DAELPOS.com – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar mendampingi Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin dalam kunjungan kerja ke Provinsi Jawa Tengah pada Kamis (7/10/2021).
Kunjungan kerja yang disambut langsung oleh Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo ini dimaksudkan untuk memastikan prioritas pemerintah dalam menghilangkan kemiskinan ekstrem pada tahun 2024, dapat dimulai dilaksanakan tahun 2021 ini.
Dalam kunjungan tersebut, Wapres menyampaikan rasa optimisnya bahwa kemiskinan ekstrem di Jawa Tengah dapat dituntaskan dengan kolaborasi semua pihak.
“Sekalipun tantangan untuk menanggulangi kemiskinan ekstrem sangat besar, namun dengan kolaborasi diantara semua pemangku kebijakan termasuk Kementerian/Lembaga, pemerintah daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa, serta didukung kemitraan dengan pemangku kebijakan non-pemerintah seperti pelaku usaha, perguruan tinggi, LSM, media, dan masyarakat, maka akan dapat menanggulangi masalah kemiskinan di Jawa Tengah sesuai,” ujar Ma’ruf Amin
Selain itu, Wapres juga menegaskan harus adanya konvergensi untuk memastikan agar seluruh program penanggulangan kemiskinan ekstrem mulai dari tahap perencanaan, penentuan alokasi anggaran, penetapan sasaran dan pelaksanaan program tertuju pada satu titik atau lokus yang sama baik itu secara wilayah maupun target masyarakat yang berhak.
Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar sendiri memang telah berfokus untuk wujudkan Nol Persen Kemiskinan Ekstrem di 2024. Sejumlah aksi dan strategi disusun untuk wujudkan amanat Presiden Joko Widodo.
Halim Iskandar paparkan empat strategi yakni memupus kemiskinan ekstrim menjadi nol persen yang dilakukan dengan pendekatan mikro berbasis desa. Lalu, subyek penanganan warga berbasis Satu Nama Satu Alamat dengan melakukan tindakan berbasis sensus yang menyasar kepada seluruh warga atau keluarga miskin ekstrem.
Mantan Ketua DPRD Jawa Timur ini mengatakan, penanganan kemiskinan ekstrem di desa tidak memperdebatkan adanya perbedaan data karena dapat ditangani dengan melakukan konsolidasi langsung ke desa yang menjadi lokus penanganan kemiskinan ekstrem.
Selanjutnya, Strategi penanganan penuntasan kemiskinan ekstrem berbasis satuan fase kegiatan dalam satuan wilayah desa. Kemudian, pelaksanaan dan tindak lanjut penanganan diusulkan melalui Posyandu Kesejahteraan yang dikembangkan di kantong lokasi permukiman warga miskin ekstrim.
Aksi yang dilakukan untuk penanganan Kemiskinan Ekstrem, kata Doktor Honoris Causa dari UNY ini, Pertama, Pengurangan pengeluaran dalam bentuk Gerakan Asupan Kalori Harian, Bedah rumah, Cek kesehatan oleh Posyandu, BPJS Kesehatan dan Beasiswa.
Point kedua Peningkatan pendapatan, pada level desa mengandalkan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) yang menjadi fokus utama tangani keluarga miskin ekstrem, kemudian Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa, penguatan BUMDes dan program pemberdayaan.
Point ketiga yaitu Pembangunan kewilayahan yang terdiri Sanitasi permukiman keluarga miskin dan miskin ekstrem kemudian Sarana dan prasarana transportasi permukiman keluarga miskin dan miskin ekstrim.
Poin keempat Pendampingan desa dengan fokus RKPDes dan APBDes untuk penanganan warga miskin dan miskin ekstrim sesuai dengan RPJMN 2020-2024 kemudian Pendampingan kepada keluarga miskin dan miskin ekstrim.
“Point kelima yaitu Kelembagaan berupa Penguatan posyandu untuk keterpaduan layanan sosial dasar karena fungsi Posyandu sudah melebar,” kata Pria akrab disapa Gus Halim ini.
Target penuntasan kemiskinan ekstrem pada 2021 sebanyak 35 Kabupaten/kota untuk 8.263 desa. Tahun 2022 ditargetkan bakal dilaksanakan di 138 Kabupaten/Kota pada 29.632 desa dan tahun 2023 bakal dilaksanakan pada 261 Kabupaten/Kota untuk 37.523 desa.
Turut mendampingi Wapres dalam kunjungan kerja kali ini Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, Kepala Sekretariat Wapres Mohamad Oemar, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Ekonomi dan Peningkatan Daya Saing Ahmad Erani Yustika, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Suprayoga Hadi, Staf Khusus Wapres Masduki Baidlowi dan Bambang Widianto, serta Tim Ahli Wapres Farhat Brachma.
