DAELPOS.com – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus menggelar program sembako murah di berbagai wilayah Jakarta. Kali ini, diadakan di Kelurahan Penjaringan, Jakarta Utara, Selasa (16/1). Warga pun antusias membeli beberapa produk sembako dengan harga murah. Untuk itu, Penjabat (Pj.) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengimbau para Wali Kota/Bupati Administrasi dapat menggandeng sektor swasta agar terlibat dalam program ketahanan pangan ini.
“Hari ini saya datang untuk melihat kegiatan sembako murah di Kelurahan Penjaringan, seperti kemarin di Duren Sawit. Saya melihat animo masyarakat cukup banyak. Terlihat sembako yang dijual eceran maupun paket laku dibeli masyarakat. Mudah-mudahan kegiatan bermanfaat bagi masyarakat DKI Jakarta,” ungkap Pj. Gubernur Heru.
Pj. Gubernur Heru menjelaskan, keterlibatan pihak swasta dalam program sembako murah ini akan berdampak pada jangkauan wilayah yang semakin luas. Sehingga, semakin banyak pula warga yang dapat memperoleh sembako dengan harga murah.
“Tentunya, nanti Wali Kota/Bupati bisa bersinergi dengan perusahaan swasta untuk bersama-sama terlibat dalam program sembako murah ini. Mudah-mudahan Wali Kota/Bupati dapat mengoordinir agar program ini berjalan lancar dan jangkauannya semakin luas,” ujar Pj. Gubernur Heru.
Untuk diketahui, program sembako murah ini dilakukan secara sinergi antara Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) pangan PT Food Station Tjipinang Jaya bersama Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta. Pada tahap awal, program ini dilaksanakan di 44 titik yang merepresentasikan 44 kecamatan yang ada di Jakarta.
Seusai meninjau pelaksanaan program sembako murah, Pj. Gubernur Heru melanjutkan tinjauannya ke Kantor Kelurahan dan Puskesmas Penjaringan yang berada di satu lokasi. Dalam tinjauannya, Pj. Gubernur Heru memastikan pelayanan publik berjalan optimal.
“Saya meninjau ke Kelurahan Penjaringan untuk menyapa Pak Lurah, staf, dan pelayanan Dukcapil (Kependudukan dan Pencatatan Sipil). Ada satu pelayanan yang memang sedang diperbaiki yaitu retribusi. Tentunya, Pemprov DKI meminta maaf atas perbaikan ini, sedang ada penambahan layanan juga, sehingga pelayanan tersebut baru dapat aktif pada 17 Januari 2024,” tutup Pj. Gubernur Heru.
