DPR: BPIP Jangan Terjebak Sosialisasi dan Indoktrinasi!

Tuesday, 26 November 2019

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Foto Istimewa

Foto Istimewa

DAELPOS.com – Mardani Ali Sera, Anggota Komisi II DPR RI dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) hari Senin (25/11/2019) mengingatkan BPIP agar Implementasi programnya jangan sampai terjebak pada pada kegiatan sosialisasi dan indoktrinasi semata.

“Hati-hati, BPIP jagan terjebak pada pola sosialisasi dan indoktrinasi programnya,” kata Mardani, di komplek Senayan.

Ketua DPP PKS ini mengatakan seharusnya yang terlebih dahulu BPIP lakukan adalah memperjalas dulu kelamin lembaga BPIP bedanya dengan MPR apa yang selama ini sudah sering melakukan sosialisasi 4 Pilar, “Tentunya setiap lembaga harus jelas tupoksinya, jadi tidak bertabrakan program kerja dengan lembaga lain, kan pakai anggaran negara juga ini lembaga,” ujar Mardani.

Ia mengusulkan sebaiknya BPIP lebih mendorong Pancasila menjadi ilmu untuk publik agar viral didiskusikan dan dibahas, “Ada banyak masalah yang saat ini dihadapi bangsa Indonesia, seperti Papua, Pembentukan Prov Papua Selatan, Amandeman UUD 1945, Urgensi Pemindahan Ibukota, masa jabatan Presiden, dipilihnya stafsus Milenial. Ini akan jadi menarik kalau BPIP melakukan kajian terhadap hal ini dengan mengajak publik lalu di komparasikan dengan Ideologi Pancasila kita,” ujar Mardani.

Ia juga menyarankan BPIP bisa mengembangkan pancasila sebagai ilmu dengan mengaktifkan diskursus di publik seperti mengadakan sayembara dengan hadiah sebesar 1 Miliar misalnya mengenai isu-isu kekinian dengan semangat 5 butir dalam pancasila. “Tentunya ini akan lebih menarik dan publik lebih antusias, selain menjadikan BPIP jadi lembaga yang berbeda dengan yang lain,” kata Mardani.

Legislator FPKS DPR RI ini berharap besaran anggaran untuk lembaga ini harus juga diimbagi dengan kinerjanya, “Saya tidak teralu percaya kalau besaran anggaran sejalan dengan kinerja, harus dilihar dari outputnya asalkan bangsa ini jadi lebih maju, why not?” pungkas Mardani.

See also  Anies: Kenaikan Upah Buruh Harus Gunakan Prinsip Keadilan

Berita Terkait

Respon Megawati, Haidar Alwi Minta PDIP Tidak Memaksakan Kehendak Soal Polri di Bawah Kemendagri atau TNI
Anggota DPD RI Kritisi Praktik Politik Uang yang Semakin Vulgar di Pemilu
BKSAP DPR Minta Negara Global Patuhi Surat Penangkapan Netanyahu
Prabowo Pantau Quick Count Pilkada 2024 di Hambalang
Pantau Pilkada Serentak 2024: GKR Hemas Ajak JaDI Lakukan Pendidikan Politik Kebangsaan dari Akar Rumput
Ketua DPD RI: Keseimbangan Demokrasi dan Ekologi Dibutuhkan Untuk Masa Depan Bangsa
Bala Gibran, Ridwan Kamil Hadiri Tasyakuran Rahayu Saraswati, Ajak Masyarakat Bersatu “RIDO”
Ratusan Relawan RIDO Gelar dan Nobar Debat Pilkada di DPD Golkar

Berita Terkait

Saturday, 14 December 2024 - 14:41 WIB

Respon Megawati, Haidar Alwi Minta PDIP Tidak Memaksakan Kehendak Soal Polri di Bawah Kemendagri atau TNI

Tuesday, 3 December 2024 - 08:30 WIB

Anggota DPD RI Kritisi Praktik Politik Uang yang Semakin Vulgar di Pemilu

Thursday, 28 November 2024 - 09:30 WIB

BKSAP DPR Minta Negara Global Patuhi Surat Penangkapan Netanyahu

Wednesday, 27 November 2024 - 17:05 WIB

Prabowo Pantau Quick Count Pilkada 2024 di Hambalang

Tuesday, 19 November 2024 - 09:16 WIB

Pantau Pilkada Serentak 2024: GKR Hemas Ajak JaDI Lakukan Pendidikan Politik Kebangsaan dari Akar Rumput

Berita Terbaru

Berita Utama

Wamen Diana: Underpass Joglo di Surakarta Tuntas Akhir Desember 2024

Saturday, 21 Dec 2024 - 18:34 WIB