Akselerasi Zona Integritas di Daerah, Kementerian PANRB Gelar ZI Classroom

Friday, 6 October 2023

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

DAELPOS.com – Setelah melakukan pencanangan Zona Integritas (ZI) Serentak, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menggelar ZI Classroom untuk mendalami strategi pembangunan ZI yang telah dilakukan di berbagai unit kerja. Unit kerja tersebut adalah RSUD Sultan Syarief Mohamad Alkadrie Kota Pontianak, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bandung, serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman.

Asisten Deputi Perumusan dan Koordinasi Kebijakan Penerapan Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian PANRB Kamaruddin menjelaskan bahwa unit kerja tersebut telah mendapatkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) atau Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). “Kita harapkan dari benchmarking atau pembelajaran ini daerah-daerah baik di wilayah Provinsi Kepulauan Riau baik ditingkat provinsi maupun kabupaten/kota bisa mengadaptasi praktik-praktik baik tersebut, dan selanjutnya dapat diimplementasi di unit kerja masing-masing,” ujarnya usai kegiatan ZI Classroom, di Batam, Kamis (05/10).

Kamaruddin melanjutkan, selain telah menorehkan prestasi dalam meraih predikat WBK maupun WBBM, ketiga unit kerja terpilih itu juga memiliki inovasi tersendiri yang berbeda dari unit kerja lainnya. “Kami menilai dari percontohan yang sudah berhasil mendapatkan WBK dan WBBM, ketiga percontohan ini memiliki keunikan khususnya dalam terobosan-terobosan di masing-masing area perubahan baik pada manajemen perubahan, penataan tata laksana, proses bisnisnya, penguatan SDM, pengawasan akuntabilitas, dan ujungnya ke layanan publiknya,” ungkapnya.

Di bidang pelayanan kesehatan, RSUD Sultan Syarief Mohamad Alkadrie Kota Pontianak menjadi salah satu unit kerja yang membagikan pengalamannya di ZI Classroom. Menurut Kamaruddin, RSUD tersebut memiliki keunikan dalam pelayanannya, yakni tidak membedakan golongan pasien. Dikatakan, RSUD itu memberikan treatment yang sama terhadap semua pasien baik pasien dengan BPJS kelas 1, 2, 3 maupun pasien kelas VIP. Hal ini merupakan keunggulan utamanya.

See also  Kemenkes Imbau Jemaah Haji Waspadai Penularan MERS-CoV

“Disamping itu tentu bagaimana mereka memberikan pelayanan mudah, murah, dan cepat,” imbuhnya.

Sebagai informasi, kepala daerah Kota Pontianak sejak awal didirikannya RSUD Sultan Syarief Mohamad Alkadrie Kota Pontianak, telah berkomitmen untuk tidak diskriminatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. RSUD ini juga berhasil meraih predikat WBK di tahun 2019.

Selanjutnya, RSUD Sultan Syarief Mohamad Alkadrie Kota Pontianak berupaya untuk maju ke WBBM di tahun 2021 namun belum berhasil, salah satunya dikarenakan terdapat pertanyaan terkait pengaduan yang diajukan melalui Google review yang tidak dijawab.

Upaya tersebut tidak berhenti ditempat, pihak RSUD Sultan Syarief Mohamad Alkadrie Kota Pontianak melakukan reform pada enam area perubahan dan meningkatkan inovasi pelayanannya. Selanjutnya, di tahun 2022 berhasil meraih predikat WBBM.

Untuk diketahui Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas bersama seluruh Gubernur/Bupati/Wali Kota se-Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Kalimantan Tengah, dan Provinsi Sulawesi Selatan telah melakukan pencanangan ZI serentak, Rabu (04/10). Kamaruddin berharap, melalui pencanangan itu, pembangunan Zona Integritas di luar Pulau Jawa akan semakin masif sehingga mendapat predikat WBK dan WBBM.

Berita Terkait

Konreg Kementerian PU 2025, Menteri Dody: Fokus Perkuat Infrastruktur Pangan, Air dan Pemerataan Ekonomi
Tanggapi Senator Agita, BPJPH Wajibkan Jaminan Halal Skincare pada 2026
Mentan Amran Optimis Kaltara Mampu Mandiri Pangan
Pererat Kerja Sama, Kementerian PANRB Terima Kunjungan Kehormatan Permanent Secretary PSD Singapura
Kembali Raih Opini WTP dari BPK-RI, Menteri PU: Capaian ini Hasil Kerja Keras Seluruh ASN Kementerian
Komisi V DPR RI Apresiasi Capaian Opini WTP Kementerian PUPR serta Upaya Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester I Tahun 2024 Kementerian PUPR
Komisi V DPR RI Setujui Tambahan Anggaran Kementerian PU Tahun 2025 Menjadi Rp73,76 Triliun
Sultan dan Ketua Senat Kamboja Sepakati Pembentukan Forum Senat ASEAN

Berita Terkait

Friday, 9 May 2025 - 20:47 WIB

Konreg Kementerian PU 2025, Menteri Dody: Fokus Perkuat Infrastruktur Pangan, Air dan Pemerataan Ekonomi

Friday, 9 May 2025 - 20:31 WIB

Tanggapi Senator Agita, BPJPH Wajibkan Jaminan Halal Skincare pada 2026

Thursday, 8 May 2025 - 13:25 WIB

Mentan Amran Optimis Kaltara Mampu Mandiri Pangan

Thursday, 8 May 2025 - 13:13 WIB

Pererat Kerja Sama, Kementerian PANRB Terima Kunjungan Kehormatan Permanent Secretary PSD Singapura

Wednesday, 7 May 2025 - 22:01 WIB

Kembali Raih Opini WTP dari BPK-RI, Menteri PU: Capaian ini Hasil Kerja Keras Seluruh ASN Kementerian

Berita Terbaru