Puan Maharani: Aturan WFH di DKI Harus Didukung Kebijakan Daerah Penyangga

Tuesday, 22 August 2023

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani / foto ist

Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani / foto ist

DAELPOS.com – Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani mendorong agar pemerintah memperbanyak promosi dalam mengatasi masalah polusi udara, khususnya di wilayah Jabodetabek. Menurutnya, kebijakan pemberlakuan Work From Home (WFH) bagi ASN DKI Jakarta demi mengurangi polusi udara harus dibarengi dengan berbagai pendekatan lain.

“Usai penerapan WFH bagi ASN, pemerintah punya pekerjaan lain yakni meminimalisir pergerakan kendaraan bermotor yang menjadi penyumbang gas karbon yang mencemari udara. Caranya bisa memperbanyak promosi penggunaan transportasi umum seperti KRL, bus Transjakarta, LRT maupun MRT,” kata Puan ,Senin (21/8/2023). 

Seperti diketahui, kebijakan WFH bagi ASN DKI Jakarta sudah mulai diterapkan dalam upaya mengurangi polusi udara di ibu kota dan sekitarnya. Adapun kebijakan WFH diberlakukan dengan sistem 50 persen bagi ASN yang melaksanakan fungsi staf atau pendukung.

Program WFH tidak berlaku bagi pegawai yang bekerja pada layanan langsung kepada masyarakat seperti RSUD, Puskesmas, Satpol PP, Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan hingga Dinas Perhubungan. 

Kebijakan ini diambil sebagai respons atas buruknya kualitas udara di ibu kota, sekaligus untuk mengatasi kemacetan lalu lintas dalam rangka menyambut agenda internasional Konferensi Tingkat Tinggi Perhimpunan Bangsa-Bansa Asia Tenggara (KTT ASEAN) di Jakarta pada September 2023. Puan pun berharap, uji coba WFH ini akan berdampak langsung bagi kualitas udara di Jakarta. 

“WFH telah menjadi tren global seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Pandemi Covid-19 telah mempercepat adopsi WFH di berbagai sektor, termasuk pemerintahan. Kita harapkan dengan kebijakan ini, akan mengurangi polisi udara di Jakarta,” papar Puan. 

Puan menilai program WFH di lingkungan ASN DKI Jakarta sejalan dengan upaya global untuk menjaga lingkungan dan mengurangi dampak perubahan iklim. Dengan pengurangan jumlah kendaraan yang beroperasi setiap hari, diharapkan emisi karbon juga dapat dikurangi.

See also  Erick Thohir: Garuda Indonesia Akan Fokus Layani Pada Penerbangan Domestik

“Dengan adanya WFH, para ASN pun akan belajar tentang bagaimana manajemen waktu, penggunaan teknologi, dan kerja kolaboratif jarak jauh. Saya berharap, ini akan meningkatkan profesionalisme para pegawai pemerintah kita untuk menciptakan pelayanan yang baik bagi masyarakat,” ungkap Puan. 

Meski begitu, mantan Menko PMK ini menilai permasalahan polusi udara tidak bisa hanya dengan penerapan WFH. Puan mengatakan, berbagai upaya lain juga harus diprioritaskan termasuk dengan mengatur industri-industri nakal yang penyumbang polusi udara.

“Program WFH ASN yang sudah diinisiasi di DKI juga harus didukung dengan kebijakan dari kota-kota penyangga ibu kota, seperti dengan melakukan pengawasan ketat dan evaluasi  terhadap pabrik penyumbang polusi udara,” sebut perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.

Selain itu, Pemerintah perlu memperkuat edukasi dan sosialisasi ke pelaku industri untuk mendorong pemanfaatan sumber energi bersih seperti energi matahari dan angin untuk keperluan rumah tangga industri. “Solusi jangka panjang untuk mengatasi masalah polusi udara yang bisa dilakukan ialah memperkenalkan bahan bakar berkualitas lebih baik bagi peralatan industri guna mengurangi emisi polutan udara,” terang Puan. 

Cucu Proklamator RI Bung Karno ini juga mendorong  pemerintah agar membenahi transportasi umum yang menunjang masyarakat khususnya di kota-kota penyangga Jakarta. Dengan begitu, kata Puan, ketertarikan untuk menggunakan kendaraan umum pun meningkat.

“Pemerintah pusat dan daerah perlu bersinergi untuk memperbaiki akses transportasi di daerah penunjang Jakarta. Jadi subsidinya harusnya dialihkan saja untuk perbaikan transportasi terintegrasi ke permukiman-permukiman sampai ke wilayah pinggiran, sehingga orang mau beralih moda transportasi,” jelasnya.

Lebih lanjut, Puan menilai pemerintah perlu membuat terobosan lain agar masyarakat mulai melirik kendaraan berbasis listrik yang ramah lingkungan dan mulai meninggalkan kendaraan yang masih menggunakan bahan bakar fosil. “Insentif bagi kendaraan listrik yang semakin tinggi juga bisa menjadi salah satu alternatif solusi dari permasalahan polusi udara yang semakin memburuk khususnya di Jakarta,” tutup Puan

Berita Terkait

Pagu Indikatif Kementerian PU Tahun 2026 Rp70,86 Triliun, Fokus Dukungan Program Prioritas Nasional
Mensos: 9.700 Calon Peserta Didik Siap Ikuti Sekolah Rakyat
Menteri PANRB Pastikan Sekolah Rakyat Berjalan Berkelanjutan dan Profesional Melalui Penguatan Kelembagaan dan SDM
Wamen Viva Yoga Apresiasi Dukungan DPR Dalam Kebijakan Anggaran Kementrans
Komisi V Siap Bantu Kemendes Tingkatkan Anggaran Biayai Program Prioritas
Prabowo Dorong BRICS Jadi Motor Kerja Sama Ekonomi Selatan Global
Warga Diminta Waspada, Pemprov DKI Jakarta Gerak Cepat Tangani Banjir
Mengabdi di Laut, PIS & doctorSHARE Hadirkan Rumah Sakit Kapal Layani Masyarakat 3T di Papua

Berita Terkait

Wednesday, 9 July 2025 - 19:45 WIB

Pagu Indikatif Kementerian PU Tahun 2026 Rp70,86 Triliun, Fokus Dukungan Program Prioritas Nasional

Wednesday, 9 July 2025 - 14:08 WIB

Mensos: 9.700 Calon Peserta Didik Siap Ikuti Sekolah Rakyat

Wednesday, 9 July 2025 - 14:03 WIB

Menteri PANRB Pastikan Sekolah Rakyat Berjalan Berkelanjutan dan Profesional Melalui Penguatan Kelembagaan dan SDM

Tuesday, 8 July 2025 - 09:26 WIB

Wamen Viva Yoga Apresiasi Dukungan DPR Dalam Kebijakan Anggaran Kementrans

Monday, 7 July 2025 - 21:11 WIB

Komisi V Siap Bantu Kemendes Tingkatkan Anggaran Biayai Program Prioritas

Berita Terbaru

Ekonomi - Bisnis

Epson Memberdayakan Usaha Kecil dengan Seri Printer EcoTank Generasi Terbaru

Thursday, 10 Jul 2025 - 12:50 WIB

Berita Terbaru

Menteri PANRB: Fokus Transformasi untuk Negeri, Bahas Kinerja 2025-2026.

Thursday, 10 Jul 2025 - 09:09 WIB