DAELPOS.com – Pemerintah Republik Indonesia dan Bulgaria membahas pengembangan kerja sama yang berkaitan dengan riset siber dan pengembangan sektor digital. Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menjelaskan langkah itu bertujuan untuk memperkuat keamanan informasi dalam mencegah serangan siber serta mendorong pertumbuhan ekonomi digital.
“Pagi ini saya dikunjungi Duta Besar Bulgaria untuk Indonesia H.E. Petar Andonov untuk mendiskusikan potensi kerja sama kedua negara di sektor digital. Termasuk secara khusus membahas soal penanganan di bidang keamanan informasi untuk mencegah serangan siber agar penegak hukum di Indonesia dan Bulgaria bisa menanganinya secara serius,” jelasnya saat memberikan keterangan kepada pekerja media usai Pertemuan dengan Duta Besar Bulgaria untuk Republik Indonesia di Kantor Kementerian Kominfo, Jakarta Pusat, Senin (27/06/2022).
Menurut Menkominfo, Indonesia dan Bulgaria bersama-sama mengharapkan ruang digital yang sehat dan bermanfaat bagi masyarakat.
“Oleh karena itu, Pemerintah kedua negara sepakat untuk tidak memberikan ruang bagi serangan siber. Apakah itu malware, phising atau semua jenis serangan siber termasuk didalamnya unethical hackers. Kami tidak memberikan ruang yang memadai dan mengharapkan masyarakat dapat mengisi ruang digital yang sehat dan diisi sepenuhnya dengan hal-hal yang bermanfaat,” jelasnya.
Sebagai bagian dari Uni Eropa, Bulgaria juga membuka ruang kerja sama untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi digital Indonesia melalui pengembangan startup digital di masing-masing negara.
“Kita menyambut baik semua kerja sama baik bilateral maupun dengan Bulgaria sebagai pintu atau gerbang (gate) untuk Uni Eropa. Indonesia sendiri memiliki pertumbuhan ekonomi digital sangat tinggi, dan tentu ini menarik minat dunia usaha dan sektor digital dari Bulgaria,” ujar Menteri Johnny.
Bahkan, Indonesia juga membuka ruang kerja sama yang luas dengan tetap mengedepankan tata kelola data ruang digital dapat berlangsung dengan baik. Isu tersebut, menurut Menkominfo menjadi salah satu agenda Presidensi G20 Indonesia.
“Tadi kami juga saling bertukar informasi tentang agenda-agenda prioritas yang berkaitan dengan Keketuaan Indonesia dalam Group of Twenty (G20) tahun ini, secara khusus di Forum Digital Economy Working Group (DEWG),” ungkapnya.
Menteri Johnny menjelaskan pelaksanaan DEWG Presidensi G20 Indonesia merupakan yang pertama kali dan diketuai Indonesia setelah elevasi dari Digital Economy Task Force (DETF) Presidensi G20 Italia, pada bulan Agustus tahun 2021 lalu. Menkominfo menyatakan Pemerintah Indonesia telah menetapkan tiga agenda atau isu prioritas dalam penyelenggaraan DEWG.
“Seperti Post Covid-19 Recovery and Connectivity, Digital Skills and Digital Literacy, serta Cross-Border Data Flow and Data Free-Flow with Trust. Ketiga isu ini kami diskusika, khususnya yang sebentar lagi dibicarakan yakni DEWG 3rd meeting and Side Session: Workshop on the Idenfication of Measures in Balancing Interest of Multistakeholders on Cross-Border Data Flow, yang akan dilaksanakan di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, pada 20 sampai 23 Juli mendatang, untuk membicarakan bagaimana kerja sama penanganan aliran data lintas batas dan bagaimana meletakkan pondasi yang kuat untuk. pemahaman Cross-Border Data Flow,” jelasnya.
Menurut Menteri Johnny diskusi mengenai ketiga isu tersebut diharapkan akan menjadikan ruang digital bermanfaat dan data yang bernilai tinggi secara ekonomis. Selain itu juga memperhatikan aspek kedaulatan data dalam kaitan dengan geopolitik dan geostrategis.
“Dalam Digital Economy Working Group, Indonesia telah menetapkan prinsip-prinsip tata kelola data yang diletakkan di dalam perundingan-perundingan seperti yang berkaitan dengan Lawfulness, Fairness, Transparency, dan sejauh mungkin bagaimana menanganinya agar ada saling memperhatikan terkait Reciprocity,” tandasnya.
