Marwan Jafar: UMKM Bisa Naik Kelas Asal Digitalisasi Hulu ke Hilir

Thursday, 30 July 2020

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Anggota Komisi VI DPR RI FPKB Marwan Jafar.

Anggota Komisi VI DPR RI FPKB Marwan Jafar.

DAELPOS.com – Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, baru sekitar 13 persen atau sebanyak 8 juta pelaku UMKM yang terhubung secara online.

Terkait itu, Anggota Komisi VI DPR RI Marwan Jafar mendukung digitalisasi dari hulu ke hilir untuk mendorong agar usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) bisa naik kelas.

“Artinya, kementerian punya pekerjaan rumah besar atau 87 persen lagi buat melakukan penetrasi pasar secara online, pendampingan teknis, terutama aspek-aspek digital marketing maupun menggalang kerja sama saling menguntungkan dengan usaha atau swasta besar,” katanya dalam keterangan tertulis ke media, Kamis (30/7).

Marwan mengingatkan kementerian terkait serta sejumlah pemangku kementerian dan kelembagaan yang bersinggungan dengan kinerja pelaku UMKM juga harus selalu bersinergi, berkoordinasi untuk terus memfasilitasi atau membantu pelaku UMKM menemukan dan membantu memecahkan berbagai kendala serta hambatan di lapangan.

Mantan Menteri Desa-PDTT itu mengatakan peran dan kontribusi puluhan juta UMKM di tengah pandemi harus tetap mendapatkan dukungan dari semua pemangku kepentingan dalam konteks pemulihan ekonomi.

Ia juga menegaskan agar pemerintah memberikan perhatian lebih kepada pelaku UMKM lekas naik kelas, termasuk dukungan anggaran permodalan. Sebab selama ini, anggaran UMKM tidak pernah naik.

“Bicara soal Kementerian Koperasi dan UKM, ini anggaran UMKM tidak pernah naik. Malah turun atau terkesan tidak ada upaya buat memperjuangkannya,” kritiknya

Oleh karena itu, Marwan akan mendukung penuh apa pun yang dilakukan pemerintah demi stabilitas ekonomi di Tanah Air. Secara nyata, DPR siap mendukung penuh anggaran serta regulasi yang dibutuhkan pemerintah untuk mengatasi dampak ekonomi pandemi terhadap pelaku UMKM.

Mantan Ketua Fraksi PKB itu mencontohkan, anggaran Kementerian Koperasi dan UKM yang Rp1 triliun dinilai masih kurang bahkan tidak ada artinya.

See also  Kultum Ramadan, Menteri Basuki : Laksanakan Ibadah dan Tugas dengan Jujur, Ikhlas dan Sabar

“Itu sebabnya Kemenkop UKM harus diubah nomenklatur yang masih kelas C bisa naik menjadi kelas B atau A, agar di sisi anggaran bisa naik signifikan,” pungkasnya.

Berita Terkait

Kementerian PU Terus Pantau Debit Sungai Mahakam yang Surut Akibat Kemarau
Kementerian PU Salurkan 11.800 Liter Air Bersih untuk Warga Terdampak Kekeringan di Jonggol
Bank Jakarta dan ITB Bangun Ekosistem Pendidikan, Riset, dan SDM
PT Astra International Tbk Melalui Nurani Astra Bangun 7 Posko Bantuan bagi Masyarakat Terdampak Gempa Bumi di Nusa Tenggara Timur
214 Ribu Liter Air Bersih Disalurkan ke Flores, Kementerian PU Perkuat Layanan Pengungsi
DP Cuma 1 Persen, 130 Ribu Rumah Dipamerkan di Danantara Expo
ignitePRO Hadir di BATIC 2026, Dorong Transformasi AI ke Aksi Nyata
Kementerian PU Salurkan Air Bersih bagi Warga Terdampak Gempa di Kabupaten Sikka

Berita Terkait

Friday, 4 September 2026 - 18:33 WIB

Kementerian PU Terus Pantau Debit Sungai Mahakam yang Surut Akibat Kemarau

Tuesday, 1 September 2026 - 23:53 WIB

Kementerian PU Salurkan 11.800 Liter Air Bersih untuk Warga Terdampak Kekeringan di Jonggol

Tuesday, 1 September 2026 - 19:27 WIB

Bank Jakarta dan ITB Bangun Ekosistem Pendidikan, Riset, dan SDM

Monday, 31 August 2026 - 14:24 WIB

PT Astra International Tbk Melalui Nurani Astra Bangun 7 Posko Bantuan bagi Masyarakat Terdampak Gempa Bumi di Nusa Tenggara Timur

Saturday, 29 August 2026 - 17:11 WIB

214 Ribu Liter Air Bersih Disalurkan ke Flores, Kementerian PU Perkuat Layanan Pengungsi

Berita Terbaru

Nasional

Ketika Gaza Ingin Dipindahkan, Anak-anaknya Hanya Ingin Pulang

Saturday, 5 Sep 2026 - 20:59 WIB