DAELPOS.com – Akhir2 ini ramai temuan mengenai anggaran influencer yg mencapai 90an miliar sejak 2014. Apakah ini bagian dari pencitraan yg sedang pemerintah lakukan? Atau bentuk ketidak yakinan pemerintah atas kebijakannya? Kinerja pemerintah biar lah masyarakat sendiri yang menilai.
Namun hrs ada alat ukur keberhasilan yang jelas dalam penggelontoran dana sebesar itu. Tanpa konektivitas dan kedalaman experience, kita tdk memiliki diferensiasi. Meskipun influencer dikerahkan akan tetap stand out among the crowd
Perlu transparansi dalam penggunaan dana tsb, mengingat transparansi para influencer di Indonesia amat lah minim. Publik perlu tau mana publikasi yg bersifat pribadi dan mana yg sesuai dgn permintaan pemerintah. Uang masyarakat hrs jelas pertanggungjawabannya.
Jangan sampai proses demokrasi yg sedang kita bangun menjadi tidak sehat karena ruang percakapan yg ada berpeluang tertutup. Substansi kebijakan yang hendak dibangun pun bisa hilang dengan sendirinya
Kita msh ingat penggunaan influencer akhir2 ini yg sempat ramai krn ‘mengkampanyekan’ program2 yg msh byk ditentang oleh masyarakat seperti RUU Cipta Kerja. Imbasnya, apa yg disampaikan ibarat realitas semu krn hanya mengangkat sisi pemerintah & terkesan mengindahkan kritik masyarakat
RUU yg menjadi masalah karena tidak ada titik temu antara pemerintah dan publik. RUU yg dibuat berdasarkan orientasi hasil dan banyak memangkas berbagai aturan yg sebetulnya menciptakan ketidakpastian hukum
Saat ini kita berkejaran dgn waktu. Sebaiknya dana tsb dialihkan untuk mengatasi pandemi (kesehatan) serta keperluan riset vaksin krn mendesak untuk dilakukan. Mengingat krisis pandemi belum menunjukkan tanda-tanda penurunan kasus.
