Perlu Pemetaan Karakter Gambut Indonesia

Thursday, 5 December 2019

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ketua Komisi IV DPR RI Sudin. Foto Istimewa

Ketua Komisi IV DPR RI Sudin. Foto Istimewa

DAELPOS.com – Ketua Komisi IV DPR RI Sudin mengingatkan jajaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan Badan Restorasi Gambut (BRG) untuk melakukan pemetaan karakter dan kedalaman gambut terhadap sejumlah provinsi di Indonesia yang menjadi target restorasi gambut. Hal ini perlu dilakukan supaya program yang telah dicanangkan dapat terukur dan tepat sasaran.

Hal itu diungkapkan Sudin saat membacakan kesimpulan Rapat Dengar Pendapat Komisi IV DPR RI dengan Dirjen Pengendalian, Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan KLHK, Dirjen Perhutanan Sosial KLHK dan Kepala Badan Restorasi Gambut, di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Selasa (3/12/2019).

“Komisi IV meminta agar Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Badan Restorasi Gambut melakukan pemetaan karakter dan kedalaman gambut pada masing-masing wilayah di tujuh provinsi yang menjadi target restorasi gambut dalam rangka meningkatkan efektivitas dan optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi badan restorasi gambut,” ungkap politisi PDI-Perjuangan itu.

Selain itu, Sudin juga mendorong agar KLHK serta BRG untuk terus meningkatkan kinerja dalam realisasi program restorasi gambut. “Termasuk program pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberian akses legal kepada masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan gambut melalui program perhutanan sosial,” tutur legislator dapil Lampung I itu.

Selain pemetaan, Komisi IV DPR RI juga merekomendasikan agar Pemerintah melakukan review pelaksanaan tugas yang perlu terus dilanjutkan oleh BRG untuk kemudian dapat melakukan perpanjangan masa tugas BRG melalui mekanisme perubahan Peraturan Presiden Nomor 1 tahun 2016 tentang BRG.

Tak hanya perpanjangan masa tugas, Komisi IV DPR RI juga merekomendasikan agar pemerintah memberikan penguatan dan kemandirian atas kelembagaan BRG dalam rangka meningkatkan kewenangan untuk melakukan koordinasi dengan kementerian dan pemerintah daerah dalam menyelesaikan seluruh tugas yang diberikan kepada BRG. (dpr.go.id)

See also  Dukung Peningkatan Kualitas Pendidikan di Provinsi Lampung, Kementerian PUPR Selesaikan Rehabilitasi 52 Sekolah dan 31 Madrasah

Berita Terkait

Menteri Dody Tekankan Tiga Pilar Kesiapsiagaan Nataru 2025/2026
Pentingnya Produktivitas untuk Transformasi Industrial
Wamenaker: Program Pemagangan Lulusan Perguruan Tinggi Adalah Investasi Bangsa
Tanpa Antrean dan Salah Sasaran, BLT Kesra Kini Diterima Lebih Cepat
Bank Jakarta Catat Kinerja Positif di Triwulan III 2025
Menag-Danantara Bahas Ekonomi Umat
Kuliah Umum di Undip, Mentrans Ajak Anak Muda Turun Langsung Ke Lapangan Untuk Wujudkan Kawasan Transmigrasi Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi
Dihadiri 2.000 Desa, Mendes Deklarasi Desa Bersinar

Berita Terkait

Wednesday, 5 November 2025 - 10:07 WIB

Menteri Dody Tekankan Tiga Pilar Kesiapsiagaan Nataru 2025/2026

Wednesday, 5 November 2025 - 09:13 WIB

Wamenaker: Program Pemagangan Lulusan Perguruan Tinggi Adalah Investasi Bangsa

Tuesday, 4 November 2025 - 13:29 WIB

Tanpa Antrean dan Salah Sasaran, BLT Kesra Kini Diterima Lebih Cepat

Tuesday, 4 November 2025 - 13:22 WIB

Bank Jakarta Catat Kinerja Positif di Triwulan III 2025

Tuesday, 4 November 2025 - 13:18 WIB

Menag-Danantara Bahas Ekonomi Umat

Berita Terbaru

Berita Utama

Menteri Dody Tekankan Tiga Pilar Kesiapsiagaan Nataru 2025/2026

Wednesday, 5 Nov 2025 - 10:07 WIB

Nasional

Kemen PU Wujudkan Asta Cita: Fondasi Keadilan dan Keberlanjutan

Wednesday, 5 Nov 2025 - 10:04 WIB