DAELPOS.com – Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono menerima kunjungan resmi Deputi Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Wilayah Jabodetabek, Bona Evita beserta jajaran, di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (29/12) siang. Turut mendampingi dalam pertemuan ini, Penjabat (Pj) Sektetaris Daerah DKI Jakarta, Uus Kuswanto; Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DKI Jakarta, Atika Nur Rahmania; dan Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Widyastuti.
Selain bersilaturahmi, pertemuan ini membahas berbagai upaya pengembangan kerja sama antara Pemprov DKI Jakarta dengan BPJS Kesehatan perihal penyelenggaraan jaminan pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat di wilayah Jakarta. Pj Gubernur Heru pun menekankan pentingnya sinkronisasi dan validasi data kepesertaan penerima manfaat jaminan kesehatan guna pengoptimalan implementasi program strategis nasional Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di wilayah Jakarta.
“Pemprov DKI Jakarta selalu berkomitmen menghadirkan layanan kesehatan publik yang prima untuk seluruh masyarakat Jakarta. Hal ini harus dikedepankan dan tentunya dengan terus mendukung pelaksanaan program strategis nasional. Salah satunya melalui upaya validasi, sinkrosinasi data kepesertaan penerima manfaat BPJS Kesehatan dalam rangka pengoptimalan pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional yang merupakan bagian dari program strategis nasional bidang kesehatan di Indonesia,” ungkap Pj Gubernur Heru.
Selain itu, Ia menambahkan perlunya memperluas cakupan layanan, serta standardisasi layanan BPJS Kesehatan pada Rumah Sakit di daerah penyangga Kota Jakarta. “Standarisasi layanan Rumah Sakit harus disamakan, minimal di daerah perbatasan wilayah Jakarta. Supaya cakupan, kualitas, maupun kuantitas layanan BPJS kesehatan masyarakat Jabodetabek dapat merata. Sehingga tidak terjadi penumpukan pelayanan jaminan kesehatan di beberapa RSUD tertentu di Jakarta,” jelas Pj Gubernur Heru.
Sebagai bagian dari program strategis nasional, keberhasilan dan optimalisasi penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sangat ditentukan oleh dukungan dan peran aktif stakeholder terutama Pemerintah Daerah/Provinsi. Untuk itu, BPJS Kesehatan wilayah Jabodetabek senantiasa membangun kesadaran masyarakat, para pemangku kepentingan dan tentunya memperkuat kerja sama dengan Pemprov DKI Jakarta. Diharapkan pula setiap penduduk di Jakarta terdaftar sebagai peserta aktif.
“Kami dari BPJS Kesehatan wilayah Jabodetabek meminta dukungan dari Pak Pj Gubernur dan Pemprov DKI Jakarta, beserta seluruh jajaran dalam optimalisasi program JKN. Selain penambahan peserta JKN, maka BPJS Kesehatan pun mempunyai komitmen agar peserta tersebut tidak terhambat dalam mengakses layanan kesehatan. Untuk itu, kami memperluas kerja sama dengan fasilitas kesehatan baik di tingkat pertama Puskesmas dan RSUD,” papar Bona Evita, Deputi Direksi BJPS Kesehatan Wilayah Jabodetabek.
Ia melanjutkan bahwa BPJS Kesehatan wilayah Jabodetabek secara berkala juga terus melakukan berbagai upaya rekonsiliasi dengan Pemprov DKI Jakarta melalui OPD/Dinas terkait. “Kami melibatkan Dinas Dukcapil, Dinkes, dan Dinsos. Nah ini diperlukan update, karena data itu sifatnya dinamis. Kami berharap hadirnya kemudahan dalam mendapatkan layanan kesehatan, misalnya jika kartu JKN hilang maka bisa pakai NIK KTP untuk tetap dapat layanan jaminan kesehatan,” ucap Bona.
