Buka Policy Fest 2023, Pemprov DKI Buka Peluang Kerja untuk Tangani Isu Perkotaan

Sunday, 18 June 2023

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

DAELPOS.com – Sebagai bagian dari rangkaian perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) Kota Jakarta ke-496, sebuah acara istimewa hadir bagi para pegiat kebijakan publik, yaitu Policy Fest 2023. Melalui sinergi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta dengan platform Think Policy, Policy Fest 2023 diadakan secara gratis pada Sabtu (17/6) pagi hingga sore di Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta Pusat.

Secara khusus, Policy Fest 2023 akan mengangkat 3 (tiga) sub-topik yaitu krisis iklim, ekonomi digital, dan inklusi sosial. Acara ini akan mengundang pemangku kebijakan, gerakan masyarakat sipil, akademisi dan peneliti, pelaku industri, serta dihadiri oleh profesional muda dan berbagai elemen masyarakat.

Asisten Perekonomian dan Keuangan (Asperkeu) Sekda Provinsi DKI Jakarta, Sri Haryati turut memberikan sambutan dalam pembukaan acara bertema “Think Intergenerational: Bridging the Solutions of Today and Tomorrow” ini. Sri memberikan apresiasi kepada Think Policy yang sudah bersinergi dengan Pemprov DKI Jakarta dalam menyelenggarakan Policy Fest 2023.

“Adanya program kegiatan seperti Policy Fest 2023 sendiri sangat bermanfaat, tidak hanya untuk pemangku kebijakan, namun juga bagi masyarakat sebagai wadah komunikasi dengan pemerintah. Beberapa isu-isu yang diangkat dalam Policy Fest 2023 seperti krisis iklim, ekonomi digital, dan inklusi sosial juga memiliki urgensi yang cukup tinggi untuk membantu memberikan solusi isu perkotaan,” jelas Sri Haryati.

Sri menambahkan, Pemprov DKI Jakarta telah melakukan beberapa inisiatif guna menanggulangi permasalahan perkotaan, mulai dari pengendalian emisi untuk mengatasi krisis iklim yang berkelanjutan melalui sosialisasi penataan hukum, pengenaan koefisien denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), dan penerapan disinsentif parkir.

“Untuk bidang ekonomi digital, Pemprov DKI Jakarta telah memperkenalkan Jakarta Open Data di tahun 2020, di mana data dari berbagai Perangkat Daerah di bawah Pemprov DKI Jakarta terbuka secara gratis untuk publik. Ini tentunya dapat dimanfaatkan secara positif oleh masyarakat untuk mengetahui peluang, risiko, dan perkembangan masing-masing kegiatan, khususnya bidang ekonomi digital. Untuk mewujudkan inklusi sosial di masyarakat, Pemprov DKI Jakarta juga terus melakukan program tahunan, seperti pemberian Kartu Jakarta Pintar (KJP), hingga pembangunan taman ramah disabilitas di berbagai taman kota,” tambah Sri Haryati.

See also  Menkes Sidak Kesiapan Rumah Sakit Hasan Sadikin

Diharapkan rangkaian Policy Fest 2023 dapat  berjalan dengan lancar dan dapat membuka  peluang untuk melakukan sinergi dengan pihak-pihak eksternal guna menciptakan situasi atau lingkungan yang positif di Kota Jakarta.

Berita Terkait

Syukuran HUT Ke-22 DPD RI Bersama OKD Sulut
DPD RI Dorong Diplomasi Parlemen Perkuat Kepentingan Daerah melalui FSAT
Tepat Waktu dan Bermutu, Hutama Karya Tuntaskan Pekerjaan Tanggap Darurat Sumber Daya Air di Aceh
DPD RI Perjuangkan RUU Daerah Kepulauan, Hentikan Ketimpangan Layanan Pendidikan dan Kesehatan
Inventarisasi Masalah di Lampung Demi Perubahan UU Perlindungan Nelayan
Pelajar Wonosobo: Indonesia Tak Kekurangan Orang Pintar, Tapi Butuh Integritas.
Dari Lingga, Pelajar Serukan Anak Muda Jangan Jadi Penonton Indonesia Emas
Rakornas Dukcapil 2026, Dukcapil Kepulauan Seribu Sabet Peringkat Tertinggi Capaian IKD

Berita Terkait

Sunday, 11 October 2026 - 10:24 WIB

Syukuran HUT Ke-22 DPD RI Bersama OKD Sulut

Friday, 25 September 2026 - 14:45 WIB

DPD RI Dorong Diplomasi Parlemen Perkuat Kepentingan Daerah melalui FSAT

Thursday, 24 September 2026 - 16:30 WIB

Tepat Waktu dan Bermutu, Hutama Karya Tuntaskan Pekerjaan Tanggap Darurat Sumber Daya Air di Aceh

Thursday, 10 September 2026 - 16:21 WIB

DPD RI Perjuangkan RUU Daerah Kepulauan, Hentikan Ketimpangan Layanan Pendidikan dan Kesehatan

Monday, 7 September 2026 - 13:56 WIB

Inventarisasi Masalah di Lampung Demi Perubahan UU Perlindungan Nelayan

Berita Terbaru