Sekretaris Kemenkop dan UKM Prof Rully Indrawan, didampingi Waketum PB NU Mohamad Maksum Machfoed (dua dari kiri), memberikan paparan dalam
Focus Group Discussion (FGD) yang digelar Lakpesdam NU dengan tema, Infrastruktur Kebijakan dalam Meningkatkan Kontribusi Ekonomi UKM Melalui Pemanfaatan Ekonomi Digital /daelpos.com
DAELPOS.com – Sekretaris Kementrian Koperasi dan UKM Prof Rully Indrawan mengatakan, dalam sistem perekonomian nasional, pelaku UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) ibaratnya seperti ‘raksasa yang tengah tertidur ‘.
“Betapa tidak sektor ini memberikan kontribusi yang sangat besar dalam jumlah tenaga kerja, maupun lapangan pekerjaan, namun dalam hal penguasaan aset sangatlah kecil dibanding dengan usaha besar yang jumlahnya hanya mencapai 5 atau 6 ribu pelaku, demikian juga dengan kredit dimana UMKM hanya mendapat maksimum 20% dari total kredit perbankan, “ujar Prof Rully Indrawan dalam Focus Group Discussion (FGD) yang digelar Lakpesdam NU dengan tema, Infrastruktur Kebijakan dalam Meningkatkan Kontribusi Ekonomi UKM Melalui Pemanfaatan Ekonomi Digital, di Jakarta, Rabu (9/10/2019).
Prof Rully memaparkan dengan jumlah pelaku mencapai 63 juta dan menyumbang 97 % total tenaga kerja, 99 % lapangan kerja, 60,34 % total PDB dan14,3% total ekspor, seharusnya UMKM bisa berbuat lebih banyak lagi dalam memberikan kontribusi terhadap perekonomian nasional. “Namun harus diakui banyak hal yang membuat itu tidak atau belum terjadi,” ujarnya.
Ketimpangan sistem ekonomi dan distribusi aset ini yang sedikit banyak membuat Indonesia terjebak dalam 5% growth trap atau jebakan pertumbuhan ekonomi di sekitar 5% saja.
Karena itu Rully sepakat, kontribuai UMKM harus terus ditingkatkan dalam perekonomian nasional. Untuk itu perlu ada keberpihakan, perlindungan dan pemberian kesempatan lebih besar pada UMKM. ” Era digitalisasi saat ini bisa dijadikan salah satu jalan untuk membesarkan UMKM melalaui berbagai regulasi maupun peningkatan kapasitas pelaku UMKM, ” ujar Prof Rully Indrawan.
Menurut ia, target pertumbuhan ekonomi pada 2020- 2024 antara 5,4%- 6,0%, dimana diharapkan UMKM bisa menjadi rohnya pembangunan ekonomi nasional.
UMKM Solusi Krisis
Sebelumnya Wakil Ketua Umum PB NU mohammad Maksum Machfoed mengatakan Indonesia telah mengalami beberapa krisis ekonomi dengan sistem ekonomi sekarang dimana banyak tergantung impor dan penguasaan oleh segelintir pengusaha.
“UMKM adalah pelaku ekonomi yang cocok dalam menjaga stabilisasi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Selain itu dengan jumlahnya yang besar dan tersebar di berbagai daerah, UMKM juga solusi untuk desentralisasi pertumbuhan perekonomian secara merata di berbagai wilayah tanah air.
” Lha ini mumpung ekonomi digital mulai tumbuh pesat, pemerintah harus lebih tanggap dalam memasarkan UMKM melalui berbagai regulasi, jangan sampai lagi lagi era 4.0 ini dikuasai oleh segelintir pengusaha saja,” katanya.
FGD ini selain diikuti regulator dari Kementrian terkait juga diikuti perusahaan besar dan lembaga kajian ekonomi. (DAE)
