Fahri Hamzah: Pilkada Langsung Cukup di Tingkat II

Wednesday, 20 November 2019

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Mantan Wakil Ketua DPR RI Periode 2014-2019 Fahri Hamzah. / Foto Istimewa

Mantan Wakil Ketua DPR RI Periode 2014-2019 Fahri Hamzah. / Foto Istimewa

DAELPOS.com – Diskursus Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara langsung di tingkat II (kabupaten/kota) mengemuka kembali. Sebaliknya, pemilihan gubernur (tingkat I) dikembalikan saja ke DPRD provinsi. Usulan ini selain untuk menegaskan sistem presidensial, juga memberi hak otonom bagi para bupati dan wali kota.

Mantan Wakil Ketua DPR RI Periode 2014-2019 Fahri Hamzah ini menyampaikan pandangannya saat menjadi pembicara di Forum Legislasi, Media Center, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (19/11/2019). Dalam perdebatan Pilkada langsung ini, Fahri mengusulkan agar hanya bupati dan wali kota yang dipilih langsung. Ia menyerukan agar semua pihak memahami desain besar masalah dan penataan bernegara.

“Perubahan cara memilih kepala daerah tergantung desainnya. Misalnya, saya cenderung otonomi itu di tingkat II saja. Sekarang sudah ada otonomi tingkat III, yaitu desa dengan telah disahkannya UU Desa. Desa sekarang bisa mengelola uang sendiri. Kalau otonominya ditaruh di tingkat II, maka otonomi di tingkat I ditiadakan saja. Gubernur tidak perlu dipilih secara langsung. Jadi pemilihan langsung itu turun ke tingkat II. Dengan begitu para bupati akan bisa lebih otonom,” papar Fahri.

Menurut Fahri, negara selama ini tak terlibat dalam membiayai kampenye politik para kepala daerah maupun caleg. Semua orang sibuk memikirkan korupsi politik, tapi tidak memikirkan akarnya, yaitu pembiyaan politik oleh negara. mestinya, para caleg dan kepala daerah itu mendapat akses pembiayaan dari negara.

“Para caleg berkelahi individu tidak ditolong oleh negara. Perjuangan mereka adalah perjuangan pribadi. Maka tercampurlah kepentingan pribadi dan negara. Mestinya negara mengatur secara ketat, pembiayaannya,” tandas Fahri lebih lanjut. Pembiayaan itu bisa menggunakan uang swasta maupun negara. di sini BPK berperan aktif mengaudit semua anggaran kampanyenya. (dpr.go.id)

See also  Kolaborasi Pendampingan Desa untuk Akselerasi Terwujudnya Desa Mandiri

Berita Terkait

Jelajahi Kuliner Blok M, Nikmati Kemudahan Transaksi dan Promo Bank Mandiri
Kementerian PU Percepat Penanganan Longsor dan Perkuat Jalan Tapan–Batas Jambi
Melalui Program KPP, Mendes Dorong Penguatan Ekonomi Desa Terintegrasi
BRI Perkuat Sinergi BUMN dalam Penanganan Bencana Nasional
Kementerian PU Pulihkan Jaringan Air Baku Pascagempa di Maluku Tenggara
Hutama Karya Teken Kontrak Rehab Total SMKN 36 Jakarta dan Pembangunan Sekolah Baru (USB) SDN dan SMPN Kelurahan Koja
Sejalan dengan Arahan Presiden soal Energi Terbarukan, Ekspedisi Patriot Dampingi Petani Yapsi Olah Limbah Kakao Jadi Briket
Jelang Nataru 2026/2027, Hutama Karya Siagakan 3.865 Personel dan 518 Armada Layanan Jalan Tol

Berita Terkait

Friday, 20 November 2026 - 19:04 WIB

Jelajahi Kuliner Blok M, Nikmati Kemudahan Transaksi dan Promo Bank Mandiri

Friday, 20 November 2026 - 18:47 WIB

Kementerian PU Percepat Penanganan Longsor dan Perkuat Jalan Tapan–Batas Jambi

Friday, 20 November 2026 - 18:40 WIB

Melalui Program KPP, Mendes Dorong Penguatan Ekonomi Desa Terintegrasi

Thursday, 19 November 2026 - 16:18 WIB

BRI Perkuat Sinergi BUMN dalam Penanganan Bencana Nasional

Thursday, 19 November 2026 - 16:14 WIB

Kementerian PU Pulihkan Jaringan Air Baku Pascagempa di Maluku Tenggara

Berita Terbaru

Ekonomi - Bisnis

Kesepakatan Bisnis RI-Tiongkok di Shenzhen Tembus Rp274 Triliun

Saturday, 21 Nov 2026 - 00:31 WIB