Manajemen Krakatau Steel Harus Diperiksa

Wednesday, 18 December 2019

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Anggota Komisi VI DPR RI Deddy Yevri Hanteru Sitorus / Foto Istimewa

Anggota Komisi VI DPR RI Deddy Yevri Hanteru Sitorus / Foto Istimewa

DAELPOS.com – Anggota Komisi VI DPR RI Deddy Yevri Hanteru Sitorus menilai apabila DPR RI dan Pemerintah berkomitmen untuk menyelamatkan industri baja nasional, maka hal pertama yang harus dilakukan adalah memeriksa manajemen PT. Krakatau Steel (KS) secara menyeluruh. Sebab dalam waktu tujuh tahun berturut-turut ke belakang PT. KS selalu konsisten merugi.

Hal tersebut ia ungkapkan dalam rapat dengan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri dan Dirjen Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronik di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (16/12/2019). Politisi PDI-Perjuangan ini pada tahun 2015 mengaku pernah mengajukan beberapa opsi perbaikan untuk menyelamatkan PT. KS.

“Namun tidak dilakukan. Dan kita sudah tahu ujungnya ini waktu itu. Bahkan kami minta waktu itu pada BUMN, semua proyek Pemerintah diwajibkan pakai besinya Krakatau Steel. Gak nutup itu, gak jalan proyek kalau disuruh beli punyanya Krakatau Steel. Kasihan juga industri beli baja mahal-mahal di Krakatau Steel, jadi harus ada keseimbangan,” jelasnya.

Deddy menjelaskan bahwa hal yang paling tepat dilakukan saat ini adalah membentuk Panitia Kerja (Panja) untuk PT. KS, sebab masalah utama bukan terletak pada impor bijih besi melainkan pada internal PT. KS. Diketahui pada 2012, beban keuangan PT. KS baru 41 juta dollar AS, kemudian meningkat tajam di tahun 2018 sebesar 141 juta dollar AS.

“Jadi kalau kita mau bikin Panja, Panja-in dulu Krakatau Steel. Yang benar dulu kita urus ini barang. Tapi dari sisi impornya, memang kita harus selalu melihat antara kepentingan strategis nasional, dengan kepentingan luar yang menjadikan kita pasar, Jangan diartikan bahwa kita anti impor, karena persoalan kita bukan di impor tapi daya beli,” tegasnya.(RED)

See also  Utang Waskita Karya Turun Rp14,7 Triliun di 2024

Berita Terkait

Kemendes Gandeng KSP Tuntaskan Desa Tertinggal di 30 Kabupaten
PT Hutama Karya (Persero) Perkuat Transformasi ESG dan Budaya Kerja Berkelanjutan
Jalan Lenteng Agung Raya Kembali Dibuka, Kendaraan Sudah Bisa Melintas
Hutama Karya Dukung Lahirnya Inovator Konstruksi Masa Depan di International BIM Innovation Contest Undip 2026
Eks Hotel Sultan Dieksekusi 18 Juni, Negara Ambil Alih Blok 15 GBK
Transformasi RSUD Muara Dua, Hutama Karya Perkuat Infrastruktur Kesehatan Berbasis Teknologi dan Human-Centered Design
Tinjau Rumah Hunian Aceh Tamiang, Menteri Dody Pastikan Kenyamanan Masyarakat
Merespons Eskalasi Konflik Papua, DPD RI Resmi Sepakati Pembentukan Pansus Penanganan Konflik dan Kemanusiaan Papua

Berita Terkait

Monday, 8 June 2026 - 16:43 WIB

Kemendes Gandeng KSP Tuntaskan Desa Tertinggal di 30 Kabupaten

Wednesday, 3 June 2026 - 22:01 WIB

PT Hutama Karya (Persero) Perkuat Transformasi ESG dan Budaya Kerja Berkelanjutan

Tuesday, 2 June 2026 - 16:39 WIB

Jalan Lenteng Agung Raya Kembali Dibuka, Kendaraan Sudah Bisa Melintas

Friday, 29 May 2026 - 14:19 WIB

Hutama Karya Dukung Lahirnya Inovator Konstruksi Masa Depan di International BIM Innovation Contest Undip 2026

Thursday, 28 May 2026 - 14:28 WIB

Eks Hotel Sultan Dieksekusi 18 Juni, Negara Ambil Alih Blok 15 GBK

Berita Terbaru

Berita Utama

Paralympic Training Center Siap Cetak Atlet Difabel Kelas Dunia

Tuesday, 9 Jun 2026 - 18:06 WIB

Berita Utama

Dari London hingga Papua, Mereka Datang untuk Membangun Indonesia

Tuesday, 9 Jun 2026 - 00:31 WIB

Berita Utama

Pemerintah dan DPR Sepakat ASN Disesuaikan Kemampuan Fiskal Daerah

Tuesday, 9 Jun 2026 - 00:29 WIB

foto ist

News

Shin Tae-yong Resmi Latih Persija

Monday, 8 Jun 2026 - 17:02 WIB