DAELPOS.com – Komisi Pemberantasan Korupsi mengamankan AJM (Walikota Cimahi 2017-2022) dan sepuluh orang lainnya dalam kegiatan tangkap tangan di Bandung dan Cimahi pada Jumat, 27 November 2020.
Kegiatan tangkap tangan ini dilakukan terkait dengan dugaan suap dalam Perizinan di Kota Cimahi Tahun Anggaran 2018-2020. Dalam kegiatan tangkap tangan ini, KPK mengamankan barang bukti berupa uang tunai Rp425 juta.
Dari sebelas orang yang diamankan, KPK menetapkan dua orang sebagai tersangka. Dua tersangka tersebut adalah AJM yang diduga sebagai penerima dan HY (Komisaris RSU KS) yang diduga sebagai pemberi.
Tersangka AJM diduga telah menerima uang Rp1,661 miliar dari total commitment fee Rp3,2 miliar. Penerimaan uang ini diduga terkait dengan pengurusan perizinan pembangunan rumah sakit. Commitment fee tersebut diduga ditetapkan sebesar 10 persen dari total biaya pembangunan rumah sakit Rp32 miliar.
Sebagai penerima tersangka disangkakan melanggar Pasal 12 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 11 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Sebagai pemberi tersangka disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Untuk kepentingan penyidikan, KPK menahan dua tersangka selama 20 hari terhitung sejak 27 November 2020-17 Desember 2020. Tersangka AJM ditahan di di Rumah Tahanan Negara di Kepolisian Resor Metro Jakarta Pusat.dan HY ditahan di Rumah Tahanan Negara pada Kepolisian Daerah Metro Jakarta Raya.
Tak bosan KPK mengingatkan akan terus menegakan hukum dan menindak Kepala Daerah yang melakukan tindak pidana korupsi. Apalagi, untuk dua Walikota Cimahi sebelumnya juga merupakan tersangka KPK.
Untuk masyarakat, KPK mengingatkan untuk terus memeriksa rekam jejak calon kepala daerah yang akan dipilih. Selain itu, silakan melaporkan dugaan tindak pidana korupsi di daerahnya kepada KPK. KPK menjamin kerahasiaan pelapor.
Untuk seluruh kepala daerah yang saat ini menjabat maupun calon kepala daerah yang akan enjabat, KPK mengingatkan untuk bekerja sesuai dengan amanat yang telah diberikan rakyat. Penyelenggara negara sudah seharusnya menjadi pelayan rakyat, bukan sebaliknya.
