Tegaskan RI Negara Maritim, Gus Muhaimin Dorong Pemerintah Optimalkan SDM Kelautan

Monday, 21 February 2022

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar / foto Ist

Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar / foto Ist

DAELPOS.com – Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar menghadiri Stadium General bersama Taruna Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Perikanan dan Kelautan Puger, Jember, Minggu (20/2/2022). Gus Muhaimin mengapresiasi prestasi dan kemajuan SMK tersebut yang luar biasa, sebab lulusannya juga bisa langsung diterima di dunia kerja bahkan hingga ke luar negeri.

“Saya bersyukur dan bangga atas kemajuan dan prestasi SMK Perikanan dan Kelautan ini. Ini merupakan pilihan yang tepat sebagai negara maritim, sebagai negara yang prosentase kelautan yang jauh lebih besar dibanding daratannya,” kata Gus Muhaimin dalam keterangan pers DPR RI Senin (21/2/2022).

Menurut Gus Muhaimin, SMK Perikanan dan Kelautan merupakan wadah pendidikan yang sangat penting bagi masyarakat, terutama kaum muda. Gus Muhaimin menilai kesadaran bahwa Indonesia merupakan negara maritim harus terus dikembangkan dengan cara rekrutmen SDM yang tangguh.

Dengan begitu, Pimpinan DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) itu optimis Indonesia bisa berjaya dan kaya raya jika mampu memanfaatkan potensi besar lautnya. “Kita masih terus membutuhkan SDM-SDM yang tangguh, yang bisa membuat Indonesia kaya raya dari laut kita tercinta,” tutur Gus Muhaimin.

Karena itu Gus Muhaimin mendorong pemerintah untuk memberikan porsi perhatian yang lebih besar terhadap pembangunan SDM Kelautan dan Perikanan Indonesia. “Saya minta pemerintah memberi perhatian sungguh-sungguh dalam pembangunan SDM kelautan. SDM kelautan bisa memberikan kontribusi yang nyata bagi bangsa kita,” ujar Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini.

Gus Muhaimin menambahkan, kesadaran bahwa Indonesia adalah negara kelautan diprakarsai oleh KH. Abdurrahman Wahid atau Gus Dur saat menjadi Presiden ke-IV RI. Menurutnya Gus Dur sampai mendirikan Kementerian Perikanan dan Kelautan (KKP) karena sadar bahwa Indonesia adalah negara maritim.

See also  Gus AMI Ingatkan Sekolah Jangan Sampai Jadi Klaster Baru Penularan Covid-19

“Sebagai negara dengan kelautan yang besar, Gus Dur menetapkan pertama kalinya Indonesia harus memiliki orientasi pembangunan kelautan. Bahkan Gus Dur akhirnya mendirikan KKP. Lalu Indonesia tidak hanya beroirentasi pada daratan, tetapi justru kelautan,” ungkap legislator daerah pemilihan Jawa Timur VIII itu.

Gus Muhaimin juga menyerahkan bantuan perahu kepada nelayan Puger, Jember. Gus Muhaimin juga menyempatkan diri meninjau berbagai fasilitas SMK Perikanan dan Kelautan Puger. Ia hadir didampingi Wakil Ketua MPR RI Jazilul Fawaid, Anggota Komisi IX DPR RI Nur Yasin, Anggota Komisi I DPR RI Syaiful Bahri Anshori, Anggota DPRD Jawa Timur Umi Zahrok, serta sejumlah Anggota DPRD Jember F-PKB.

Berita Terkait

66 Tahun Dekrit Presiden: Sebuah Peta Jalan
Yulian Gunhar: Sosialisasi Empat Pilar Jadi Momentum Memaknai Sila Pertama Pancasila
MK Pisahkan Pemilu, Sultan Ingatkan Penyelenggara: Waspada Perubahan Data Pemilih
Repdem Ancam Kepung Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
Habis Aceh, Terbitlah Trenggalek LaNyalla: Jangan Terus Seret dan Tambah Beban Presiden
Senator Mirah Minta Atensi Serius dari Kementerian PKP Terkait Sinkronisasi Kebijakan Perumahan Daerah
Terus Memanas, For Papua MPR RI Serukan Papua Damai
Gunhar Ajak Bersatu dalam Perbedaan

Berita Terkait

Saturday, 5 July 2025 - 15:25 WIB

66 Tahun Dekrit Presiden: Sebuah Peta Jalan

Sunday, 29 June 2025 - 19:34 WIB

Yulian Gunhar: Sosialisasi Empat Pilar Jadi Momentum Memaknai Sila Pertama Pancasila

Saturday, 28 June 2025 - 18:51 WIB

MK Pisahkan Pemilu, Sultan Ingatkan Penyelenggara: Waspada Perubahan Data Pemilih

Friday, 20 June 2025 - 14:59 WIB

Repdem Ancam Kepung Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

Thursday, 19 June 2025 - 17:44 WIB

Habis Aceh, Terbitlah Trenggalek LaNyalla: Jangan Terus Seret dan Tambah Beban Presiden

Berita Terbaru

Politik

66 Tahun Dekrit Presiden: Sebuah Peta Jalan

Saturday, 5 Jul 2025 - 15:25 WIB