DAELPOS.com – Untuk memastikan persiapan pemilihan kepala daerah terlaksana dengan baik, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian secara maraton berkunjung ke daerah-daerah yang akan menggelar pemilihan. Kunjungan Mendagri itu untuk mengecek persiapan Pilkada serentak di daerah bersangkutan. Sekaligus, memastikan anggaran Pilkada telah siap.
Hari Rabu (8/7) Mendagri ke Makassar Sulawesi Selatan dilanjutkan Hari Kamis (9/7), setelah berkunjung ke Kendari, Sultra, Mendagri langsung terbang ke Ternate, Maluku Utara. Kunjungan Mendagri ke Kendari dan Ternate, agendanya sama, mengecek persiapan Pilkada, sekaligus juga mengecek penanganan dan penanggulangan Covid-19 di daerah yang dikunjungi.
” Tadi pagi kita berangkat kita dari Makassar, mampir dulu di Kendari selama beberapa jam, dan saat ini di Ternate,”kata Mendagri, saat memberi sambutan di acara Rakor Kesiapan Pilkada Serentak Tahun 2020 Di Provinsi Maluku Utara dan Pengarahan Gugus Tugas Covid-19 yang digelar di Royal Resto and Function Hall, Ternate, Maluku Utara, Kamis (9/7/2020).
Menteri Tito juga mengungkapkan, setelah dari Ternate, rencananya ia akan langsung terbang ke Jayapura, Papua. Agenda kerja di Jayapura juga sama, mengecek persiapan Pilkada dan juga memberi pengarahan kepada Gugus Tugas Covid-19 setempat. Sebelumnya, Mendagri juga berkunjung ke Makassar, Gowa, Medan dan daerah lainnya yang akan menggelar Pilkada.
” Setelah ini kami akan melanjutkan ke Jayapura. Saya sengaja mengadakan roadshow cepat karena masalah Pilkada ini adalah salah satu agenda nasional yang memang harus kita sukseskan dan kita laksanakan dan sebagai leading sektornya adalah dari Kemendagri, selain dari KPU, Bawaslu,” katanya.
Harusnya, Pilkada kata Mendagri digelar pada bulan September. Tapi karena adanya wabah Covid-19, tahapan Pilkada yang belum dilaksanakan ditunda. Berdasarkan kesepakatan bersama antara pemerintah, DPR dan Penyelenggara Pemilu, diputuskan Pilkada akan digelar pada bulan Desember. Tapi, Pilkada dengan protokol kesehatan.
“Jadi ini situasi penyelesaian Covid ini tidak ada satupun peneliti yang tahu dan bisa menjamin 2021 itu selesai. Sehingga skenario untuk 2021 untuk lanjutan Pilkada itu dihilangkan, mau ditunda kapan lagi, kita ambil skenario optimis 9 Desember 2020. Kita tidak ingin pemerintah yang ada, kepala daerah yang ada, kepala daerah yang tidak memiliki legitimasi yang kuat dari rakyatnya. Kepala daerah atau pemerintah yang kuat legitimasinya ya yang dipilih rakyatnya,” kata Mendagri.
Oleh karena, kata dia, semua sepakat untuk memilih opsi optimis menggelar Oilkada pada bulan Desember 2020. Namun karena masih masa pandemi, Pilkada digelar dengan protokol kesehatan. Ini yang jadi sangat penting.
” Yang penting kita menerapkan protokol kesehatan, itu kuncinya. Sehingga akhirnya disepakti 9 Desember. Pemerintah juga sudah keluarkan Perpu dan minggu depan akan proses untuk menjadi UU. Per 12 Juni, KPU juga sudah mengeluarkan peraturan baru melanjutkan tahapan, 10 tahapan sisa. Per 15 Juni kemarin juga sudah dimulai tahapan yang mulai bersentuhan dengan masyarakat,” katanya.
