DAELPOS.com – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK),Pada Sidang Komisi Rekomendasi Politik Kongres Nasional Demokrat (Nasdem) pagi ini di JIEXPO Kemayoran, Jakarta, Minggu 10 Nopember. Komisi yang dipimpin oleh Irma S Chaniago, Charles Meikiansyah dan Vena Melinda menghadirkan kadernya sendiri yang adalah Menteri LHK Siti Nurbaya untuk memberikan referensi tentang penanganan sampah plastik.
Menteri Siti menjelaskan tentang pentingnya peran kader partai dalam pembangunan termasuk dalam pengelolaan sampah plastik. Dijelaskan olehnya secara cukup rinci pada kesempatan tersebut tentang persepsi publik terkait sampah, fakta dan data sampah serta sampah plastik, perubahan paradigma kelola sampah, kebijakan dan rencana aksi pengelolaan sampah. Dihadapan peserta sidang komisi itu pun Menteri Siti menegaskan agar sesama koleganya kader Partai Nasdem beraktualisasi mengisi pemerintahan dan pembangunan dengan sebaik-baiknya, tepat issue dan tepat sasaran.(11/11/2019)
Diuraikan juga oleh Menteri tentang kebijakan pemerintah perihal pengurangan sampah plastik. Pada tahun 2016, telah dirintis oleh asosiasi ritel didukung pemerintah untuk penerapan kebijakan kantong plastik berbayar hampir di seluruh minimarket di Indonesia. Kantong plastik berbayar dalam arti bahwa bayaran itu untuk beban yang diberikan kepada lingkungan.
“Menurut survey yg dilakukan pada 2016 itu sekitar 87% masyarakat setuju dengan kebijakan kantong plastik berbayar, dan 91% masyarakat bersedia membawa kantong belanja sendiri dari rumah. Dan perubahan perilaku terjadi di masyarakat akibat kampanye dan regulasi pengurangan sampah plastik yaitu lebih meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menggunakan tumbler, tas belanja, dan sedotan tidak sekali pakai,” ujar Menteri Siti
Dari segi ancaman terhadap upaya konservasi dan pariwisata, sampah plastik adalah sampah yang paling dominan ditemukan di destinasi wisata Taman Nasional, baik di gunung maupun di laut, dan paling sulit terurai. Di contohkan olehnya destinasi seperti Taman Nasional Bromo-Tengger-Semeru, misalnya, sebanyak 56% sampah merupakan sampah plastik, sementara sampah organik hanya 14%. Sementara komposisi sampah nasional pada 2018, sebanyak 57% sampah organik dan hanya 15% sampah plastik.
“Oleh karena itu, pemerintah bersama para pihak terus menggencarkan kampanye pengurangan sampah plastik, dan mengeluarkan regulasi pajak yang lebih besar untuk plastik,” tegas Menteri Siti.
Pemerintah juga mengingatkan telah terjadi perubahan paradigma dalam pengelolaan sampah secara umum, utamanya dengan langkah memilah jenis sampah. Untuk kemudian diolah menjadi sumberdaya seperti mendaur ulang sampah menjadi kreasi unik dan berharga. Di beberapa Bank Sampah sudah terlaksana, seperti bayar tagihan atau beli sembako bisa menggunakan sampah plastik.
Paradigma baru mengenai sampah yang berusaha dibangun adalah kesadaran bahwa setiap orang adalah penghasil sampah maka setiap orang bertanggungjawab atas sampahnya. “Sampahku tanggung jawabku, sampah kita tanggung jawab kita,” kata Menteri Siti mengangkat slogan paradigma baru sampah.
Pemerintah juga mendorong upaya pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa), sesuai implementasi Peraturan Presiden No. 35 Tahun 2018. Tahap awal akan dilakukan di 12 Kota Indonesia seperti DKI Jakarta, Jawa Barat, Surabaya, Bekasi, Tangerang dan Tangsel. Surakarta, Makassar dll.
“Selain itu juga menenerapkan teknologi sampah plastik menjadi bahan baku aspal. Sejak 2018 sampai saat ini telah di uji coba pada 16 kota daerah,” kata Menteri Siti.
Menteri LHK mengajak seluruh kader Nasdem untuk ikut mengkampanyekan dan melakukan edukasi masyarakat dalam hal pengurangan sampah plastik, demi menjaga lingkungan yang bersih, sehat, dan bernilai. Juga melakukan praktek bersama masyarakat dalam penerapan komposting sampah organik, bank sampah dan industri, jadikan sampah sebagai sumberdaya. Itu semua menempatkan sampah sebagai sumberdaya.
Produksi kantong plastik mencapai 5 triliun lember setiap tahun, dan terbuat dari minyak bumi sebanyak 12 juta barel atau 8% dari konsumsi minyak dunia setiap tahun. Sementara rata-rata umur pakai hanya 20 menit saja, setelah itu jadi sampah dan hanya kurang dari 3 persen yang didaur ulang. Sisanya menjadi sampah yang perlu 1.000 tahun untuk hancur secara alami.
Sehingga kepada para kader Partai Nasdem Menteri Siti berpesan sebaliknya dari program eksekutif dan legislatif, kader partai juga dapat menstimulir masyarakat untuk mengelola sampah plastik sebagai program konsituensi. “Dengan kader beragam, partai dapat lebih peka pada masalah sampah plastik dan begitupun, sampah plastik dapat menjadi perhatian untuk dikelola termasuk dalam pengembangan ekonomi seperti dengan bank sampah, rumah kompos, pelayanan kelola pilah sampah, waste to energi,” pungkas Menteri Siti.(PRY)
