Pencemaran Lingkungan oleh Perusahaan Harus Segera Diselesaikan

Sunday, 23 February 2020

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

DAELPOS.com – Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi meminta masalah pencemaran lingkungan yang diduga dilakukan PT. Lontar Papyrus di Provinsi Jambi harus segera dicari jalan keluarnya. Karena didapati informasi, masyarakat yang sebagian besar mata pencahariannya mencari ikan di sungai Pengabuan mengeluh akbibat kurangnya pendapatan ikan mereka selama 10 tahun terakhir ini. Menurut masyarakat, hal itu akibat perusahaan yang merupakan anak perusahaan dari Sinar Mas itu membuang limbah ke sungai. 

“Hal ini harus segera dibenahi, karena ini aspek dampaknya sangat panjang, ada sebagian mata pencaharian masyarakat yang hilang akibat pembuangan limbah ke sungai. Dan implikasi pencemaran akan ke laut, Sebelum problem-nya semakin kompleks harus kita selesaikan. Pasti ada metodologi dan teknologi untuk mengatasi pencemaran di lingkungan perusahaan itu,” ujarnya usai memimpin Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI bertemu masyarakat Desa Kalagian, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Jambi, Kamis (20/2/2020).

Politisi Partai Golkar itu menambahkan jika perusahaan terbukti melakukan pencemaran lingkungan, maka akan ditindak secara hukum. Kewenangan itu ada di Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Gakkum) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), yang akan menangani rumusan-rumusan hukumnya. “Jadi DPR RI akan merekomendasikan perusahaan-perusahaan yang menyalahi aturan ke Kementerian Lingkungan Hidup dan nanti mereka yang akan menindaklanjuti,” tutur mantan Bupati Purwakarta itu.

Dedi juga menyoroti alokasi Corporate Social Responsibilty (CSR) oleh PT. Lontar Papyrus yang diketahui masyarakat saat ini tidak mendapat dana tersebut. “Kita juga tidak tahu dana CSR larinya kemana. Dalam waktu dekat kita akan memanggil Kementerian Lingkungan Hidup agar CSR jangan ditarik ke wilayah lain. Kalau ada perusahaannya di daerah itu, CSR-nya harus dibagikan di daerah itu. Hampir di seluruh wilayah ada permasalahan dana CSR,” ungkap legislator daerah pemilihan (dapil) Jawa Barat VII itu

See also  Pemerintah Anggarkan Rp356,5 Triliun untuk Kelanjutan Pemulihan Ekonomi Nasional dalam RAPBN 2021

Berita Terkait

Pertamina Bawa Batik Difabel Boyolali ke Pentas Dunia
Kemendes PDT Dukung Langkah Cepat Menteri ESDM, Siap Kolaborasi Wujudkan Swasembada Energi di Desa
Dari Tanah Suci: Presiden Prabowo Perintahkan Penyelamatan KMP Tunu Pratama Jaya
Perkuat Ketahanan Pangan, Kementerian PU Terus Optimalkan Layanan Infrastruktur Irigasi
Dukung Swasembada Pangan Nasional, Hutama Karya Rehabilitasi Jaringan Irigasi di Aceh & Riau
Menteri PU Tegaskan Komitmen Pembangunan Infrastruktur Papua
Buntut OTT KPK, Menteri PU Nonaktifkan Tiga Pejabat BBPJN Sumut
296th IPU Executive Committee: Mardani doromg IPU fokus tangani akar masalah konflik

Berita Terkait

Friday, 4 July 2025 - 20:56 WIB

Pertamina Bawa Batik Difabel Boyolali ke Pentas Dunia

Friday, 4 July 2025 - 06:23 WIB

Kemendes PDT Dukung Langkah Cepat Menteri ESDM, Siap Kolaborasi Wujudkan Swasembada Energi di Desa

Thursday, 3 July 2025 - 15:08 WIB

Dari Tanah Suci: Presiden Prabowo Perintahkan Penyelamatan KMP Tunu Pratama Jaya

Thursday, 3 July 2025 - 14:00 WIB

Perkuat Ketahanan Pangan, Kementerian PU Terus Optimalkan Layanan Infrastruktur Irigasi

Thursday, 3 July 2025 - 10:37 WIB

Dukung Swasembada Pangan Nasional, Hutama Karya Rehabilitasi Jaringan Irigasi di Aceh & Riau

Berita Terbaru

Politik

66 Tahun Dekrit Presiden: Sebuah Peta Jalan

Saturday, 5 Jul 2025 - 15:25 WIB