daelpos.com – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan membuka akses publik terhadap data kepemilikan saham di atas 2 persen mulai Februari 2026. Kebijakan ini disebut sebagai bagian dari upaya memperkuat transparansi pasar modal dan meningkatkan perlindungan investor.
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK mengatakan keterbukaan data tersebut mencakup identitas pemegang saham pengendali maupun pemilik manfaat (beneficial owner) di perusahaan terbuka. Informasi itu nantinya dapat diakses melalui sistem pelaporan terintegrasi OJK.
“Transparansi kepemilikan menjadi kunci untuk mencegah praktik manipulasi pasar dan konflik kepentingan,” kata pejabat OJK dalam keterangan tertulis, Senin, 2 Februari 2026.
Selama ini, publik hanya dapat mengakses data pemegang saham utama melalui laporan tahunan dan keterbukaan informasi emiten, yang dinilai belum cukup rinci dan sering kali terlambat. Dengan aturan baru ini, OJK mewajibkan pelaporan perubahan kepemilikan saham di atas ambang 2 persen secara lebih cepat dan terstandar.
Pengamat pasar modal menilai kebijakan tersebut dapat meningkatkan kepercayaan investor, terutama investor ritel. Namun, mereka juga mengingatkan pentingnya perlindungan data pribadi dan kejelasan batas informasi yang dibuka ke publik.
“OJK harus memastikan keterbukaan ini tidak disalahgunakan untuk kepentingan non-pasar,” ujar seorang analis pasar modal.
OJK menyatakan tengah menyiapkan aturan turunan dan infrastruktur teknologi pendukung sebelum kebijakan ini resmi berlaku pada Februari 2026.








![[19.19, 14/2/2026] Andhanto Nusantara Power: Siaran Pers No.3/II/2026/PLNNP/BidCom
PLN Nusantara Power Gandeng TNI Lindungi Pemukiman Warga Melalui Normalisasi Aliran Sungai Tondano
Minahasa, 14 Februari 2026 — PT PLN Nusantara Power (PLN NP) melalui Unit Pembangkitan (UP) Minahasa bergerak cepat mengantisipasi ancaman banjir di wilayah Sulawesi Utara dengan merampungkan pengerukan sedimen di sepanjang Daerah Aliran Sungai (DAS) Tondano. Langkah nyata yang berlangsung sejak Oktober 2025 hingga Januari 2026 ini bertujuan memastikan warga di sekitar bantaran sungai dapat merasa lebih aman saat menghadapi puncak musim penghujan yang diperkirakan berlangsung pada periode Mei- Juni dan November- Desember.
Langkah strategis ini merupakan bagian dari implementasi prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) perusahaan, khususnya dalam aspek perlindungan ekosistem perairan dan pengurangan risiko banjir akibat sedimentasi. Pengerukan dilakukan guna menjaga kapasitas tampung dan kelancaran aliran air, terutama menghadapi peningkatan intensitas curah hujan pada musim penghujan.
Direktur Utama PLN Nusantara Power Ruly Firmansyah menyampaikan arah perusahaan dalam penerapan ESG di seluruh unit pembangkitnya.
“Bagi kami, keandalan listrik harus berjalan beriringan dengan rasa aman masyarakat. Pengerukan DAS Tondano ini bukan sekadar pemeliharaan rutin, melainkan upaya kami melindungi ruang hidup warga dari risiko luapan air. Kami ingin kehadiran PLTA memberikan manfaat yang bisa dirasakan langsung di setiap keluarga,](https://daelpos.com/wp-content/uploads/2026/02/WhatsApp-Image-2026-02-14-at-19.20.04-225x129.jpeg)