Jokowi: Petani Bisa Gunakan KTP Beli Pupuk

Wednesday, 3 January 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

DAELPOS.com – Presiden RI (Joko Widodo) memastikan bahwa di awal bulan Januari sudah mulai turun hujan, yang mana artinya kebutuhan air sudah tercukupi dan memerintahkan untuk menanam padi untuk peningkatan produksi. Hal tersebut disampaikan Presiden dalam keterangan kepada awak media usai menanam pad bersama di Kecamatan Kalibogor, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah, Pada 3 Januari 2024.

“Iya saya ingin memastikan bahwa di awal Januari ini mulai menanam semuanya karena hujan sudah turun, air berarti, kebutuhan air sudah tercukupi dari hujan, sehingga tanem,” ujar Jokowi.

Penanaman padi ini sudah berlangsung pada tahun 2023, di bulan Januari hingga Desember dan akan mulai dilakukan penanaman padi untuk peningkatan produksi di masa panen tahun ini.

“Di Desember kita tanam 1,4 juta [hektar], di Januari 1,7 juta hektar, kemudian di Februari 1,4 juta hektar. Sehingga, apa kita harapkan ada peningkatan produksi beras kita di masa panen di bulan Maret-April yang akan datang”, kata Jokowi.

Presiden menyampaikan bahwa keluhan petani tidak jauh dari pupuk. Namun, sekarang pembelian pupuk tidak lagi memakai Kartu Tani, tetapi dengan menggunakan KTP pun bisa digunakan untuk membeli pupuk.

“Urusan kalau ke petani mesti pupuk, tapi kemarin kan sudah saya sampaikan, sekarang pembelian pupuk tidak harus pakai kartu tani, bisa pakai KTP,” ujar Kepala negara.

Presiden juga menyampaikan sudah menyiapkan untuk masa panen dari pupuk Indonesia dan berharap mencukupi kebutuhan para petani.

“Dan juga sudah bersiap di persiapkan untuk masa panen ini 1,7 juta ton pupuk dari pupuk Indonesia, saya kira itu mencukupi dan kita harapkan keluhan untuk pupuk tidak ada lagi,” ujar Jokowi.

See also  Usulan Pembentukan Pansus Minyak Goreng akan Dibawa ke Bamus

Presiden juga sudah meminta subsidi ke Menteri PU dan juga sudah meminta dana tambahan ke Menteri Keuangan.

“Kemudian, subsidi pupuk juga saya sudah meminta ke Menteri Pertanian, Menteri Keuangan untuk mengajukkan dana tambahan untuk subsidi pupuk sebesar kurang lebih Rp14 triliun,” jelas Jokowi.

Presiden mengatakan bahwa untuk menjadikan Jawa Tengah kembali ke peringkat ke-2 dengan pupuknya harus siap dan harus segera tanam padi awal tahun ini.

“Kalau targetnya bisa naik lagi artinya memang urusan pupuk tadi juga ada keluhan urusan, apa, irigasi yang sudah apa, sedimennya tinggi, di bendungannya nanti akan dikerjakan oleh Pak Menteri PU, secepatnya,” ujar Kepala Negara.

Selain itu, dengan adanya penjual yang menjual kembali subsidi pupuk dengan harga dua kali lipat dari harga pasaran itu akan dilakukan pengecekan, diawasi dan dikontrol.

“Ya, itu yang harus dikontrol terus. Distributor, pengecer dikontrol jangan sampai pupuk bersubsidi dijual, ke tempat yang bukan petani. Memang ada bocoran seperti itu, tapi semuanya akan diawasi dan dikontrol,” pungkasnya.

Berita Terkait

Yulian Gunhar: Sosialisasi Empat Pilar Jadi Momentum Memaknai Sila Pertama Pancasila
MK Pisahkan Pemilu, Sultan Ingatkan Penyelenggara: Waspada Perubahan Data Pemilih
Repdem Ancam Kepung Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
Habis Aceh, Terbitlah Trenggalek LaNyalla: Jangan Terus Seret dan Tambah Beban Presiden
Senator Mirah Minta Atensi Serius dari Kementerian PKP Terkait Sinkronisasi Kebijakan Perumahan Daerah
Terus Memanas, For Papua MPR RI Serukan Papua Damai
Gunhar Ajak Bersatu dalam Perbedaan
Kutuk Israel atas Serangan ke Diplomat, Mardani Ali Sera akan gabung Aksi #PKSbersamaGaza

Berita Terkait

Sunday, 29 June 2025 - 19:34 WIB

Yulian Gunhar: Sosialisasi Empat Pilar Jadi Momentum Memaknai Sila Pertama Pancasila

Saturday, 28 June 2025 - 18:51 WIB

MK Pisahkan Pemilu, Sultan Ingatkan Penyelenggara: Waspada Perubahan Data Pemilih

Friday, 20 June 2025 - 14:59 WIB

Repdem Ancam Kepung Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

Thursday, 19 June 2025 - 17:44 WIB

Habis Aceh, Terbitlah Trenggalek LaNyalla: Jangan Terus Seret dan Tambah Beban Presiden

Tuesday, 10 June 2025 - 10:13 WIB

Senator Mirah Minta Atensi Serius dari Kementerian PKP Terkait Sinkronisasi Kebijakan Perumahan Daerah

Berita Terbaru

Nasional

Indonesia-Selandia Baru: Kolaborasi Ekonomi Hijau Menguat

Tuesday, 1 Jul 2025 - 19:02 WIB

Nasional

Kemenpar Sasar Pasar MICE Tiongkok Lewat Business Matching

Tuesday, 1 Jul 2025 - 18:49 WIB

Ekonomi - Bisnis

BRI Fokus Langkah Transformasi di Seluruh Aspek

Tuesday, 1 Jul 2025 - 18:43 WIB