DAELPOS.com – Salah satu upaya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa sekaligus menangkal berbagai pengaruh atau paham asing saat menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang telah efektif berlaku sejak awal tahun ini, pondasi kebangsaan masyarakat Indonesia harus kokoh dan terus dikembangkan secara terarah dan berkelanjutan.
Hal itu ditegaskan Anggota DPR RI Fraksi Golkar Dapil Aceh 1 H.M. Salim Fakhry, SE., MM saat menggelar Sosialisasi 4 Pilar bersama Kelompok Masyarakat Partai Golkar Aceh Tenggara, Sabtu (16 April 2022).
Menurut Salim yang juga Ketua DPD II Golkar Aceh Tenggara, menggelorakan pemahaman terhadap idiologi dan pilar-pilar kehidupan bangsa Indonesia lainnya ini sangat penting dilakukan, mengingat pada era global berbagai budaya mudah masuk. Sehingga wawasan kebangsaan bagi masyarakat Indonesia perlu ditumbuhkembangkan, agar berbagai paham asing yang tidak sesuai dengan kultur budaya Indonesia tidak sampai memecah belah Indonesia.
Ia menyebutkan berbagai paham yang dapat mengancam Indonesia diantaranya, paham radikalisme, liberalisme, sosialis dan komunisme yang tidak sesuai dengan kultur budaya bangsa Indonesia. “Kita mempunyai paham sendiri, yaitu paham Pancasila, yang sesuai dengan kultur dan budaya bangsa Indonesia. Jika paham asing sebagaimana dikatakan tadi, cocok untuk negara lain, tapi tidak cocok untuk bangsa Indonesia,” katanya. Paham-paham asing akan begitu mudah masuk ke dalam masyarakat, apabila pemikiran tentang paham sendiri sangat minim, karena berbagai paham asing itu masuk melalui beberapa sarana, seperti media dan juga lain sebagainya.
Oleh karena itu, wawasan kebangsaan ini sangat penting dilakukan sebagai upaya memperkuat jati diri bangsa Indonesia dan juga mengantisipasi pengaruh buruk berbagai paham asing tersebut.
Pada kesempatan itu, Salim Fakhry juga menyinggung isu terorisme dan radikalisme yang kembali mengancam keutuhan NKRI. Ia mengatakan bahwa Indonesia merupakan negara yang tidak menoleransi terorisme dan radikalisme. “Negara Indonesia, ‘zero tolerance’ terhadap terorisme dan radikalisme karena kita ini negara yang menghargai pluralistik,” katanya.
Dalam pandangannya, saat ini ada satu dalih yang sama untuk melegalkan ekstrem kanan (radikal) dan ekstrem kiri (liberal) di Bumi Nusantara, yakni hak asasi manusia (HAM). Terkait konteks liberalisme ini, isu tentang LGBT atau lesbian, gay, biseksual, dan transgender dikampanyekan dengan jargon-jargon yang cukup indah, yakni HAM, anti-diskriminasi, atau kesetaraan hak.
Meski bukan negara agama, katanya, Indonesia adalah negara yang menganut nilai-nilai agama. Karenanya LGBT tidak bisa dipaksakan masuk ke Indonesia dengan argumentasi ala HAM, karena perilaku seperti itu bertentangan dengan nilai-nilai agama manapun. “Negara kita adalah Negara Pancasila yang bukan negara agama, tapi menganut nilai-nilai agama, karena itu hukum agama juga berlaku disini,” demikian ungkap Salim Fakhry (*)
