DAELPOS.com – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Cipta Karya terus mempercepat pelaksanaan program Padat Karya Tunai (PKT/cash for work) TA 2022 guna mendistribusikan anggaran infrastruktur kerakyatan hingga ke desa/pelosok serta meningkatkan daya beli masyarakat dan memperluas lapangan pekerjaan. Alokasi anggaran PKT bidang permukiman TA 2022 sebesar Rp2,11 triliun diharapkan dapat membuka lapangan pekerjaan bagi 60.466 tenaga kerja.
Direktur Jenderal (Dirjen) Cipta Karya, Kementerian PUPR Diana Kusumastuti mengatakan tercatat hingga 30 Agustus 2022, per pukul 16.00 WIB realisasi penyerapan keuangan program padat karya Ditjen Cipta Karya sudah sebesar 50,15% dari total anggaran Rp2,11 triliun atau senilai Rp1,05 triliun. Sementara untuk pekerjaan fisik yang dilaksanakan seluruh Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) telah mencapai 17,28% dengan total menyerap tenaga kerja 23.648 orang.
“Memang keuangan yang diserap terlebih dahulu dan akan berprogres dengan jumlah di lapangan. Apabila kita bandingkan saat RDP (Rapat Dengar Pendapat Komisi V DPR RI) sebelumnya tanggal 28 Juni 2022, progress masih 2,71% dan fisik 0,51%, sehingga dalam waktu 2 bulan ini sudah dilakukan percepatan pelaksanaan dan diharapkan pada November 2022 dapat selesai semuanya,” kata Dirjen Diana Kusumastuti saat RDP bersama Komisi V DPR RI di Jakarta, Rabu (31/8/2022).
Adapun Program Padat Karya TA 2022 dilaksanakan secara reguler melalui Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas), Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas), Sanitasi Lembaga Pendidikan Keagamaan (LPK), Tempat Pengelolaan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R), Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW), Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU).
Untuk program Pamsimas dilaksanakan di 1.725 lokasi dengan anggaran Rp690 miliar untuk menyerap 17.250 tenaga kerja. Saat ini progres fisik Pamsimas sudah 8,39% dan menyerap tenaga kerja sebanyak 2.326 orang. Sedangkan untuk program Sanimas dilaksanakan di 1.156 lokasi dengan anggaran Rp578 miliar. Saat ini sudah terserap 10.264 tenaga kerja dengan pekerjaan di antaranya pembangunan prasarana mandi cuci kakus (MCK), Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Komunal, Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Kombinasi dengan MCK dan Sambungan Rumah (SR).
Pada TA 2022, Ditjen Cipta Karya juga melaksanakan kegiatan pembangunan MCK di Pondok Pesantren/LPK yang tersebar di 1.381 lokasi melalui pekerjaan bilik mandi dan kakus/toilet, tempat wudhu, tempat cuci tangan dan tempat cuci pakaian serta instalasi pengolahan air limbah domestik. Saat ini progress fisiknya sudah 17,24% dengan serapan tenaga kerja 3.700 orang.
Kegiatan Padat Karya bidang permukiman selanjutnya pembangunan TPS3R dilaksanakan di 106 lokasi dengan anggaran Rp63,6 miliar untuk menyerap 1.590 tenaga kerja. Saat ini sudah terserap 1.532 tenaga kerja dengan anggaran yang sudah tersalurkan 57.64%. Program PISEW ditargetkan menjangkau 450 lokasi dengan alokasi anggaran sebesar Rp225 miliar untuk 10.000 tenaga kerja. Progres fisik saat ini sudah terlaksana 21,15% dengan serapan tenaga kerja sebanyak 3.729 orang. Terakhir program KOTAKU dilaksanakan di 331 lokasi dengan target 6.000 tenaga kerja. Saat ini progresnya sudah menyerap 1.187 tenaga kerja dengan capaian fisik 5,22%.
Pada kesempatan tersebut, Dirjen Diana Kusumastuti mengatakan pada TA 2023, Kementerian PUPR melanjutkan pelaksanaan program infrastruktur berbasis masyarakat (IBM) bidang permukiman dengan rencana anggaran Rp2,11 triliun yang direncanakan dapat menyerap total 62.000 tenaga kerja. Rinciannya Pamsimas di 1.725 lokasi diharapkan dapat menyerap 17.150 tenaga kerja, Sanimas di 1.156 lokasi (17.790 orang), TPS3R di 106 lokasi (1.590 tenaga kerja), Sanitasi Pendidikan Keagamaan di 1.381 lokasi (5.780 tenaga kerja), PISEW di 450 kecamatan (13.518 tenaga kerja), dan dukungan pengurangan kemiskinan ekstrem di 70 lokasi menyerap 6.095 tenaga kerja.
“Sampai saat ini kami masih melakukan penajaman dan perbaikan sesuai dengan hasil evaluasi pelaksanaan IBM TA 2022. Kami sudah melakukan exercise sekaligus akan menunggu arahan Bapak Menteri lebih lanjut terkait dengan infrastruktur berbasis masyarakat di Kementerian PUPR,” kata Diana.
Rapat Dengar Pendapat dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae. Apresiasi atas pelaksanaan program PKT Kementerian PUPR disampaikan Anggota Komisi V DPR RI Syafiuddin Asmor karena telah mendukung penanganan kemiskinan ekstrem, khususnya di wilayah Madura. (*)
