Mardani: Kinerja Ekonomi Nasional Sudah Buruk Sebelum Pandemik Global

Sunday, 10 May 2020

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

DAELPOS.com – Inisiator gerakan Kami Oposisi, Mardani Ali Sera mengatakan kinerja buruk ekonomi nasional saat ini sudah terjadi dari sebelum Pandemik Global
COVID-19.

Hal ini, Ia katakan karena ketidak cermatan pemerintah dalam menjalankan GCG (Good Corporate Governance) atau Tata Kelola Pemerintahan sesuai dengan kesepakatan PBB yang memiliki prinsip dasar transparansi, partisipasi, akuntabilitas dan koordinasi dalam menjalankan roda pemerintahan.

“Memburuknya ekonomi nasional sudah terjadi sebelum pandemik global Pemerintah terkesan tidak cermat dalam tata kelola, transparansi dan akuntabel,” kata Mardani, (09/05).

Lebih lanjut, Anggota DPR Fraksi PKS ini selain itu kurang jelinya pemerintah dalam memilih prioritas strategi pembangunan, “Ini masalah prioritas pembangunan saja, Pembangunan infrastruktur bagus! Tapi kan yang mesti diketahui kalau terlalu jor-joran dalam infrastruktur yang pada dasarnya merupakan investasi jangka panjang ya akibatnya seperti sekarang,” ujarnya.

Selanjutnya, Anggota Komisi II DPR itu juga mengatakan parahnya lagi pembangunan Infrastruktur lewat hutang luar negeri, “Ini juga penyebab buruknya ekonomi nasional, HUTANG, terlalu banyak berhutang untuk proyek Infrastruktur 6 tahun kebelakang,” tuturnya.

Mardani minta Kementerian Keuangan bertanggung jawab melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk menekan perusahaan publik untuk public expose dan transparan, “OJK harus mewajibkan BUMN/D dan perusahaan negara untuk public expose setiap tahun serta trasnparan menjelaskan setiap penggunaan dana dari hasil penerbitan surat hutang setiap triwulan sampai tuntas,” kata Anggota DPR Dapil Jakarta Timur itu.

Terakhir, Ia mengatakan buruknya ekonomi nasional juga disebabkan memburuknya kinerja BUMN plat merah papan atas nasional, “Masalahnya adalah kurangnya pengawasan sejak 2014 karena ada kesan bagi-bagi jabatan pada jabatan direksi dan komisaris untuk pendukung Presiden. Sekarang hutang yang besar dan dalam itu harus rakyat yang membayar karena buruknya strategi pemerintah dalam pendanaan pembangunan jangka pendek dan menengah dan panjang ” pungkasnya.

See also  Bamsoet: Kewenangan DPD RI Sebenarnya Sangat Besar dan Luas

Berita Terkait

BNI Perkuat Intermediasi Perbankan Dukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional
Wamen Todotua Raih Honorary Fellow Award di CAFEO 44
Menteri Dody Siapkan 5 Strategi Infrastruktur Tahun 2028, Dukung Asta Cita Presiden Prabowo
PLN EPI dan FLEXIH Inc. Jajaki Pengembangan Hidrogen Rendah Karbon Berbasis Biomassa
Mendes Yandri Sebut Asta Cita Keenam Jadikan Desa Sebagai Subjek Utama Pembangunan
Pelajari Pertanian Berbasis AI di Chongqing, Iftitah Dorong Investasi Tiongkok ke Papua dan Sulawesi
Ahmad Syauqi Kawal Revitalisasi SMK Muhammadiyah Prambanan
SPBU Bakal Hadir di Tidung, Karya, dan Kelapa

Berita Terkait

Saturday, 24 October 2026 - 10:51 WIB

BNI Perkuat Intermediasi Perbankan Dukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional

Friday, 23 October 2026 - 08:54 WIB

Wamen Todotua Raih Honorary Fellow Award di CAFEO 44

Wednesday, 21 October 2026 - 00:03 WIB

Menteri Dody Siapkan 5 Strategi Infrastruktur Tahun 2028, Dukung Asta Cita Presiden Prabowo

Wednesday, 21 October 2026 - 00:01 WIB

PLN EPI dan FLEXIH Inc. Jajaki Pengembangan Hidrogen Rendah Karbon Berbasis Biomassa

Tuesday, 20 October 2026 - 13:20 WIB

Mendes Yandri Sebut Asta Cita Keenam Jadikan Desa Sebagai Subjek Utama Pembangunan

Berita Terbaru

foto ist

Berita Utama

OJK Jatuhkan Denda Rp2,1 Triliun dalam Kasus DSSA, BREN, dan CUAN

Saturday, 24 Oct 2026 - 10:58 WIB