daelpos.com – Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan komitmennya untuk memperkuat tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar berjalan lebih efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan. Pembenahan dilakukan melalui efisiensi anggaran, penajaman penerima manfaat, hingga optimalisasi fasilitas yang sudah tersedia.
Komitmen tersebut disampaikan Kepala Badan Gizi Nasional, Nanik S. Deyang, dalam konferensi pers di Kantor Pusat BGN, Kamis (4/6).
Menurut Nanik, langkah konsolidasi yang dilakukan menjadi bagian dari penyusunan arah kebijakan baru agar program MBG benar-benar memberi dampak maksimal bagi masyarakat yang membutuhkan intervensi gizi.
“Fokus kami saat ini adalah memastikan Program Makan Bergizi Gratis berjalan lebih efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat. Oleh karena itu, kami melakukan penataan pelaksanaan program agar kualitas layanan dapat terus ditingkatkan,” ujar Nanik.
BGN melakukan sejumlah penataan pelaksanaan program, mulai dari refocusing penerima manfaat agar intervensi gizi lebih terarah kepada kelompok prioritas, moratorium sementara pembangunan dapur baru, hingga optimalisasi dapur yang telah beroperasi.
Selain itu, BGN memperkuat pembinaan dan standardisasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Langkah tersebut dilakukan guna memastikan seluruh dapur memenuhi standar keamanan pangan, mutu layanan, serta kualitas sumber daya manusia yang telah ditetapkan.
Menurut Nanik, pemerataan layanan masih menjadi tantangan besar dalam pelaksanaan program MBG. Saat ini, konsentrasi dapur dinilai masih tinggi di wilayah aglomerasi, sementara daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) masih membutuhkan penguatan layanan.
“Karena itu kami melakukan penataan agar pemerataan manfaat program benar-benar dapat dirasakan oleh seluruh anak Indonesia,” katanya.
Untuk memperluas jangkauan layanan di wilayah 3T, BGN menyiapkan berbagai skema implementasi yang lebih adaptif. Pendekatan yang dilakukan tidak hanya melalui pembangunan fasilitas baru, tetapi juga dengan memanfaatkan sarana yang sudah tersedia seperti kantin sekolah, dapur umum, hingga fasilitas komunitas yang memenuhi syarat operasional program.
BGN juga membuka peluang kolaborasi dengan berbagai pihak, mulai dari BUMN, sektor swasta melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), yayasan, hingga komunitas masyarakat yang ingin berpartisipasi mendukung perluasan layanan MBG.
Dalam kesempatan yang sama, Nanik menegaskan bahwa kualitas layanan tetap menjadi prioritas utama di tengah proses konsolidasi yang sedang berlangsung.
“Kami ingin memastikan setiap dapur menghasilkan makanan yang aman, sehat, dan bergizi. Karena itu, pembenahan standar operasional, peningkatan kapasitas SDM, serta penguatan pengawasan menjadi agenda utama kami,” tegasnya.
Sementara itu, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengatakan penguatan tata kelola akan dilakukan melalui peningkatan sistem pengendalian internal, integrasi data, validasi informasi, serta pengembangan sistem yang lebih terstruktur dan terukur.
“Kami akan memperkuat integrasi data dan sistem informasi agar setiap kebijakan dapat didukung oleh data yang valid. Selain itu, berbagai rekomendasi dari lembaga pengawas akan menjadi bagian dari upaya penyempurnaan tata kelola yang sedang kami lakukan,” ujarnya.
Dalam penajaman sasaran program, BGN juga memperkuat intervensi kepada kelompok 3B, yakni ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Kelompok tersebut dinilai strategis dalam upaya pencegahan stunting sekaligus peningkatan kualitas sumber daya manusia sejak dini.
