh Inspektorat Jenderal Kemendagri, untuk memenuhi kebutuhan pengawasan di era digitalisasi pemerintahan.

See also  Kriteria Kendaraan yang Akan Diberhentikan di Pos Penyekatan

Berita Terkait

Menteri Dody Percepat Infrastruktur di Wanam, Dukung Target Presiden Prabowo Panen 10.000 Hektare Tahun Ini
Mendes PDT Yandri Dorong Kabupaten Nias Utara Jadi Eksportir Kelapa
Dorong Sinkronisasi Pembangunan Pusat–Daerah melalui Rakernas DPD RI dan Bappeda Se-Indonesia
Fokus Berdayakan Masyarakat Setempat, Kementrans Tempatkan Hampir 1.300 Transmigran Lokal di 10 Lokasi
Menteri PU Pastikan Pembangunan Infrastruktur di Merauke Tetap Menjadi Prioritas
Hadiri HPN 2026, Mendes Yandri Harap Media Beri Pencerahan kepada Masyarakat
Tamparan di Wajah Bangsa di Tengah Erosi Kepedulian
Prabowo Siapkan Lahan di Bundaran HI untuk Gedung MUI

Berita Terkait

Tuesday, 10 February 2026 - 16:45 WIB

Menteri Dody Percepat Infrastruktur di Wanam, Dukung Target Presiden Prabowo Panen 10.000 Hektare Tahun Ini

Tuesday, 10 February 2026 - 16:31 WIB

Mendes PDT Yandri Dorong Kabupaten Nias Utara Jadi Eksportir Kelapa

Tuesday, 10 February 2026 - 13:55 WIB

Dorong Sinkronisasi Pembangunan Pusat–Daerah melalui Rakernas DPD RI dan Bappeda Se-Indonesia

Tuesday, 10 February 2026 - 05:51 WIB

Fokus Berdayakan Masyarakat Setempat, Kementrans Tempatkan Hampir 1.300 Transmigran Lokal di 10 Lokasi

Monday, 9 February 2026 - 19:40 WIB

Menteri PU Pastikan Pembangunan Infrastruktur di Merauke Tetap Menjadi Prioritas

Berita Terbaru