Marwan Jafar: UMKM Bisa Naik Kelas Asal Digitalisasi Hulu ke Hilir

Thursday, 30 July 2020

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Anggota Komisi VI DPR RI FPKB Marwan Jafar.

Anggota Komisi VI DPR RI FPKB Marwan Jafar.

DAELPOS.com – Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, baru sekitar 13 persen atau sebanyak 8 juta pelaku UMKM yang terhubung secara online.

Terkait itu, Anggota Komisi VI DPR RI Marwan Jafar mendukung digitalisasi dari hulu ke hilir untuk mendorong agar usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) bisa naik kelas.

“Artinya, kementerian punya pekerjaan rumah besar atau 87 persen lagi buat melakukan penetrasi pasar secara online, pendampingan teknis, terutama aspek-aspek digital marketing maupun menggalang kerja sama saling menguntungkan dengan usaha atau swasta besar,” katanya dalam keterangan tertulis ke media, Kamis (30/7).

Marwan mengingatkan kementerian terkait serta sejumlah pemangku kementerian dan kelembagaan yang bersinggungan dengan kinerja pelaku UMKM juga harus selalu bersinergi, berkoordinasi untuk terus memfasilitasi atau membantu pelaku UMKM menemukan dan membantu memecahkan berbagai kendala serta hambatan di lapangan.

Mantan Menteri Desa-PDTT itu mengatakan peran dan kontribusi puluhan juta UMKM di tengah pandemi harus tetap mendapatkan dukungan dari semua pemangku kepentingan dalam konteks pemulihan ekonomi.

Ia juga menegaskan agar pemerintah memberikan perhatian lebih kepada pelaku UMKM lekas naik kelas, termasuk dukungan anggaran permodalan. Sebab selama ini, anggaran UMKM tidak pernah naik.

“Bicara soal Kementerian Koperasi dan UKM, ini anggaran UMKM tidak pernah naik. Malah turun atau terkesan tidak ada upaya buat memperjuangkannya,” kritiknya

Oleh karena itu, Marwan akan mendukung penuh apa pun yang dilakukan pemerintah demi stabilitas ekonomi di Tanah Air. Secara nyata, DPR siap mendukung penuh anggaran serta regulasi yang dibutuhkan pemerintah untuk mengatasi dampak ekonomi pandemi terhadap pelaku UMKM.

Mantan Ketua Fraksi PKB itu mencontohkan, anggaran Kementerian Koperasi dan UKM yang Rp1 triliun dinilai masih kurang bahkan tidak ada artinya.

See also  Komentari Pidato Tahunan Jokowi, Mardani: Rakyat Butuh Aksi Nyata Cepat Tanggap!

“Itu sebabnya Kemenkop UKM harus diubah nomenklatur yang masih kelas C bisa naik menjadi kelas B atau A, agar di sisi anggaran bisa naik signifikan,” pungkasnya.

Berita Terkait

Kurangi Ketergantungan Impor, HKA Ajak Ekosistem Dorong Asbuton untuk Infrastruktur Nasional
Ocha Peserta LCC MPR RI Tuai Pujian Warganet
Hutama Karya: Pembangunan IT Center BRI Ragunan Paket 2, Siap Memperkuat Infrastruktur Digital Perbankan Nasional
Siang Berganti Malam, Hutama Karya Terus Kebut Pembangunan Sekolah Rakyat Polewali Mandar
Uang Sitaan Korupsi Bantu Danai MBG LaNyalla: Keadilan Substantif yang Konkret
Modernisasi Irigasi di Lumbung Padi Terbesar di Indonesia Kini Telah Difungsikan
Gandeng Peradiprof, Mendes Ingin Kades Paham Hukum
Kementerian PU Rampungkan 3 SPPG di Bangka Belitung

Berita Terkait

Thursday, 14 May 2026 - 16:34 WIB

Kurangi Ketergantungan Impor, HKA Ajak Ekosistem Dorong Asbuton untuk Infrastruktur Nasional

Tuesday, 12 May 2026 - 10:08 WIB

Ocha Peserta LCC MPR RI Tuai Pujian Warganet

Monday, 11 May 2026 - 19:32 WIB

Hutama Karya: Pembangunan IT Center BRI Ragunan Paket 2, Siap Memperkuat Infrastruktur Digital Perbankan Nasional

Sunday, 10 May 2026 - 13:04 WIB

Siang Berganti Malam, Hutama Karya Terus Kebut Pembangunan Sekolah Rakyat Polewali Mandar

Friday, 8 May 2026 - 10:03 WIB

Uang Sitaan Korupsi Bantu Danai MBG LaNyalla: Keadilan Substantif yang Konkret

Berita Terbaru

News

Libur Panjang Kenaikan Yesus Kristus, Trafik JTTS Meningkat

Saturday, 16 May 2026 - 22:03 WIB

Olahraga

Foolad Sirjan Pastikan Tiket Final AVC Men’s 2026

Saturday, 16 May 2026 - 21:57 WIB