Pengamat: Menhan Urus Pangan, Emang Mentan Dimana?

Monday, 13 July 2020

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

DAELPOS.com – Penunjukan Menteri Pertahanan (Menhan), Prabowo Subianto sebagai leading sector food estate oleh Presiden Joko Widodo masih terus menuai spekulasi di tengah masyarakat.

Tidak sedikit kalangan yang menyiratkan akan adanya pergeseran posisi Prabowo dari Menhan menjadi Menteri Pertanian (Mentan) pada reshuffle kabinet yang diwacanakan kepala negara.

Pengamat politik, Ujang Komarudin menilai, Ketua Umum Partai Gerindra itu cocok dan memiliki background yang sangat mumpuni pada sektor pertanian. Pasalnya, Prabowo pernah menjadi Ketua Umum HKTI (Himpunan Kerukunan Tani Indonesia).

“Jadi kalau jadi Mentan cocok-cocok saja,” kata Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) itu kepada Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu, Kamis (13/7).

Selain itu, Ujang Komarudin menilai wajar apabila masyarakat banyak yang menghadang-gadang Prabowo akan digeser dari Menhan ke Mentan. Ini lantaran terkait penunjukan sebagai leading sector food estate beberapa waktu lalu.

“Jika masih jadi Menhan, lalu dapat penugasan khusus terkait food estate lumbung ketahanan pangan nasional, maka tupoksinya akan tumpang tindih,” kata sebut dia.

“Karena Mentan kan memang urus soal pangan, Menhan urus pangan rakyat kan jadi lucu, tumpang tindih kewenenangan. Emang, enggak ada Mentan-nya? Sehingga urusan ketahanan pangan nasional diserahkan ke Menhan,” ujar Ujang Komarudin menambahkan.

Meski begitu, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana keputusan Prabowo Subianto itu sendiri, apabila digeser jadi Mentan yang secara politik tidak lebih prestise ketimbang Menhan.

“Cuma persoalannya Prabowo-nya mau apa tidak. Karena jabatan Menhan lebih bergengsi dari Mentan. Menhan merupakan menteri triumvirat,” demikian Ujang Komarudin. (*)

See also  HNW: Penolakan Tim Israel Komitmen Taati Konstitusi dan Sikap Negara

Berita Terkait

66 Tahun Dekrit Presiden: Sebuah Peta Jalan
Yulian Gunhar: Sosialisasi Empat Pilar Jadi Momentum Memaknai Sila Pertama Pancasila
MK Pisahkan Pemilu, Sultan Ingatkan Penyelenggara: Waspada Perubahan Data Pemilih
Repdem Ancam Kepung Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
Habis Aceh, Terbitlah Trenggalek LaNyalla: Jangan Terus Seret dan Tambah Beban Presiden
Senator Mirah Minta Atensi Serius dari Kementerian PKP Terkait Sinkronisasi Kebijakan Perumahan Daerah
Terus Memanas, For Papua MPR RI Serukan Papua Damai
Gunhar Ajak Bersatu dalam Perbedaan

Berita Terkait

Saturday, 5 July 2025 - 15:25 WIB

66 Tahun Dekrit Presiden: Sebuah Peta Jalan

Sunday, 29 June 2025 - 19:34 WIB

Yulian Gunhar: Sosialisasi Empat Pilar Jadi Momentum Memaknai Sila Pertama Pancasila

Saturday, 28 June 2025 - 18:51 WIB

MK Pisahkan Pemilu, Sultan Ingatkan Penyelenggara: Waspada Perubahan Data Pemilih

Friday, 20 June 2025 - 14:59 WIB

Repdem Ancam Kepung Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

Thursday, 19 June 2025 - 17:44 WIB

Habis Aceh, Terbitlah Trenggalek LaNyalla: Jangan Terus Seret dan Tambah Beban Presiden

Berita Terbaru

Politik

66 Tahun Dekrit Presiden: Sebuah Peta Jalan

Saturday, 5 Jul 2025 - 15:25 WIB