Seminggu Diluncurkan Aplikasi JAGA Bansos, KPK Terima 118 Pengaduan

Monday, 8 June 2020

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Plt Juru Bicara KPK Bidang Pencegahan Ipi Maryati Kuding / Foto Ist

Plt Juru Bicara KPK Bidang Pencegahan Ipi Maryati Kuding / Foto Ist

DAELPOS.com – Seminggu aplikasi JAGA Bansos diluncurkan sejak 5 Juni 2020, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima sekurangnya 118 keluhan terkait penyaluran bantuan sosial (bansos).

Laporan keluhan masyarakat tersebut ditujukan kepada 78 pemda yang terdiri dari 7 pemerintah provinsi dan 71 pemerintah kabupaten/kota. Sedangkan instansi yang paling banyak menerima keluhan adalah Pemprov Jawa Timur dan Pemkab Indramayu masing-masing sebanyak 5 laporan, Pemkab Tangerang dan Pemkab Bandung masing-masing sebanyak  4 laporan, Pemkab Aceh Utara dan Pemkab Subang masing-masing sebanyak 3 laporan, selebihnya menerima masing-masing sebanyak 1 laporan.

 “Keluhan yang paling banyak disampaikan adalah keluhan laporan terkait pelapor tidak menerima bantuan padahal sudah mendaftar,” kata Plt Juru Bicara KPK Ipi Maryati.  Selain itu topik pengaduan lainnya adalah bantuan dana yang diterima namun jumlahnya kurang dari yang seharusnya. 

Dia menambahkan, keluhan lain yang disampaikan pelapor kepada aplikasi JAGA bansos adalah bantuan tidak dibagikan oleh aparat kepada penerima bantuan, nama di daftar bantuan tidak ada (penerima fiktif), mendapatkan bantuan lebih dari satu, bantuan yang diterima berkualitas buruk, seharusnya tidak menerima bantuan tetapi menerima bantuan, dan beragam topik lainnya dengan total mencapai 28 laporan.

KPK meluncurkan aplikasi pelaporan bansos yaitu JAGA bansos untuk menampung keluhan masyarakat tentang penyimpangan/penyalahgunaan bansos di lapangan. Keluhan atau laporan yang masuk ke JAGA bansos, selanjutnya akan disampaikan KPK kepada pemda terkait. Informasi dari masyarakat ini diteruskan melalui unit Koordinasi Wilayah (Korwil) pencegahan KPK yang melakukan pendampingan dan pengawasan dalam perbaikan tata kelola pemerintah daerah di 34 provinsi yang meliputi 542 pemda. Selanjutnya, KPK akan memonitor tindak lanjut penyelesaian atas laporan dan keluhan masyarakat tersebut.

Di lain sisi, dengan aplikasi ini, KPK mendorong pelibatan dan peran aktif masyarakat untuk turut mengawasi dan menyampaikan informasi jika terjadi penyimpangan dalam penyaluran bansos. Harapannya, pengawasan bersama ini dapat memperbaiki mekanisme penyaluran bansos dan memastikan masyarakat yang terdampak di masa pandemi mendapatkan haknya. 

See also  Menteri Bahlil Ungkap KEK Sanur Jadi One Stop Service Wisata Kesehatan di Indonesia

Keluhan bansos dapat disampaikan secara langsung melalui gawai dengan mengunduh aplikasi JAGA (JAGA Apps) di Play store dan App store untuk sistem operasi android ataupun iOs. Selain melalui gawai, masyarakat juga bisa mengakses JAGA melalui situs https://jaga.id.

Berita Terkait

Hadiri Taklimat Presiden RI, Menteri PANRB Pastikan Akselerasi Reformasi Birokrasi terus Diperkuat
Telah Sasar Desa, Mendes Yandri Setuju soal Pelarangan Vape
Transformasi BUMN Dikebut, Pemerintah Targetkan Rampung Tahun Ini
Libur Paskah 2026, Trafik JTTS Naik; Hutama Karya Perkuat Operasional
Optimalisasi Program JKN di Desa dan Daerah Tertinggal, Mendes Yandri Teken MoU dengan Dirut BPJS Kesehatan
Kementerian PANRB Dukung Pengembangan Layanan Program Gizi melalui Penataan Organisasi dan Penguatan SDM
Menteri Transmigrasi Tekankan Kepemimpinan di Misi Perdamaian Lebanon
Mentan Sebut Stok Beras Aman, Capai 4,5 Juta Ton

Berita Terkait

Thursday, 9 April 2026 - 09:44 WIB

Hadiri Taklimat Presiden RI, Menteri PANRB Pastikan Akselerasi Reformasi Birokrasi terus Diperkuat

Thursday, 9 April 2026 - 07:10 WIB

Telah Sasar Desa, Mendes Yandri Setuju soal Pelarangan Vape

Wednesday, 8 April 2026 - 17:38 WIB

Transformasi BUMN Dikebut, Pemerintah Targetkan Rampung Tahun Ini

Tuesday, 7 April 2026 - 16:27 WIB

Libur Paskah 2026, Trafik JTTS Naik; Hutama Karya Perkuat Operasional

Tuesday, 7 April 2026 - 13:57 WIB

Optimalisasi Program JKN di Desa dan Daerah Tertinggal, Mendes Yandri Teken MoU dengan Dirut BPJS Kesehatan

Berita Terbaru

Berita Utama

Telah Sasar Desa, Mendes Yandri Setuju soal Pelarangan Vape

Thursday, 9 Apr 2026 - 07:10 WIB