DAELPOS.com – Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan tiga tersangka dalam tindak pidana korupsi dugaan suap terkait dengan pengurusan perkara di Mahkamah Agung Tahun 2011-2016. Tiga tersangka tersebut adalah NHD (Sekretaris Mahkamah Agung 2011-2016), RHE (swasta), HS (Direktur PT. MIT).
NHD melalui RHE yang merupakan menantunya, diduga menerima janji dalam bentuk 9 lembar cek dari PT. MIT dan menerima suap/gratifikasi sekitar Rp46 miliar. Suap/gratifikasi dan janji yang diterima NHD, diduga terkait dengan beberapa perkara yang tengah berlangsung penanganannya di Mahkamah Agung.
Atas dugaan tersebut, tersangka NHD dan RHE disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b subsider Pasal 5 ayat (2) lebih subsider Pasal 11 dan/atau Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
Tersangka lainnya, HS disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b subsider Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
Penanganan perkara ini merupakan salah satu contoh pengembangan perkara yang berasal dari OTT dengan nilai awal yang kecil, yaitu: OTT yang dilakukan pada 20 April 2016 dengan nilai barang bukti Rp50 juta yang diserahkan Doddy Ariyanto Supeno pada Edy Nasution di sebuah hotel di Jakarta. Dari perkara inilah kemudian terbongkar skandal suap yang melibatkan pejabat pengadilan dan pihak swasta dari korporasi besar.
KPK sangat miris ketika harus menangani korupsi yang melibatkan pejabat dari institusi penegak hukum, terutama di institusi peradilan, khususnya Mahkamah Agung. KPK sangat berharap Mahkamah Agung benar-benar dapat menjadi tempat bagi masyarakat untuk mencari keadilan, sehingga diharapkan para penegak hukum dan pejabat lain yang ada di jajaran peradilan memahami hal tersebut sehingga dapat melaksanakan tugasnya secara bersih tanpa korupsi.(RED)
