DAELPOS.com – Pada tahun anggaran (TA) 2024, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan fokus pada percepatan penyelesaian pembangunan infrastruktur serta optimalisasi infrastruktur yang sudah terbangun.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, sesuai arahan Presiden Joko Widodo, seluruh pekerjaan konstruksi program TA 2024 tuntas pada tahun 2024, sehingga infrastruktur tersebut dapat segera dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
“Prioritas utama program TA 2024 yaitu penyelesaian Program Strategis Nasional dan kegiatan prioritas melalui multi years contract, pelaksanaan program OPOR (Operasi, Pemeliharaan, Optimalisasi, dan Rehabilitasi), serta pelaksanaan direktif Presiden diantaranya pembangunan pasar, jalan daerah, air minum, dan sekolah,” kata Menteri Basuki dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi V DPR RI di Jakarta, Rabu (30/8/2023).
Pagu anggaran Kementerian PUPR TA 2024 ditetapkan sebesar Rp146,98 triliun. Kegiatan prioritas bidang sumber daya air sebesar Rp47,64 triliun antara lain pembangunan 23 unit bendungan, revitalisasi danau, pembangunan irigasi 4.000 hektar, rehabilitasi dan peningkatan irigasi 38.000 hektar, pembangunan pengendali banjir dan pengaman pantai 57,5 km, pembangunan prasarana air baku kapasitas 2,5 m3/detik, dan pembangunan 7 unit embung.
“Kegiatan prioritas bidang jalan dan jembatan sebesar Rp55,40 antara lain peningkatan konektivitas jalan bebas hambatan 546,13 km, preservasi rutin jalan 47.603 km, peningkatan kapasitas dan preservasi peningkatan struktur jalan m 2.117,75 km, preservasi dan penggantian jembatan 7,12 km, pembangunan jalan 318,41 km, pembangunan dan duplikasi jembatan 3,89 km, peningkatan aksesibilitas flyover/underpass/terowongan 918,75 meter, serta dukungan Inpres Jalan Daerah 26,25 km,” jelas Menteri Basuki.
Pada bidang permukiman sebesar Rp32,70 triliun antara lain pembangunan dan peningkatan SPAM kapasitas 2.985 liter/detik, perluasan SPAM sebanyak 20.638 SR, Pamsimas di 1.183 desa, sistem pengelolaan air limbah domestik dengan layanan 11.370 KK, sistem pengelolaan persampahan dengan layanan 231.012 KK, Sanimas di 1.546 lokasi, TPS3R di 173 lokasi, sanitasi di 1.279 lembaga pendidikan keagamaan, penataan KSPN dan kegiatan strategis lainnya seluas 352 hektar, PISEW di 738 kecamatan.
Kemudian pengembangan penyelenggaraan bangunan gedung seluas 27.720 m2, pengembangan penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan di 5 kawasan, pembangunan bangunan gedung dan penataan kawasan IKN sebanyak 13 unit, rehabilitasi dan renovasi sarana prasarana sekolah/madrasah sebanyak 328 unit, pembangunan dan rehabilitasi PTN/PTKIN sebanyak 17 unit, rehabilitasi dan renovasi 25 pasar, pembangunan sarana prasarana olahraga sebanyak 25 unit, dan renovasi 21 stadion.
Selanjutnya pada bidang perumahan sebesar Rp9,25 triliun antara lain pembangunan rumah susun (lanjutan pembangunan rusun ASN dan Hankam di IKN 2.585 unit, rusun MYC 2023-2024 2.316 unit, dan pembangunan rusun baru direktif 578 unit), pembangunan rumah khusus (rusus terdampak bencana 553 unit, lanjutan pembangunan huntap di Sulawesi Tengah, dan pembangunan rumah tapak jabatan menteri di IKN 36 unit), pembangunan PSU 26.686 unit untuk perumahan bagi MBR dan dukungan Penanganan Kemiskinan Ekstrim (PKE) melalui program Padat Karya skema BSPS sebanyak 45.872 unit.
Sedangkan dukungan manajemen di Setjen, Itjen, Ditjen Bina Kontruksi, Ditjen Pembiayaan Infrastruktur PU & Perumahan, BPSDM, dan BPIW sebesar Rp1,99 triliun terdiri dari perencanaan, pembinaan konstruksi, pengawasan, pembiayaan infrastruktur, penguatan SDM, dan layanan manajemen.
“Program Padat Karya dilanjutkan yang ditargetkan akan menyerap 264 ribu tenaga kerja dengan anggaran Rp6,67 triliun, termasuk dukungan untuk kemiskinan ekstrem. Sedangkan dukungan infrastruktur IKN tahun 2024 sebesar Rp35,37 triliun,” ujar Menteri Basuki.
Hadir mendampingi Menteri PUPR, Sekretaris Jenderal PUPR Mohammad Zainal Fatah, Inspektur Jenderal PUPR T. Iskandar, Plt Dirjen Sumber Daya Air Jarot Widyoko, Dirjen Bina Marga Hedy Rahadian, Dirjen Cipta Karya Diana Kusumastuti, Dirjen Perumahan Iwan Suprijanto, Dirjen Bina Konstruksi Rachman Arief Dienaputra, Kepala BPSDM Khalawi Abdul Hamid, Kepala BPIW Yudha Mediawan, Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Antar Lembaga Asep Arofah Permana, dan Staf Ahli Menteri Bidang Teknologi, Industri, dan Lingkungan Endra S. Atmawidjaja. (*)
