Gunhar Minta Usut Tuntas Penggunaan Tanpa Izin Jutaan Hektar Lahan Hutan Untuk Sawit dan Tambang

Thursday, 26 May 2022

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

DAELPOS.com – Anggota Komisi VII DPR RI Yulian Gunhar, merasa heran adanya temuan sekitar 2,9 juta hektar perkebunan kelapa sawit dan sekitar 841,79 ribu (841.790) hektare kegiatan pertambangan dalam kawasan hutan, tanpa mengantongi izin. Hal itu seperti yang disampaikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2021, serta Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Semester II Tahun 2021 pada Rapat Paripurna DPR, Selasa (24/5/2022).

“Ini mengherankan. Bagaimana awal ceritanya bisa terjadi 2,9 juta hektar lahan sawit ditanam di kawasan hutan dan 841 ribu hektar lahan hutan untuk tambang, tanpa adanya izin? Benar-benar aneh negeri ini,” katanya dalam keterangan tertulis, Rabu (25/5/2022).

Untuk itulah, Gunhar meminta Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk pro aktif mengusut temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tersebut, demi menyelamatkan aset negara. Bahkan Gunhar meminta untuk dilakukan penyitaan jika memang terbukti adanya penggunaan hutan tanpa izin oleh oknum perusahaan.

“Kejaksaan Agung harus pro aktif menindaklanjuti hasil temuan BPK RI, dengan melakukan penyelidikan dan mengusut tuntas persoalan ini. Antara lain, mengusut sudah berapa lama mereka beroperasi tanpa izin, berapa kerugian negara dari pengemplangan pajak oleh oknum-oknum perusahaan itu,” tegasnya.

Politisi PDI Perjuangan ini juga meminta agar Kejagung tidak ragu membuka aktor dan perusahaan yang terlibat dalam tindakan ilegal itu, ke tengah publik.

“Bahkan jika memang terbukti, Kejaksaan bisa melakukan penyitaan aset, kemudian menjadikannya sebagai aset negara, dan dikelola oleh negara untuk kemakmuran rakyat,” katanya.

Gunhar menambahkan, sebagai leading sector, pihak Kementerian LHK harus segera melakukan identifikasi subjek hukum terkait dugaan penggunaan lahan hutan untuk perkebunan sawit dan pertambangan tanpa izin tersebut. Sehingga permasalahan ini bisa segera dituntaskan dan tidak menjadi preseden buruk di kemudian hari.

See also  Terima Bingkisan Lebaran Dari Presiden, Warga Rempang: Terima Kasih Pak Prabowo

“Kementerian LHK bersama aparat penegak hukum harus segera mengidentifikasi subjek hukum perkebunan sawit, pertambangan dan aktivitas lain di dalam kawasan hutan yang diduga tanpa izin, dan memproses penyelesaiannya, agar tak terualang lagi,” katanya.

Berita Terkait

Hutama Karya Teken Kontrak Rehab Total SMKN 36 Jakarta dan Pembangunan Sekolah Baru (USB) SDN dan SMPN Kelurahan Koja
Sejalan dengan Arahan Presiden soal Energi Terbarukan, Ekspedisi Patriot Dampingi Petani Yapsi Olah Limbah Kakao Jadi Briket
Jelang Nataru 2026/2027, Hutama Karya Siagakan 3.865 Personel dan 518 Armada Layanan Jalan Tol
Dewan Komisaris Hutama Karya Perkuat Pengawasan Mutu dan Tata Kelola di Tiga Lokasi Strategis
Kementerian PU Pulihkan Akses Takengon–Gayo Lues, Jalan Kembali Bisa Dilalui
Warga Kampung Weri Sulap Limbah Pala Jadi Briket Bernilai Jual
Kementerian PU Percepat Pemulihan Akses Jalan Nasional Takengon–Gayo Lues, Aceh Tengah
Implementasi Strategi Astra & Aspirasi Pertumbuhan Menuju 2030

Berita Terkait

Wednesday, 18 November 2026 - 22:24 WIB

Hutama Karya Teken Kontrak Rehab Total SMKN 36 Jakarta dan Pembangunan Sekolah Baru (USB) SDN dan SMPN Kelurahan Koja

Wednesday, 18 November 2026 - 21:40 WIB

Sejalan dengan Arahan Presiden soal Energi Terbarukan, Ekspedisi Patriot Dampingi Petani Yapsi Olah Limbah Kakao Jadi Briket

Tuesday, 17 November 2026 - 16:37 WIB

Jelang Nataru 2026/2027, Hutama Karya Siagakan 3.865 Personel dan 518 Armada Layanan Jalan Tol

Tuesday, 17 November 2026 - 13:51 WIB

Dewan Komisaris Hutama Karya Perkuat Pengawasan Mutu dan Tata Kelola di Tiga Lokasi Strategis

Tuesday, 17 November 2026 - 09:36 WIB

Kementerian PU Pulihkan Akses Takengon–Gayo Lues, Jalan Kembali Bisa Dilalui

Berita Terbaru