Ace Hasan Berikan Penjelasan Soal Keuangan Haji

Friday, 2 October 2020

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily / Ist

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily / Ist

DAELPOS.com – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Ace Hasan Syadzily menyebut lamanya daftar tunggu haji menjadi masalah utama perhajian di Indonesia dan negara-negara lain. Hal tersebut disampaikan pada acara Pembinaan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU) Provinsi Jawa Barat, di Soreang Bandung, Jumat (2/10/2020).

“Problematika haji salah satunya daftar tunggu. Dan ini tidak hanya dialami Indonesia, tetapi juga negara lain. Di Jawa Barat sendiri rata-rata 20 tahun, di Nusa Tenggara Barat 26 tahun, di Kalimantan Selatan 29 tahun, dan di Sulawesi Selatan 39 tahun. Untuk mengantisipasi daftar tunggu yang sangat lama, kemarin kita sudah rapat dengan Badan Pengelolah Keuangan Haji (BPKH), diusulkan daftar haji bisa sejak bayi”, ujar Ace Hasan.

Politisi Partai Golkar itu juga menjelaskan peran DPR RI dalam penyelenggaraan ibadah haji. Menurutnya, DPR RI memiliki peran pengawasan dan penganggaran untuk menentukan besaran biaya haji.

Ace Hasan juga menjelaskan kondisi keuangan haji saat ini. Menurutnya, dana haji yang dikelola BPKH saat ini sebesar Rp. 139 triliun. Dana tersebut ditempatkan di Bank sebesar Rp. 32,2 triliun. Selain itu dana tersebut juga diinvestasikan dalam surat berharga syariah negara sebesar Rp. 96,6 triliun. Pada tahun 2021, BPKH memproyeksikan dana kelolaan haji sebesar Rp. 146 triliun.

“Oleh karena itu, tidak benar kalau dana di era Pak Jokowi ini untuk bangun jalan”, lanjut Ace.

Sementara itu, Khoirizi Dasir, Direktur Bina Haji Kementerian Agama menjelaskan asas penyelenggaraan ibadah haji dan umrah yang diamanatkan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Dalam UU tersebut terdapat 10 asas penyelenggaraan haji dan umrah: syariat; amanah; keadilan; kemaslahatan; kemanfaatan; keselamatan; keamanan; profesionalitas; transparansi; dan akuntabilitas.

See also  Presiden Jokowi Ajak Negara Gerakan Non-Blok Tingkatkan Solidaritas Politik dalam Melawan Covid-19

“Jadi bapak ibu, yang pertama itu syariat. Kemudian amanah”, kata Khoirizi.

Terkahir, Khoirizi mengajak para pimpinan KBIH untuk terus meningkatkan kualitas pembinaan jamaah haji dan umrah. Salah satu inovasi yang dilakukan adalah latihan manasik sepanjang tahun.

Berita Terkait

Kementerian PU Tangani Jalan Rusak di Aceh Tamiang, Menteri PU Instruksikan Kerja 24 Jam
Menteri Dody Cek Posko Nataru di Jateng-Jatim, Pastikan Warga Aman
Kementerian PU Bangun Jembatan Darurat Malalak di Agam
Kementerian PU Terjunkan 402 Relawan CPNS dan PNS ke Aceh, Sumut, dan Sumbar
Dari Gunung Nago ke Sibolga, Hutama Karya Dorong Pemulihan Akses dan Kebutuhan Dasar
Kementerian PU Pastikan Kesiapan Infrastruktur di Sulsel Jelang Nataru 2025/2026
Kurangi Potensi Genangan Air, Kementerian PU Perkuat Sistem Drainase Underpass Joglo
Pertamina Salurkan Bantuan Air Bersih di Aceh dan Sumatra

Berita Terkait

Wednesday, 24 December 2025 - 20:52 WIB

Kementerian PU Tangani Jalan Rusak di Aceh Tamiang, Menteri PU Instruksikan Kerja 24 Jam

Monday, 22 December 2025 - 09:04 WIB

Menteri Dody Cek Posko Nataru di Jateng-Jatim, Pastikan Warga Aman

Sunday, 21 December 2025 - 09:54 WIB

Kementerian PU Bangun Jembatan Darurat Malalak di Agam

Friday, 19 December 2025 - 07:18 WIB

Kementerian PU Terjunkan 402 Relawan CPNS dan PNS ke Aceh, Sumut, dan Sumbar

Thursday, 18 December 2025 - 22:52 WIB

Dari Gunung Nago ke Sibolga, Hutama Karya Dorong Pemulihan Akses dan Kebutuhan Dasar

Berita Terbaru

Megapolitan

UMP Jakarta 2026 Naik 6,17 Persen Jadi Rp5,7 Juta

Wednesday, 24 Dec 2025 - 21:00 WIB